Pengembang Sambut Baik DP Nol Persen
REI Bangun 7.500 Rumah Subsidi

BERGAIRAH: Kebijakan pelonggaran uang muka KPR yang dikeluarkan Bank Indonesia diyakini akan mendongkrak penjualan properti di tahun 2021. ILUSTRASI/JP

PONTIANAK – Asosiasi pengembang Real Estate Indonesia (REI) Kalimantan Barat menilai properti tahun ini, utamanya kelas Masyarakat Berpenghasilan Rendah akan mulai bergairah. Pasalnya Bank Indonesia pada pekan lalu telah mengumumkan kebijakan pelonggaran uang muka (down payment) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) paling tinggi 100 persen berlaku 1 Maret-31 Desember 2021.

“Kami  sangat menyambut baik karena hal itu tentu akan mempermudah masyarakat untuk memiliki hunian,” sebut Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, Isnaini, kemarin. Menurutnya, kebijakan pelonggaran uang muka tersebut akan berdampak pada usaha pengembang perumahan dengan daya beli tinggi maka aktivitas bisnis bisa berjalan.

“Kemudian juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja lebih banyak dan industri-industri ikutan juga bisa bergerak lagi. Kebijakan seperti ini yang memang kita butuhkan sehingga kita pengusaha bisa maksimal membantu pemerintah menghadirkan rumah murah dan layak bagi MBR,” katanya.

Pihaknya sendiri menargetkan pada 2021 akan membangun 7.500 unit rumah subsidi di Kalbar.  Hal ini sebagai bentuk mendukung pemerintah dalam menyediakan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kita akan maksimalkan untuk pemenuhan target yang ada tersebut. Harapan kita semakin cepat pemulihan kesehatan akibat pandemi Covid-19 maka pulih juga ekonomi. Dengan demikian bisnis perumahan ikut membaik,” ujarnya.

Terkait kendala, saat ini pengembang perumahan dihadapkan dengan persyaratan pasang baru listrik dari PLN yang mewajibkan pengembang harus membangun rumah terlebih dahulu, 30 persen – 50 persen dari jumlah rumah di dalam rencana tapak perumahan.

“Dengan persyaratan tersebut, dengan persentase yang boleh dikatakan tinggi, tentu menjadi tantangan kita ke depan untuk penyediaan listrik bagi konsumen,” jelasnya.

Kemudian masalah lainnya yang juga menjadi perhatian REI Kalbar untuk pembangunan rumah yakni terkait Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) milik pengembang yang ada di Sistem Informasi Konstruksi Indonesia Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (SIKI LPJK) yang tidak terhubung dengan aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). “Jika pengembang harus memperbaiki data SBU dan SKA akan makan waktu lama disebabkan LPJK hanya satu di pusat, LPJK di daerah sudah dibubarkan. Itu menjadi kendala kita,” katanya.

Sebagai informasi, BI pekan laku memgumumkan memberikan kelonggaran suku bunga acuan tinggal 3,5 persen. Anbka ini menjadi suku bunga terendah sepanjang sejarah. Selain penurunan suku bunga acuan, BI juga menetapkan Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) sebesar 100% untuk kredit properti.  Dengan kata lain konsumen tidak perlu membayar uang muka. Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis properti, seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan.

Namun, untuk pembelian kedua dan ketiga, pembelian rumah tapak maupun rumah susun dengan tipe lebih dari 70, serta ruko/rukan, dikenakan FTV/LTV sebesar 90% atau dengan kata lain DP 10%. Sementara untuk rumah tapak maupun rumah susun dengan tipe 21 – 70 atau di bawah tipe 21, maka ketentuan FTV/LTV nya sebesar 95%. Kebijakan ini akan berlaku per 1 Maret 2021 hingga 31 Desember 2021. (ars)

error: Content is protected !!