Pengusaha Harap Terapkan Protokol Kesehatan hingga Cuti Saat Demo

PONTIANAK – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar, Andreas Acui Simanjaya, menegaskan bahwa pihaknya menghargai hak penyampaian pendapat yang dilakukan oleh buruh atau pekerja selama memiliki ijin untuk hal tersebut. Berkumpul dan berserikat menurutnya adalah hak yang diakui undang-undang selama dilakukan dalam koridor aturan yang benar.

“Jika ada yang anarkis kita mengharapkan tindakan tegas dari pihak yang berwajib,” tutur dia, Selasa (27/10).

Adapun karyawan yang tidak bekerja karena mengikuti demo tanpa ijin, menurutnya bisa saja dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh pihak perusahaan selama memenuhi syarat dan unsur-unsurnya. Selain itu, jika ada aksi demo, pihaknya mengharapkan karyawan perusahaan peserta demo menerapkan protokol kesehatan dan melakukan karantina mandiri dengan mengajukan cuti atas tanggungan sendiri selama 14 hari setelah itu, untuk mengantisipasi kemungkinan penularan covid kedalam lingkungan kerja di perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja.

“Perusahaan wajib menjaga kesehatan seluruh karyawan dan keluarganya dengan melakukan berbagai antisipasi dan pengaturan,” tutur dia.

Sebelumnya, sejumlah aksi demo bergulir di Kota Pontianak, mulai dari kalangan buruh, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat. Aksi demo penolakan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Pontianak selama dua hari pada 8-9 Oktober 2020 misalnya, diketahui sebanyak 114 demonstran diamankan petugas kepolisian. Dari 114 demonstran, tiga di antaranya diketahui positif Covid-19 sehingga menimbulkan klaster baru.

“Pada aksi demo oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat di Kota Pontianak pada 8-9 Oktober tersebut, menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19. Karena ada sembilan yang reaktif dan tiga positif,” kata Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go, beberapa waktu lalu. (sti)

error: Content is protected !!