Rencana Bandara Kayong Utara 
Penlok dan Pembebasan Lahan Terus Berproses

Syarif Abdullah Alkadrie

SUKADANA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan, untuk proses pembangunan Bandara di Kayong Utara terus berproses hingga Penetapan Lokasi (Penlok) dan pembebasan lahan.

“Jadi gini kondisi Bandara Kayong Utara ini kemarin sudah rapat RDP dengan menteri perhubungan saya sudah sampaikan bahwa  untuk mentapkan lokasi pembangunan bandara, karena ada dua mengajukan Ketapang dan Kayong,”terangnya kemarin.

Sedangkan untuk Kayong Utara, lokasi yang ada sedang dalam proses pembebasan lahan yang mana bagian dari untuk menetapkan lokasi pembangunan. Karena sebelumnya dari Kementrian sudah melihat loaksi yang rencananya akan dibangun Bandara.

“Sedangkan Kayong ini sudah ada disurvey oleh kementerian, dan pak menteri juga sudah ke sini dan pada waktu itu beliau menayakan kesiapan dari Bupati untuk membebaskan lahan itu, saya sudah tanyakan ke Bupati belaiu siap menyaipkan untuk mebebaskan tanah Bandara dengan syadat harus ada Penlok. Pada saat itu dijawab, ok kita tetapkan di Kayong Utara, masalah Penlok kita tetapkan di kayong Utara,”tambahnya.

Sementara itu, mengenai biaya pembangunan Bandara saat ini berbenturan dengan bencana Covid 19 tentunya dilakukan secara bertahap.

“Karena berkaitan dengan maslah biaya pembangunan cukup besar kondisinya saat ini dalam musibah Covid itu mungkin secara bertahap, tetapi masalah Penlok Insya Allah tidak ada masalah sesuai dengan apa yang disampaikan pak Menteri. Jadi untuk penetapan Penlok sudah proses,”kata dia.

Sebab, dengan adanya Penlok merupakan sebagi dasar dalam membebaskan lahan, dan hal ini akan memperkuat. Apa lagi dalam hal ini dari pihak Kejaksaan menilai, proses pembenasan lahan tidak melanggar hukum, menurut dia pembenasan lahan tersebut dapat dilanjutkan.

“Jadi penlok ini sebagai dasar Bupati dalam membebaskan tanah walau saat ini kita ada sertifikat sudah disampikan. Tetapi jika kementrian sudah menetapkan penlok maka akan lebih kuat dalam rangka untuk mebebaskan tanah. Walau saat ini sudah koordinasi termaksud dengan Kejaksaan tidak ada masalah silahkan saja pembebasan itu berarti pertimbangan hukumnya sudah layak. Saya kira tetap jalan saja pembebasannya,”tutupnya. (dan)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!