Penolakan Omnibus Law

DR Hadi Suratman

Oleh DR. Hadi Suratman

Omnibus berasal dari bahasa latin yang artinya banyak. Jadi kalau dimaknai dalam suatu kaedah hukum dapat di Deskripsikan sebagai Undang-undang sapu jagat.

Undang-undang omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Artinya Omnibus Law ini adalah UU yang dibuat untuk mengganti beberapa UU yang berserakan dan saling tumpang tindih, sehingga sering menghambat kebijakan pemerintahan.

Sebagai contoh UU tentang Korupsi banyak menjerat ASN dalam menjalankan fungsinya, padahal ASN tersebut menjalankan sesuai hukum administrasi, dan bahkan ASN dalam menjalankan fungsi dapat menggunakan Diskresi Of Power, namun jika itu menimbulkan kerugian. Padahal ASN menjalankan dengan baik tanpa sengaja berniat jahat, maka bisa terkena tindak pidana korupsi.

Dalam contoh itu ada dua hukum, yaitu hukum administrasi dan Hukum yang berkaitan dengan korupsi. Kedua hukum saling konflik, karena tidak jarang secara administrasi boleh untuk menafsir adanya kekosongan hukum, atau ada makna hukum yang tersembunyi biasa ASN menggunakan diskresi. Nah diskresi ini yang sering membawa ASN kedalam ranah UU Korupsi. Ini contoh kecil dari tumpang tindihnya hukum di Indonesia, dan bahkan kita tidak menyadari untuk hukum pidana yang terdapat dalam KUHP sudah melahirkan UU lain, seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan banyak lagi UU yang berkaitan dengan tindak pidana sehingga tidak sederhana lagi dan bahkan ribet.

Secara keseluruhan, ada 11 klaster yang menjadi pembahasan dalam Omnibus Law, RUU Cipta Kerja, yaitu:
Penyederhanaan perizinan tanah. Persyaratan investasi. Ketenagakerjaan. Kemudahan dan perlindungan UMKM. Kemudahan berusaha. Dukungan riset dan inovasi. Administrasi pemerintahan. Pengenaan sanksi.
Jika dipahami sebenarnya tidak jadi masalah karena Omnibus Law tadi membuat hukum jadi sederhana dan hamya terdiri dalam satu kodifikasi Hukum yang isinya mengatur banyak hal dan kalau bisa Indonesia hanya punya satu kodifikasi hukum untuk mengatur semua . Kita lihat hukum Perdata atau BW peninggalan Belanda yang mengatur banyak hal seperti Hukum Tentang orang , Kebendaan/Agraria, Hukum Perikatan/perjanjian , perkawinan, harta benda, wanprestasi , dan Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.dan lainnya. Kita belum mampu membuat UU Keperdataan sendiri hingga sekarang. Tetapi berkaitan dengan Hukum Kebendaan dalam Buku II BW telah diterbitkan UU tersendiri yaitu UU Agraria No 5 th 1960. Akibat ada UU tersebut buku II BW tidak dipakai. Jadi bolehlah BW itu dapat dikatakan Omnibus Law saat itu, karena gabungan dari beberapa ketentuan.
Lalu kenapa omnibus Law yang sebenarnya baik, dalam arti menyederhanakan aturan yang sebelumnya berdiri sendiri sendiri kemudian dibukukan dalam satu buku menimbulkan keributan. Keributan tersebut baru dalam pengaturan ketenaga kerjaan, belum yang kainnya.

Ada beberapa faktor tentunya. UU itu dibuat harus menenuhi 3 syarat , yaitu Yuridis, artinya UU itu memiliki syarat hukum sebagai norma yang nantinya dipatuhi. Kedua, Filisofis artinya UU itu harus memiliki keadilan bagi semua orang tanpa terkecuali. Ketiga, Sosiologis, artinya hukum dapat diterima oleh masyarakat. Nah jika ketiga syarat itu tidak dipenuhi sudah dapat dipastikan akan terjadi penolakan.
Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengayomi semua orang, dan juga hukum itu dibuat berdasarkan keinginan masyarakatnya atau dibutuhkan oleh masyarakat. Hukum tidak akan baik jika lahir hanya atas kepentingan politik belaka, atau hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
Pemerintah harus mampu menjalankan politik hukumnya, artinya hukum jangan hanya dibuat, tetapi bagaimana cara menerapkannya agar diterima oleh masyarakat. Disinilah perlu banyak kajian secara akademis dengan banyak melakukan kerja sama pada perguruan tinggi dan para ahli hukum, kalangan profesional dan lainnya.

Namun, terlepas dari adanya penolakan dan ideal tidaknya pemerintah menerapkan politik hukum dalam membuat omnibus law tersebut, memang sangat diperlukan penyederhanaan hukum agar Hukum tidak bertaburan pada UU tersendiri sehingga tidak efisien dan lebih membingungkan.**

error: Content is protected !!