Penundaan Pilkada, Sulit Diwujudkan

PONTIANAK-Santer suara di masyarakat meminta penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 ditunda. Penundaan Pilkada menyusul situasi pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum terkendali.

Terhadap hal tersebut, Ketua DPW PKS Kalimantan Barat, Arief Joni Prasetya memiliki anggapan tersendiri. “Ditunda. Kajianya harus dalam dan diterima seluruh komponen,” katanya memberikan tanggapan.

Menurut anggota DPRD Kalbar dari PKS ini sebenarnya ada solusi jika Pilkada serentak 2020 ingin dilaksanakan termasuk tujuh pilkada di Kalimantan Barat. Bisa saja KPU menyiapkan semacam TPS (Tempat Pemunggutan Suara) keliling dan dilakukan door to door. Manfaatnya juga tingkat partisipasi masyarakat akan cenderung naik. “Door to door dimaksudkan agar masyarakat tidak menumpuk datang ke TPS ditengah wabah Covid-19 terus menyeruak ke permukaan,” tukasnya.

Andai nantinya wacana TPS keliling menjadi salah satu solusi Pilkada serentak 2020 digelar, tentu semua komponen harus ikut. Tidak hanya petugas KPU dan dibawahnya bekerja keras, unsur saksi dan panitia lapangan juga ekstra bekerja hati-hati. Nah, ini juga masih tergantug wacana apakah Pilkada 2020 tetap dilaksanakan atau ditunda.

Meski demikian, lanjut Arief, semua tergantung kesepakatan pemerintah di Pusat. Unsur dari KPU RI, DPR RI, Kemendagri RI mewakili pemerintah termasuk DKPP RI seperti apa. “Nantinya bisa disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan menyangkut Pilkada serentak 2020,” ujarnya.

Wacana penundaan Pilkada serentak 2020 memang bicara masalah asfek keselamatan warga bangsa dan negara. Di sisi lain timing waktu, seiring jumlah pasien positif Covid-19 terus menanjak juga jadi pertimbangan. Sebab, bagaimanapun namanya keselamatan nyawa dan kesehatan manusia lebih penting dibanding mencoblos. Bisa saja waktu Pilkada bulan Desember 2020, diundurkan sampai situasi penanganan Covid-19 terkendali dengan baik.

Nah, wacana penundaan Pilkada 2020, barusan tidak diaminin Pemerintah RI. Beberapa jam sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah akan tetap dilaksanakan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum berakhir. Pernyataan sikap Jokowi tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers, Senin (21/9).

Presiden Jokowi, lewat Fadjroel, menyatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih,” kata Fadjroel dalam keterangannya.(den)

error: Content is protected !!