Penyegelan Hotel Jadi Warning, PHRI dan KPPAD Apresiasi Pemkot

Dok.   DISEGEL: Kasatpol PP Kota Pontianak, Syarifah Adriana dan Kepala DP2KBP3A Kota Pontianak, Multi Juto Bhatarendro memasang segel tanda penutupan sementara Wisma Nusantara. MEIDYKHADAFY/PONTIANAKPOST

PONTIANAK – Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yuliardi Qamal menilai penyegelan Wisma Nusantara sebagai peringatan bagi hotel lain agar memperketat prosedur penecegahan prostitusi anak di Kota Pontianak.

“Artinya Pemkot Pontianak tidak main-main terkait masalah ini. Apalagi infonya Wisma Nusantara sudah mendapat empat kali peringatan. Ini menjadi warning bagi hotel lainnya untuk memperketat pengawasan,” ujarnya kepada Pontianak Post.

PHRI sendiri, kata dia, sudah berulang kali menginstruksikan kepada semua anggota PHRI Kalbar untuk tidak menerima anak di bawah umur untuk menginap di hotel bila tidak bersama orang tuanya. Hal ini guna mencegah praktik prostitusi anak yang belakangan marak terjadi di Pontianak.

“Terus terang, dengan ditemukannya anak di bawah umur, apalagi yang statusnya masih pelajar, berada di kamar hotel dan menginap dengan laki-lagi bukan pasangan sahnya, ini menjadi beban moril bagi kami,” tuturnya.

Yuliardi juga menyatakan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan. Identitas setiap tamu yang akan menginap akan dicek dan dicocokkan.  “Jika tidak sesuai, tidak akan kita izinkan untuk menginap,” katanya.

Seluruh hotel anggota PHRI Kalbar juga diminta mendeteksi setiap tamu, mulai dari tempat parkir. Petugas sekuriti pun harus menjaga lebih ketat, untuk menghindari kemungkinan lolosnya anak-anak yang di bawah umur.

Hanya saja, lanjut dia, bukan tidak mungkin pihak hotel kecolongan. Pasalnya kerap ditemukan anak di bawah umur yang berdandan layaknya orang dewasa. Apalagi secara fisik, posturnya tak lagi mirip anak di bawah umur. “Jadi secara kasat mata bisa saja kecolongan. Makanya pemeriksaan identitas KTP menjadi penting. Cuma mereka bisa saja mencari cara untuk menghindari pemeriksaan petugas kami,” ucapnya.

Menyoal predikat Pontianak sebagai Kota Layak Anak yang dipertanyakan sebagian orang, Yuliardi menyebut tindakan tegas pemkot justru mempertegas predikat itu. “Justru dengan perhatian besar kepada prostitusi anak ini membuktikan bahwa Pemkot serius sekali. Mungkin kota lain praktik prostitusi anak seperti ini lebih banyak, tetapi tidak seketat di Pontianak perhatiannya,” pungkas dia.

Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar mengapresiasi sanksi tegas Pemkot Pontianak atas penyegelan terhadap Wisma Nusantara terkait ditemukannya praktik prostitusi anak.

“Kami dari KPPAD sangat mengapresiasi atas tindakan yang dilakukan Satpol PP Kota Pontianak yang melakukan penutupan sementara terhadap Wisma Nusantara selama tujuh hari ke depan,” kata Komisioner Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, Alik R Rosyad kepada Antara, Sabtu.

Sebelumnya, Pemkot Pontianak melakukan penyegelan terhadap Wisma Nusantara, Jumat (9/4). Penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut temuan kasus prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan, tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk sanksi bagi tempat-tempat penginapan yang lalai membiarkan anak-anak di bawah umur menginap di tempat usahanya dan diduga melakukan praktik prostitusi anak.

“Saya perintahkan untuk ditutup sementara sebagai bentuk punishment agar mereka taat terhadap aturan-aturan yang sudah kita tetapkan,” ujarnya. Edi juga menyebutkan, manajemen penginapan tersebut berdalih tidak mengetahui keluar masuk tamu yang datang.

Wisma Nusantara dinilai sudah melakukan beberapa kali pelanggaran. Peringatan lisan dan tertulis juga sudah dilayangkan. Edi mengatakan, manajemen hotel, wisma, penginapan, dan indekos harus serius mencegah agar tidak ada pihak-pihak yang menyalahgunakan tempat usahanya untuk kegiatan prostitusi.

Ia berharap sanksi yang dijatuhkan pada Wisma Nusantara ini bisa memberikan pembelajaran bagi penginapan-penginapan lainnya, baik hotel, wisma maupun indekos. Pihak hotel harus membentuk tim pengawas internal untuk mengawasi aktivitas tamu yang menginap agar bisa dicegah segala perbuatan yang melanggar hukum.

Pemkot Pontianak tidak mungkin melakukan razia ke hotel-hotel setiap harinya karena keterbatasan personel. “Untuk ini perlu kerja sama dari pihak hotel, masyarakat dan orang tua,” ucap Edi.

Menurutnya, Pemkot Pontianak akan terus melakukan upaya untuk menekan kasus prostitusi anak. Beberapa kasus bahkan ditemukan adanya muncikari yang merupakan teman sebaya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Pontianak Syarifah Adriana menjelaskan, penyegelan dilakukan karena ditemukan anak di bawah umur sudah keempat kalinya. “Penyegelan akan dilakukan selama sepekan (9 hingga 16 April 2021) dan diwajibkan membayar denda,” terangnya.

Apabila usai penyegelan ditemukan kembali adanya pelanggaran maka akan dilakukan penutupan secara permanen. (ars)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!