Penyelesaian BLBI secara Beradab

Edward UP Nainggolan Kepala DJKN Kalbar

Oleh: Edward UP Nainggolan

KETIKA membuat tulisan ini, penulis harus “memutar” otak untuk mencari judul yang tepat karena “kasus” Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) menyedot uang negara yang sangat besar, kejadian sudah lebih dari 23 tahun, penyelesaiannya berlarut-larut dan menyedot energi bangsa. Pemerintah seolah-olah “tidak berdaya” untuk mengembalikan uang rakyat yang dikucurkan kepada penerima BLBI.

Penulis mengingat salah satu falsafah, wisdom atau kearifan bangsa Indonesia yang telah tercantum dalam Sila Kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Seyogyanya para obligor/debitor BLBI menyelesaikan kewajibannya secara beradab sesuai Sila Kedua tersebut.

Obligor/debitor telah menerima BLBI yang berasal dari uang rakyat dan telah berlangsung lebih dari 23 tahun. Jika BLBI tidak dikembalikan, akan mencederai keadilan rakyat Indonesia. Sebagai bagian rakyat Indonesia yang mempunyai adab yang tinggi, sudah selayaknya, para obligor/debitor menyelesaikan kewajibannya segera. Manusia hebat adalah manusia yang beradab (Alfred Lord Tennyson)

Asal Muasal BLBI

BLBI berawal dari krisis moneter pada tahun 1997 yang melanda Indonesia. Pada saat itu, terjadi krisis likuiditas perbankan karena kredit macet yang cukup besar dan masyarakat melakukan penarikan dana secara massif. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Rupiah, sehingga nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melonjak menjadi Rp15.000 pada Desember 1997, di mana sebelumnya Rp2.000.

Untuk mengatasi hal tersebut, September 1997 Pemerintah mengambil kebijakan membantu perbankan nasional yang mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya Oktober 1997, Pemerintah menandatangani Letter of Intent (LoI) pertama dengan International Monetary Fund (IMF). Salah satu isi dari LoI tersebut adalah melakukan restrukturisasi perbankan nasional.

Sebagai konsekuensi kebijakan di atas, Pemerintah dan Bank Indonesia sepakat untuk berbagi beban (burden sharing) mengucurkan BLBI sebesar Rp147,7 triliun kepada 48 bank. Dana tersebut merupakan pinjaman (bailout) kepada perbankan untuk meningkatkan likuiditas dan kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

Namun, sesudah 23 tahun berlalu, belum semua obligor/debitor menyelesaikan kewajibannya. Sampai saat ini total tagihan Negara dana BLBI kepada obligor/debitur mencapai Rp110,45 triliun. Oleh sebab itu, Presiden RI Joko Widodo membentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI melalui Keppres No. 6 Tahun 2021.

Di Kalimantan Barat sendiri terdapat 23 debitor BLBI dengan total outstanding tagihan sebesar Rp146,1 miliar. Debitor tersebut dibagi dua kategori. Pertama, debitor yang mempunyai kewajiban di atas Rp10 miliar sebanyak 4 debitor dengan total outstanding Rp141,7 miliar. Kedua, debitor yang mempunyai kewajiban di bawah Rp10 miliar sebanyak 19 debitor dengan total outstanding sebesar Rp4,4 miliar.

Penyelesaian Tagihan BLBI

Pemerintah saat ini mempunyai political will dan mendapat dukungan rakyat yang kuat untuk menyelesaikan tagihan BLBI. Pemerintah mempunyai instrumen, resouces, otoritas untuk menyelesaikan tagihan BLBI. Pemerintah juga mempunyai data yang lengkap terkait dengan obligor/debitor BLBI. Oleh sebab itu, sudah selayaknya para obligor/debitor BLBI kooperatif menyelesaikan kewajibannya.

Dari sisi Pemerintah, diharapkan dapat segera menyelesaikan tagihan BLBI dengan tiga alasan. Pertama, dari sisi Keuangan Negara, Pemerintah harus mengembalikan uang rakyat dan menghentikan beban Negara atas BLBI yang dikucurkan. Negara mengalami kerugian karena harus membayar bunga atas dana BLBI dan “value” tagihan BLBI menurun dibandingkan dengan 23 tahun lalu. Kedua, dari sisi keadilan, para obligor/debitor sudah menikmati uang rakyat, oleh sebab itu mereka harus segera mengembalikan BLBI. Pemerintah harus menegakkan keadilan, karena keadilan merupakan kebutuhan rakyat. “Lebih dari peradaban, keadilan adalah kebutuhan rakyat.” – Pietro Colletta. Ketiga, wibawa pemerintah, Pemerintah tidak boleh kalah dengan obligor/debitor yang tidak punya niat baik. Kewibawaan Pemerintah terbentuk salah satunya karena mampu menertibkan warganya.

Pemerintah pasti melakukan langkah-langkah yang terukur untuk menyelesaikan penagihan BLBI ini. Pemerintah akan melakukan soft approach berupa tindakan persuasif agar obligor/debitor segera menyelesaikan kewajibannya. Jika soft approach tidak diindahkan, pemerintah akan mengambil hard approach berupa penyitaan aset, pencegahan, tindakan perdata dan pidana.

Kita berharap, peyelesaian BLBI pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat diselesaikan segera secara berkeadilan dan beradab sesuai nilai-nilai luhur bangsa kita. (*)

Penulis: Kakanwil DJKN, Kemenkeu Kalbar

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!