Perbaikan Tata Kelola dan Peningkatan Pelayanan di Masa AKB

Awak media saat mengikuti workshop daring yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Sintang. foto Aris Munandar

SINTANG- BPJS Kesehatan mengadakan media workshop dengan mengangkat tema jaminan kesehatan nasional dan adaptasi kebiasaan baru. Workshop yang mengundang 700 awak media dari seluruh Indonesia ini dibarengi juga dengan anugerah lomba karya jurnalistik BPJS Kesehatan 2020.

BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sintang juga melakukan hal serupa dengan mengundang beberapa awak media lokal yang diikut sertakan dalam workshop Nasional via daring tersebut. Salah satu pembahasan yang ada dalam workshop tersebut adalah bagaimana BPJS Kesehatan melalui JKN-KIS mampu meningkatkan pelayanan di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB). Para pakar dari beragam bidang dilibatkan dalam workshop tersebut.

Budi Hidayat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mengatakan bahwa keberadaan JKN KIS membuka peluang dan memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
formal. Selain itu juga memperbaiki ketidaksetaraan antar sosial ekonomi penduduk dalam mengakses layanan kesehatan.

“Juga mendorong upaya perbaikan status kesehatan masyarakat. Serta mendorong pertumbuhan ekonomi via berbagai kanal indusri kesehatan,” katanya.

Namun menurutnya, pandemi Covid-19 menguji eksistensi JKN. Hal ini terjadi karena ada perubahan pola pemanfaatan layanan kesehatan. Ia mengatakan, sampai 2 September, ada 103.519 klaim yang diajukan oleh rumah sakit dengan total biaya 6,34 triliun rupiah. Baru 93,371 klaim yang diselesaikan. Ia menyarankan agar klaim yang belum selesai diverifikasi agar segera dituntaskan.

Pemerhati kebijakan publik, Agus Pambagio mengatakan, penyelenggaraan JKN-KIS berangsur membaik, khususnya setelah terbitnya Perpres No. 64 Tahun 2020. BPJS Kesehatan juga sudah tidak mempunyai tunggakan tagihan setelah
pemerintah menaikkan anggaran, dan kenaikan tarif pelayanan yang tertunda.

“Namun masih banyak peserta mandiri yang menunda membayar iuran dan kembali membayar ketika
sakit. Selain itu masih banyak layanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang nakal dalam pelayanan demi mendapatkan reimbursement dari BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Demi perbaikan tata kelola dan pelayanan, Agus Pambagio menyarankan agar BPJS Kesehatan memperbaharui data kepesertaan secara real time. Peningkatan pelayanan menurutnya juga harus berkelanjutan dan semakin baik dengan penggunaan indikator standar pelayanan minimum (SPM). “Harus ada penegakan hukum tegas pada peserta, perusahaan, tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan jika terjadi dispute. Besaran iuran, tambah Agus Pambagio juga harus dikaji ulang secara teratur untuk memastikan bahwa iuran masih cukup untuk membiayai pengobatan peserta,” katanya. (ris)

error: Content is protected !!