Perbaikan Tata Niaga Karet Kalbar Perlu Dukungan Daerah

BERKUNJUNG : Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero saat berkunjung ke Bupati Landak, Karolin Margret Natasa. Kunjungan tersebut dalam rangka membahas berbagai komoditas perkebunan, salah satunya karet. SITI/PONTIANAKPOST

*Pemkab Landak Arahkan ke BUMD

NGABANG – Tata niaga komoditas karet di Kalimantan Barat (Kalbar) masih menyisakan persoalan yang berakibat pada rendahnya harga dan mutu karet di tingkat petani. Dibutuhkan perbaikan tata niaga karet dari hulu ke hilir dengan dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. Salah satunya dengan mendorong lahirnya badan usaha yang berfungsi menjalan tugas sebagai Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).
“Regulasi kita sudah ada, tinggal komitmen pemerintah daerah saja, bagaimana mendorong tata niaga karet ini agar harga yang diterima petani layak dan mutu karet terjaga,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero, saat berkunjung ke Kantor Bupati Landak, Senin (10/8).
UPPB berfungsi sebagai badan usaha resmi yang menjalankan fungsi transparan, kendali mutu, serta margin yang pantas, dalam tata niaga karet, dari petani hingga ke pabrik. Unit ini menjalankan fungsi transparansi, sehingga menekan persaingan harga yang tidak transparan dari keberadaan perantara yang menjadi hambatan pekebun mengakses informasi harga karet. Selain itu, unit ini juga akan punya peran untuk melakukan kontrol terhadap mutu karet petani. Dengan begitu, pada akhirnya mereka akan mendapatkan harga dengan margin yang pantas.
“UPBB ini akan membeli karet dari petani dan mengirimnya ke pabrik yang telah melakukan kerja sama atau MoU,” ucap dia.
Selama ini, lanjut dia, rantai pasok komoditas karet di Kalbar terlalu panjang dan melibatkan dua hingga tiga tingkat perantara/pengepul. Kondisi ini justru merugikan petani karena harga yang diterima rendah dan tidak menguntungkan. Kondisi ini juga diperparah dengan pengepul yang semaunya mengatur harga.
“Rantai pasok karet yang ada saat ini membuat karet kehilangan nilai tambahnya. Pertama karena ada dua hingga tiga tingkatan pengepul, kedua pengepul yang mengatur harga. Ini membuat disparitas harga di pabrik dan di petani sangat tinggi,” ungkap dia.
Sementara itu, Bupati Landak Karolin Margret Natasa, menyambut baik pola tata niaga karet yang menjalankan fungsi UPBB. Pemkab Landak saat ini telah mengajukan tiga koperasi yang berfungsi menjalankan peran sebagai unit usaha tersebut. “Kami menyambut baik apa yang sudah digagas pemerintah pusat dan provinsi kami siap berkoordinasi,” ungkap dia.

Dirinya akan mendorong BUMDes untuk menjalankan fungsi UPPB di desa-desa yang menjadi sentra produksi karet. Bahkan dia mengarahkan BUMD Pemkab Landak untuk mendukung optimalisasi tata niaga karet ini. “BUMD yang ada ini sebenarnya dibuat untuk fokus ke komoditas karet,” kata dia.

Pemkab Landak menurutnya komitmen untuk mendorong kesejahteraan para petani karet dengan peningkatan mutu komoditas karet, serta kualitas SDM yang terlibat. Landak sendiri, dikatakan dia, sebenarnya memiliki kawasan yang cocok sebagai kawasan industri, yang jika pemerintah pusat berkenan, kawasan itu bisa dijadikan sebagai kawasan industri karet.

Selain itu, untuk mendorong industri karet, dia berharap ada badan layanan umum yang dibuat oleh pemerintah, yang mengemban tugas mengelola dana perkebunan karet. Seperti sawit yang memiliki Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dia berharap komoditas karet juga memiliki lembaga sejenis. (sti)

loading...