Perizinan Berbelit jadi Celah Praktik Suap-Menyuap

PONTIANAK – KPK menetapkan Kepala Kantor Wilayah BPN Kalimantan Barat (2012-2016), Gusmin Tuarita sebagai tersangka gratifikasi sebesar Rp22,23 miliar dari perusahaan kelapa sawit. Hal tersebut membuka bobroknya sektor perizinan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pontianak Andreas Acui Simanjaya menilai, hal ini adalah warisan masa lalu.

“Memang di masa lalu seringkali terjadi persoalan dalam pengurusan sertifikat tanah. Sebagaimana kita ketahui seringkali terjadi sertifikat ganda. Perusahaan perkebunan tentunya memerlukan legalitas untuk status hukum lahannya. Sebab selain untuk kelancaran operasional perusahaan melakukan pembukaan. Maka dari itu manajemen perusahaan pasti berusaha mencari cara supaya pengurusan sertifikat lahan bisa secepatnya selesai,” ujar dia.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat Rudyzar Zaidar Mochtar mengungkapkan perizinan yang panjang dan rumit bisa menjadi alasan bagi oknum investor untuk menyogok, agar mendapat kemudahan izin. Rumit dan lamanya perizinan juga menjadi celah bagi oknum birokrat untuk menerima suap.

“Tentu ini kembali kepada pribadi masing-masing, apakah jujur atau tidak. Tetapi rumitnya birkorasi tentu bisa menggoda orang untuk menempuh jalur cepat, yaitu lewat jalur belakang. Caranya dengan menyogok itu tadi,” ujarnya kepada Pontianak Post.

Panjangnya birokrasi yang harus dilalui, kata dia, juga membuat iklim investasi tidak kompetitif. Menurutnya, sistem perizinan di Indonesia, termasuk Kalbar belum business friendly, sehingga kalah kalah saing dibanding negara lain. “Birokrasi kita berbelit dan lama. Banyak keluhan dari investor bahwa mengurus perizinan di kita butuh waktu lama dan harus sering bolak-balik. Ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” jelas dia.

Lanjut dia, kendati sudah berbagai kebijakan untuk menyederhanakan birokrasi, masalah-masalah klasik masih terus terjadi. Seperti kelambanan birokrasi, tidak adanya konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan, ego sektoral, kurang koordinasi antarlembaga pemerintah di pusat dan daerah, serta tumpang tindih aturan.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Perumahan Seluruh Indonesia Junaidi Abdullah juga mengeluhkan soal perizinan. Menurutnya Indonesia terlampau banyak perizinan sehingga menghambat dunia usaha.”Kita sering mendapatkan keluhan bahwa masih banyak regulasi yang menghambat dunia usaha, termasuk masalah pertanahan,”ujarnya.

Lanjut Junaidi, banyak izin yang tidak seharusnya diterapkan. Bahkan banyak instansi yang tidak seharusnya terlibat dalam pengurusan izin sektor properti terlibat. Kata dia, pengembang perumahan sederhana telah merasakan lamanya izin dikeluarkan, bahkan waktu tunggu izin tersebut bisa berbulan-bulan. “Selama ini faktor X (lamanya perizinan dan biaya nonresmi) mejadi cost yang cukup besar dalam ongkos produksi perumahan. Semoga dengan aturan ini bisa menurun, sehingga berpengaruh kepada harga akhir rumah,” pungkasnya. (ars)

loading...