Perjakin Dukung Keberatan Ditangani Lembaga di Luar DJP

Ketua Perjakin, Petrus Loyani

PONTIANAK – Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) Sependapat dan mendukung pendapat Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) agar penanganan keberatan wajib pajak (WP) terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) fiskus (aparat pajak Dirjen Pajak) dilakukan di luar Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketua Perjakin, Petrus Loyani, mengatakan, penanganan keberatan WP terhadap SKP fiskus semestinya dilakukan di luar DJP, karena hal tersebut tidak masuk akal jika pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus, namun hak keberatan WP terhadap hasil pemeriksaan fiskus yang tertuang dalam produk hukum SKP juga harus diajukan ke DJP. “Jelas pasti ada benturan kepentingan atau conflict of interest dan karena itu tidak mungkin ada jaminan perlakuan yang fair, jujur dan adil bagi WP,” ungkap dia.

Alasan kedua, kata Petrus, secara teknis yuridis, lembaga keberatan itu sesungguhnya sudah merupakan upaya hukum gugatan tingkat pertama baik dilihat dari sudut hukum administrasi maupun hukum perdata yang kalau dalam hukum  acara Tata Usaha Negara (TUN) atau hukum acara perdata menjadi domain lembaga peradilan tingkat pertama. Sehingga menurutnya, sudah bukan domain eksekutif lagi melainkan domain yudikatif atau kekuasaan kehakiman, tetapi anomali UU Pajak memberi kewenangan ‘mengadili’ keberatan WP itu kepada kekuasaan eksekutif di DJP, karena itu perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Pajak langsung banding, padahal banding itu adalah upaya hukum tingkat kedua.

“Dengan kata lain dengan diambilnya kewenangan mengadili keberatan oleh DJP, maka DJP yang merupakan organ eksekutif sudah melakukan fungsi yudikatif, dan ini jelas tidak proposional dilihat dari pembagian kekuasaan menurut UUD 45 alias inkonstitusional,” jelas dia.

Alasan ketiga, lanjut dia, yang jadi masalah adalah UU KUP dan UU Pengadilan Pajak sudah mengatur prosedur keberatan tersebut. Karena itulah menurutnya, perlu dilakukan perubahan dua UU itu untuk mengembalikan hukum acara pada proporsi sebagaimana mestinya agar disatu sisi negara tidak melakukan penyimpangan hukum dan disisi lain WP tidak dirugikan oleh unfariness dan injustice DJP.

Alasan keempat, sebelum adanya perubahan dua UU di atas, langkah transisi untuk menangani keberatan bisa dikeluarkan Kepres dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) agar penanganan keberatan  dalam DJP tidak dilakukan sendiri oleh fiskus  tetapi ditambah dengan  unsur WP/Pengacara Pajaknya dan pihak ketiga yang independen katakan pihak asosiasi usaha/pembayar pajak dan atau akademisi, sehingga sementara ini lembaga keberatan ditangani secara arbitrase tripartit: fiskus, WP/Pengacara Pajaknya dan Akademisi/Asosiasi Pengusaha/ Pembayar Pajak. Dengan demikian dapat mengurangi conflict of interest dan unfair treatment terhadap WP.

Kemudian kelima, putusan ‘arbitrase tripartit’ keberatan tersebut tidak final dan binding, tetapi tetap terbuka untuk dibanding ke Pengadilan Pajak;

Mengapa proses penanganan keberatan harus dilakukan seobjektif mungkin? Menurutnya, karena UU Pajak d.h.i UU KUP sudah menetapkan sistem pemungutan pajak Indonesia adalah self assessment, bukan official assessment padahal produk hukum SKP jelas menggunakan official assessment versi fiskus, jelas itu bertentangan dengan sistem self assessment yang ditentukan UU.

Penghakiman atas kesalahan substantif dan material dalam isi dan laporan SPT yang diduga dilakukan oleh WP tidak boleh dilakukan sepihak saja oleh fiskus karena itu akan cenderung sewenang-wenang, tetapi harus lewat mekanisme fair trial atau due process of law. Maka bagi WP yang merasa perlu advokasi pajak dapat hubungi Petrus Loyani, selaku Ketua PERJAKIN di nomor 0821 1471 2128. (sti/ser)

Read Previous

Pemerintah Makassar Diminta Boikot Ojek Online Asal Malaysia

Read Next

MTQ Dorong Generasi Muda Pahami Isi Al Quran

Tinggalkan Balasan

Most Popular