Perkantoran Kapuas Raya Mulai Dibangun 2020

pemekaran kapuas raya
NARASUMBER : Gubernur Kalbar Sutarmidji saat menjadi narasumber seminar regional bertajuk Perencanaan Pemekaran Kapuas Raya Dengan Semangat dan Cita-cita untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah oleh Pemimpin Daerah di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (2/11). HUMPRO KALBAR FOR PONTIANAK POST

Pemprov Terus Kebut Pemekaran

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah dilakukan. Semuanya sudah berjalan, bahkan lahan untuk kantor pemerintahannya di Sintang pun sudah siap.

“Untuk fisiknya, tahun depan kami mulai. Sebutannya tetap perkantoran pemerintah dan tidak boleh disebut Kapuas Raya tapi peruntukkannya itu,” katanya saat menjadi narasumber seminar regional bertajuk Perencanaan Pemekaran Kapuas Raya Dengan Semangat dan Cita-cita untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah oleh Pemimpin Daerah, Sabtu (2/11).

Menurutnya, Pemprov Kalbar juga terus mengupayakan semua hal yang menjadi bagian persiapan pembentukan Kapuas Raya. Ia berharap semua pihak satu suara mendukung. “Karena ini saya melanjutkan yang dari lalu, tinggal kita memperjuangkan bersama. Jadi semuanya kita siap,” ujarnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu juga akan mengajak Ketua DPRD Kalbar definitif bertemu dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Pihak Pemprov Kalbar selanjutnya akan menyampaikan bahwa di dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prioritas pemekaran adalah provinsi di wilayah perbatasan.

“Kita provinsi perbatasan. Itu jelas amanat undang-undang yang harus dilaksanakan. Kita juga akan sampaikan data-data tentang ini dan saya pastikan Provinsi Kapuas Raya itu tidaklah gagal dan sebagainya,” ujar dia.

Jika nantinya Kapuas Raya disetujui menjadi provinsi persiapan selama tiga tahun, Pemprov Kalbar juga siap menanggung biaya operasionalnya sebagai provinsi induk. Pagu anggarannya adalah pagu minimal Pendapatan Asli Daerah (PAD) di lima kabupaten yang masuk wilayah Kapuas Raya, dikembalikan 70 persen untuk wilayah operasional tersebut.

“Kenapa 70 persen, karena ada hak daerah tingkat dua yaitu 30 persen. Daerah tingkat dua itu punya hak 30 persen atas pajak dan distribusi daerah dan itu patokannya,” ucap Sutarmidji. Kemudian untuk pegawai (ASN), urusan gajinya akan mengikuti di manapun yang bersangkutan bertugas. Sutarmidji yakin infrastruktur kantor akan terwujud dalam waktu tiga tahun dengan dana operasional tersebut.(bar)