Perlu Ketegasan Mengenai Titik yang Perlu Digarap

DURIAN SAMBAS: Diskusi galian C bersama Pemkot Singkawang dan Forkompimda.HARI KURNIATHAMA/PONTIANAK POST

Diskusi Membahas Maraknya Galian C Tanpa Izin

Pemerintah Kota Singkawang bersama Forkopimda Singkawang menggelar coffee morning sambil berdiskusi tentang Galian C tanpa izin (ilegal) di Singkawang, Senin (2/9) di Aula Bumi Bertuah Kantor Wali Kota Singkawang.

Hari Kurniathama, SINGKAWANG

TUJUANNYA untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Sehingga masyarakat Singkawang lebih tenang dan enak dalam menghadapi segala permasalahan yang ada di Kota Singkawang

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan terkait Galian C perlu diketahui bahwa Singkawang akan ada beberapa proyek besar yang akan dilakukan di tahun depan, yang salah satunya adalah pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN).

“Tentunya pembangunan SPN ini juga akan memerlukan bahan-bahan material seperti tanah, pasir, batu dan lain-lain,” ujarnya. Mengatasi permasalahan ini, Pemkot Singkawang akan mengundang Pemprov Kalbar serta pengelola Galian C untuk mensosialisasikan titik-titik mana saja yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

“Sehingga, melalui pertemuan itu nanti ada suatu ketegasan titik-titik Galian C mana yang diperbolehkan dengan yang tidak diperbolehkan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Singkawang, Emy Hastuti mengatakan, sejak tahun 2015 izin produksi Galian C sudah merupakan kewenangan Pemprov Kalbar.

“Sementara Pemkot Singkawang hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi kelayakan lingkungan tentang Galian C,” katanya.

Sehingga, sejak tahun 2015 susah ada tiga pengelola Galian C yang sudah mengajukan rekomendasi kelayakan lingkungan ke pihaknya.

“Dari pengajuan itu, dua rekomendasi sudah kita terbitkan sedangkan satu rekomendasi masih dalam proses,” ujarnya.
Setelah rekomendasi kelayakan lingkungan sudah didapatkan dari DLH Singkawang, maka pengelola yang bersangkutan harus mengurusnya ke Pemprov untuk mendapatkan izin produksi.

“Karena, rekomendasi kelayakan lingkungan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan izin produksi dari Pemprov,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap pengajuan rekomendasi kelayakan lingkungan Galian C, sebelum diterbitkan akan ada pengecekan dari DLH bersama OPD dan pihak-pihak terkait, seperti Dinas PUPR, Kecamatan, Kelurahan, RT dan masyarakat.

“Pengecekan yang dilakukan untuk memastikan apakah Galian C tersebut layak mendapatkan rekomendasi kelayakan lingkungan,. Jadi tidak serta merta bisa dikeluarkan setelah diusulkan,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah Singkawang, Zulhiar mengakui, penarikan pajak dari Galian C sudah dilakukan pihaknya sejak beberapa tahun yang lalu.

“Penarikan pajak ini sudah dilakukan dari zaman dulu, dengan dasar pertama, penarikan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009 Pasal 1 ayat 29 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan,” kata Zulhiar.

Kedua, penarikan pajak dilakukan memang ada transaksi dan mereka melaporkannya sendiri. “Apakah itu tidak boleh ditagih,” tanya dia.

Kalaupun usaha mereka ilegal, kenapa tidak ditutup oleh instansi terkait dan penegak hukum. Sementara usaha tersebut terus berjalan, berartikan ada pembiaran.

“Kalau di Undang-Undang lingkungan hidup ndk boleh itu,” ujarnya.
Kalaupun memang tidak diperbolehkan dilakukan penarikan, pada intinya dia tidak mempermasalahkannya. “Targetnya pun hanya Rp300 juta setahun. Bagi saya tidak masalah, karena penarikan menggunakan UU Nomor 28 dan mereka pun punya NPWP,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Singkawang, AKBP Raymond M Masengi mengatakan, jika pihaknya tetap komitmen dengan Undang-Undang yang ada.

“Yang pasti hukum tetap ditegakkan dengan tujuan untuk kemanfaatan hukum, keadilan ataupun kepastian,” katanya.
Sehingga, pihaknya bersama-sama dengan Pemkot Singkawang berusaha untuk mencari solusi yang ada sehingga para pelaku usaha terutama penambang, bisa melakukan usahanya tidak melanggar hukum.

“Oleh sebab itu, kami di Polri bukan hanya mengambil dari sisi penegakan hukum saja, tetapi dari awal perencanaan kami sudah ikut serta sehingga semua tindakan-tindakan yang dilakukan Pemkot Singkawang sejalan dengan kepolisian dan sesuai dengan aturan hukum yang ada,” ujarnya.

Terlebih beberapa tahun terakhir, pihaknya sudah pernah melakukan penyidikan terhadap Galian C dengan dugaan pelanggaran penambang tanpa izin, begitu pula di tingkat Polda Kalbar khususnya di tahun 2018-2019.

“Penegakan hukum yang dilakukan untuk memberikan kepastian sehingga pembangunan di Kota Singkawang bisa berjalan begitu pula dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan tata ruang ataupun keindahan kota bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya. (har)

Read Previous

Pantau Kesehatan Ibu Hamil

Read Next

Tujuh Fraksi Beri Persetujuan

Tinggalkan Balasan

Most Popular