Perlu Respon Cepat Lawan Penyebaran Hoaks

DISKUSI: Suasana diskusi bertajuk hoaks sebagai instrumen menggalang opini publik yang diselenggarakan Ikatan Jurnalis Sintang, Sabtu malam (1/5). ARIS MUNANDAR/PONTIANAK POST

SINTANGBerlatar belakang keprihatinan akan penyebaran hoaks di tengah masyarakat, Ikatan Jurnalis Sintang (IJS) mengadakan diskusi bertajuk hoaks sebagai instrumen menggalang opini publik, Sabtu (1/5). Ditujukan untuk mencari solusi agar penyebaran hoaks di tengah masyarakat bisa diminimalisir sekaligus memberikan edukasi ke masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi bohong.

Hal itu diucapkan oleh Ketua IJS Herry Lingga. Ia juga mengatakan, diskusi ini lahir karena adanya keresahan yang dirasakan oleh jurnalis Sintang terkait dengan semakin maraknya informasi hoaks di media sosial yang tak kunjung reda.

“Bahkan masyarakat pada umumnya lebih percaya terhadap informasi-informasi yang beredar di media sosial. Meski belum mengetahui fakta yang sebenarnya dibandingkan dengan informasi-informasi yang disajikan oleh media mainstream yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Ia menilai, hal ini disebabkan karena minimnya program literasi media digital ke masyarakat. Oleh sebab itu, menurutnya literasi media digital ini sangat penting untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait hoaks.

“Paling tidak kita memberikan stimulan dan contoh akan manfaat dari diskusi. Serta bisa memberikan edukasi, khususnya kepada para pemuda dan mahasiswa demi kemajuan Sintang yang lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua Swadiri Inisiatif Ireng Maulana mengatakan, hoaks dapat melahirkan misinformasi dan disinformasi sehingga masyarakat mengonsumsi informasi bohong. Menanggapi ucapan Hery, ia juga menyetujui bahwa ada kebutuhan untuk memperbaiki kapasitas literasi masyarakat melalui upaya-upaya edukasi.

Kepercayaan terhadap hoaks juga berakar pada ketidakpahaman masyarakat terhadap informasi. Ketidakpahaman masyarakat terhadap persoalan publik juga mencerminkan kegagalan fungsi humas pemerintah daerah untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ireng juga mengatakan, ada kesan lambatnya pemerintah daerah melawan hoaks yang kadung tersebar di masyarakat. “Seperti saat terjadinya eskalasi Covid-19 di Kabupaten Sintang, muncul hoaks bahwa Sintang masuk zona hitam,” ucapnya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah meningkatkan sense of crisis untuk melawan narasi hoaks yang tersebar di masyarakat. Dengan memberikan respon secara baik terkait isu penting yang menjadi kepentingan masyarakat. Karena pemerintah adalah institusi yang punya otoritas untuk memberikan konfirmasi atas informasi yang tersebar di masyarakat.

“Publik tidak memiliki otoritas untuk menjelaskan kepada publik yang lain terkait informasi yang beredar. Oleh karenanya pemerintah harus cepat menangkap setiap informasi yang beredar agar penyebaran hoaks bisa cepat diantisipasi,” ucapnya.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream juga membuat masyarakat mengalihkan upaya untuk memenuhi kebutuhan informasinya dari media sosial. Hal ini menyebabkan mudahnya masyarakat untuk terjebak dalam informasi bohong yang beredar di internet. “Media mainstream di tingkat lokal harus selalu menjadi corong penyeimbang informasi publik,” sarannya.

Di akhir diskusi juga disimpulkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk membentuk platform yang dapat digunakan untuk merespon cepat hoaks yang beredar di masyarakat. Platform ini harus dibentuk dengan SOP dan protokol yang mengikat, sehingga memiliki legitimasi dan otoritas untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. (ris)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!