Permohonan Amnesti Disetujui DPR, Tangis Haru Nuril Pecah

BERSYUKUR: Baiq Nuril Maknun mengucap syukur setelah permohonan amnestinya diterima DPR, Rabu (24/7) di Gedung Parlemen. HENDRA EKA/JAWA POS

JAKARTA – Perjuangan Baiq Nuril Maknun mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo berbuah manis. Komisi III DPR memberikan pertimbangan menyetujui pemberian amnesti dari Presiden kepada mantan tenaga honorer di salah satu SMA di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu dalam rapat pleno, kemarin (24/7) di gedung parlemen, Jakarta.

Putusan diambil secara aklamasi dari sepuluh fraksi yang ada di parlemen. Dalam pengambilan keputusan, dihadiri enam fraksi. Hasil rapat pleno komisi yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu akan dibawa dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus), Rabu (24/7) malam untuk diagendakan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (25/7).
Baiq Nuril yang mendengar langsung pembacaan keputusan rapat oleh Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin tidak dapat menyembunyikan kesedihan dan rasa harunya. Saat Aziz menyatakan Komisi III DPR memberikan pertimbangan menyetujui pemberian amnesti, Nuril tertunduk dan menangis haru.

Nuril hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepadanya. “Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya hanya bisa bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mungkin tunggu besok ya, 25 Juli untuk pembacaan di sidang paripurna. Mudah-mudahan, alhamdulillah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Pertimbangan persetujuan diberikannya amnesti dari Presiden Jokowi untuk Nuril diputuskan secara aklamasi oleh sepuluh fraksi yang ada di Komisi III DPR. “Kami sudah melakukan pleno, enam fraksi hadir aklamasi memberikan pertimbangan kepada presiden untuk diberikannya amnesti kepada Baiq Nuril,” kata Aziz dalam rapat tersebut.

Politikus Partai Golkar itu berharap Rapat Paripurna DPR hari ini membacakan keputusan Komisi III DPR yang memberikan persetujuan pertimbangan kepada Nuril. “Mudah-mudahan dibacakan di paripurna hasil rapat pleno keputusan Komisi III DPR yang telah diambil soal persetujuan pertimbangan pemberian amnesti untuk Ibu Baiq Nuril,” ujar Aziz.

Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengapresiasi putusan tersebut. Rieke yang di-BKO-kan dari Komisi VI ke III DPR ini menyatakan bahwa putusan itu pertama kali dalam sejarah diberikan kepada orang yang terkena kasus nonpolitik. “Terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi III DPR atas putusan bersejarah karena pertama kalinya DPR memberikan pertimbangan amnesti tidak dalam kasus politik, tetapi dalam kasus kemanusiaan dan keadilan,” kata Rieke dalam rapat.

Rieke tidak lupa mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Indonesia maupun Presiden Jokowi. “Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, yang gigih hingga berkirim surat kepada kami di DPR,” ujar Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/7).

Menurut Rieke, sebelum dikirim ke presiden, maka harus diambil keputusan dalam rapat paripurna DPR terlebih dahulu. “Terima kasih kepada semuanya, insyaallah masih dua tahap lagi. Setelah keputusan paripurna lalu dibawa ke presiden suratnya, semoga tidak nyangkut dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dia yakin, Presiden Jokowi tidak mau menunda-nunda persoalan yang berkaitan dengan keadilan dan kemanusiaan. “Tinggal masalah teknis saja. Semoga suratnya cepat sampai kepada presiden, sehingga keputusan amnesti untuk Ibu Nuril cepat keluar,” katanya.

Sebelum rapat pleno, Komisi III DPR terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly. Setelah itu, baru mendengar pandangan masing-masing fraksi yang ada di DPR. Setelah keterangan Yasonna, rapat diskors. Komisi III melakukan rapat pleno internal. Setelah skors dicabut, Aziz membacakan hasil rapat pleno. Dalam pembacaan putusan itu, Baiq Nuril juga hadir. Tampak Baiq Nuril tertunduk menangis saat Aziz membacakan putusan.

Menteri Yasonna menyatakan bahwa Nuril dijerat Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, membebaskan Nuril dari segala tuntutan pada 2017. Jaksa melakukan kasasi di Mahkamah Agung (MA) atas putusan PN Mataram tersebut. MA menerima kasasi jaksa, dan menghukum Nuril pidana enam bulan penjara, denda Rp 500 juta, subsider tiga bulan kurungan.

Putusan kasasi itu memantik gerakan penolakan dari masyarakat nasional dan internasional. Antara lain adanya #saveibunuril dan koin untuk Nuril. Akhirnya, Nuril pun mengambil langkah hukum mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA. Sayangnya, PK itu ditolak MA sehingga memperkuat putusan kasasi sebelumnya. “Dengan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh setelah proses pengadilan, Saudari Baiq Nuril Maknun mengajukan permohonan amnesti kepada Presiden RI,” kata Yasonna dalam rapat.

Menurut Yasonna, mengingat kasus ini menjadi perhatian masyarakat nasional dan internasional, dan setelah pemerintah mendapatkan masukan dari para penggiat pembangunan hukum, praktisi dan akademisi memandang perlu meneruskan permohonan amnesti Nuril untuk mendapatkan pertimbangan DPR.

Yasonna menjelaskan, amnesti secara etimologi berasal dari amnestia yang berarti lupa, atau amnestos yang berarti melupakan. Menurut dia, dalam terminologi hukum pidana amnesti mengandung makna suatu kekuasaan atau kewenangan melepaskan seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dari sanksi hukum atas suatu tindak pidana tertentu. “Dan akibat dari tindak pidana itu dihapuskan,” tegasnya.

Nah, lanjut dia, secara konstitusional amnesti bisa diberikan oleh presiden selaku kepala negara berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Menurut dia, pasal ini merupakan satu-satunya instrumen hukum yang berlaku untuk pemberian amnesti sebab UUD Sementara 1950 tidak bisa diterapkan lagi.

Dia menambahkan, mekanisme pengajuan amnesti berdasar Undang-Undang Darurat RI Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang mengacu Pasal 107 UUDS 1950 berbeda dengan Pasal 14 Ayat 2 UUD NRI 1945. Mekanisme pertama itu adalah amnesti diberikan setelah presiden meminta pertimbangan MA. Sementara, mekanisme yang diatur Pasal 14 Ayat 2 UUD NRI 1945, amnesti diberikan setelah presiden meminta pertimbangan ke DPR.

Yasonna tidak menampik bahwa dalam proses permintaan amnesti untuk Baiq Nuril, ini masih terdapat berbagai pandangan klasik. Dia mencontohkan, pandangan bahwa amnesti hanya diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait persoalan politik. Namun, lanjut Yasonna, berdasar dua kali focus group discussion (FGD) yang dilakukan bersama para penggiat hukum, praktisi dan akademisi menyimpulkan amnesti dapat diberikan kepada orang perseorangan yang mengalami permasalahan hukum seperti Nuril.
“Hal ini secara nyata dikuatkan dalam memori pembahasan amandemen pertama UUD 1945 yang melahirkan Pasal 14 Ayat 2, yang tidak ditemukan kalimat tersurat atau dapat dimaknai amnesti hanya diberikan pada mereka yang terkait permasalahan politik,” ujar Yasonna.

Menurut dia, kasus yang dialami Baiq Nuril Maknun telah menimbulkan simpati dan solidaritas yang luas di masyarakat baik nasional maupun internasional,” jelas Yasonna. Pada intinya masyarakat nasional dan internasional berpandangan bahwa pemidanaan Baiq merupakan upaya kriminalisasi dan bertentangan dengan rasa keadilan.

Padahal, sesungguhnya perbuatan yang dilakukan Nuril semata-mata melindungi kehormatan dan harkat martabat sebagai seorang perempuan, ibu dan istri. “Dengan demikian maka langkah pemerintah untuk pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun merupakan suatu bentuk pelaksanaan butir Nawacita Presiden Joko Widodo dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan,” kata Yasonna. (ody)

Read Previous

Politik Nasi Goreng ala Mega

Read Next

Lahan Bekas PETI yang Terabaikan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *