Permohonan Justice Collaborator Djoko Tjandra Ditolak
Total Vonis Sembilan Tahun

SIDANG: Djoko Tjandra saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

JAKARTA –  Djoko Tjandra akan menjalani pidana sembilan tahun penjara dalam kasus yang berbeda. Hukuman itu merupakan akumulasi dari vonis majelis hakim dalam tiga kasus berbeda yang menjeratnya.

“Pak Djoko kan jadi terpidana kasus cessie Bank Bali 2 tahun, kemarin putusan 2,5 tahun pemalsuan (surat jalan palsu) di PN Jakarta Timur, dan 4,5 tahun terkait suap. Jadi ada tiga perkara,” kata kuasa hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo ditemui di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (5/4).

Terkait vonis 2 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus surat jalan palsu, Soesilo mengakui saat ini pihaknya tengah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Djoko bersama tim kuasa hukumnya, tidak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi justru langsung mengajukan kasasi ke MA.

“Upaya kasasi karena putusan 2,5 tahun,” ujar Soesilo.

Dia tak memungkiri, kliennya akan menjalani hukuman secara akumulatif selama 9 tahun penjara. Menurutnya, pidana itu cukup berat mengingat umur bos Mulia Group itu sudah berusia lanjut.

“Tentu ini akan dikumulatif dan ini sangat berat untuk Pak Djoko, karena usia sudah 70-an,” cetus Soesilo.

Sebelumnya, Djoko Tjandra baru saja divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia juga dijatuhkan hukuman berupa denda senilai Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra terbukti secata sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan, pidana denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis di PN Tipikor Jakarta, Senin (5/4).

Hakim meyakini, Djoko Tjandra menyuap mantan Kepala Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo dan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Napoleon Bonaparte. Djoko memberikan suap ke Napoleon senilai SGD 200 ribu dan USD 370 ribu.

Sedangkan Prasetijo, diduga menerima USD 100 ribu dari Djoko Tjandra. Pemberian uang suap itu melalui perantara pengusaha Tommy Sumardi yang juga terseret dalam perkara ini.

Aliran suap itu diberikan agar nama Djoko Tjandra dihapus dari daftar pencarian orang (DPO) yang dicatat pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kedua jenderal polisi itu juga turut terseret dalam kasus ini.

Selain itu, Djoko Tjandra juga diyakini memberikan USD 500 ribu kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pemberian uang itu agar Pinangki mengurus status hukum Djoko Tjandra yang saat itu terjerat hukuman dua tahun pidana penjara dalam kasus hak tagih Bank Bali.

Djoko Tjandra juga diyakini melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Pinangki Sirna Malasari dan Andi Irfan Jaya. Jaksa meyakini, ada perjanjian uang senilai USD 10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA.

Djoko Tjandra terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP.

Selain itu, terbukti melanggar Pasal 15 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permohonan Justice Collaborator Ditolak

Dalam kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) dan penghapusan red notice interpol Polri ini, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak permohonan justice collaborator Joko Tjandra.

“Majelis berpendapat, terdakwa tidak memenuhi kriteria untuk menjadi JC sehingga permohonan terdakwa tidak bisa dikabulkan,” kata Hakim Anggota, Saifuddin Zuhri membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (5/4).

Hakim menyampaikan, penerima JC harus mengakui perbuatannya sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014. Selain itu, terdakwa bukan pelaku utama dalam kasus hukum yang menjeratnya.

“Apabila antara pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, menunjukkan bahwa terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) di persidangan terdakwa mengaku ragu kalau saudara Heriadi menyerahkan uang USD 500 ribu kepada saksi Andy Irfan Jaya. Dalam persidangan perkara ini, terdakwa telah menerima action plan dari saksi Andy sesuai kesepakatan yang akan diberikan kepada terdakwa, setelah terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Pinangki Sirna Malasari melalui Andy,” ucap Hakim Saifuddin.

Hakim menyampaikan, Djoko Tjandra menyerahkan uang senilai USD 500 ribu kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari untuk mengurus surat fatwa Mahkamah Agung (MA). Lantas uang senilai USD 50 ribu diberikan kepada Anita Kolopaking sebagai tim kuasa hukum Djoko Tjandra.

“Dengan demikian, keterangan terdakwa yang meragukan menyerahkan uang USD 500 kepada Pinangki melalui Andy tersebut menunjukkan bahwa tidak mengakui kejahatan yang dilakukannya,” ujar Hakim Saifuddin.

Sementara itu, terkait kasus suap pengurusan red notice interpol Polri dan penghapusan status DPO pada Imigrasi. Djoko Tjandra mengakui menyerahkan uang senilai Rp 10 miliar kepada Tommy Sumardi, tetapi tidak mengetahui uang itu mengalir ke pihak lainnya yakni dua pejabat Polri.

“Saksi Tomny Sumardi mempunyai hubungan luas kepada pejabat Polri, bahwa ketika terdakwa menghubungi Tommy Sumardi telah disampaikan oleh terdakwa agar saksi Tommy berhubungan dengan pihak interpol Polri,” tegas Hakim Saifuddin.

Oleh karena itu, Hakim meyakini Djoko Tjandra mengetahui uang tersebut mengalir ke dua pejabat Polri. Hal ini dilakukan untuk mengurus penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO). “Terdakwa telah mengetahui kepada siapa uang tersebut diberikan untuk mengurus interpol red notice dan penghapusan DPO terdakwa. Apalagi Tommy selalu melaporkan progres kepada terdakwa, termasuk status DPO terdakwa yang sudah dibuka oleh Dirjen Imigrasi,” beber Hakim. (jp)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!