Perpres 63 tahun 2019: Revitalisasi Bahasa Indonesia

OLEH: Leo Sutrisno

Dalam dua dasa warsa terakhir ini timbul rasa keprihatinan sebagian orang tentang penggunaan Bahasa Indonesia yang ‘compang-camping’. Dalam bahasa lisan, tidak jarang didengar ucapan Bahasa Indonesia yang dicampuri dengan kata-kata atau kalimat bahasa Inggris dengan kehendak agar terkesar metropolis. Di Yogya dan Jawa tengah, misalnya, maaf juga sangat sering terdengar sisipan sejumlah ucapan Bahasa Jawa, dengan alasan sopan dan santun katanya.

Dalam bahasa tulis, tidak jauh berbeda. Pengalaman membimbing mahasiswa dalam menulis baik skripsi, tesis maupun disertasi tidak jauh berbeda dari bahasa lisan yang compang-camping itu. Tidak banyak mahasiswa yang langsung dapat menggarap masalah yang ditelaah karena ‘terpaksa’ membenahi ketrampilan menulis dalam Bahasa indonesia dengan baik dan benar.

Fenomena ini, belakangan diperparah oleh keberadaan media sosial yang menjamur digunakan dalam berinteraksi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pemilihan kata yang tidak cermat dan tidak taat dengan norma-norma kesantunan serta konstruksi kalimat yang asal susun demi menjadi orang pertama yang menyajikan infomasi membuat Bahasa Indonesia semakin memprihatinkan.

Syukurlah, pemerintah merespons fenomena ini dengan menerbitkan Perpres 63, tahun 2019, tertanggal 30 September 2019, tentang penggunaan Bahasa Indonesia oleh seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali Presiden dan para petinggi negara. Perpres ini terdiri atas empat bab yang terinci dalam 44 pasal. Bab I, Ketentuan umum, hanya berisi satu pasal. Bab II, Ketentuan penggunaan Bahasa Indonesia, terdiri atas 40 pasal (Ps 2=41) tersebar ke dalam 15 bagian. Bab III memuat satu pasal (Ps 42) tentang pengawasan dan Bab IV, ketentuan penutup, terdiri atas dua pasal (Ps 43-44). Sayang, tidak ada satu pasal pun tentang sanksi kepada para pelanggar.

Pada bagian pengantar disebutkan bahwa Bahasa Indonesia bersama-sama dengan bendera negara Sang Merah Putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinyatakan juga bahwa keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka.

Karena itu, Ps 2, penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik merujuk pada Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan konteks berbahasa dan selaras dengan nilai sosial masyarakat. Sedangkan Bahasa Indonesia yang benar adalah Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia. Di antaranya adalah: kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah. Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar akan meningkatkan: kejernihan dan kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatasasan sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan (Ps 3:3).

Bahasa Indonesia yang baik dan benar wajib diguanakan pada penulisan dokumen resmi negara (Ps 4), nota kesepahaman atau perjanjian (Ps 26), dan laporan semua lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan (Ps 30). Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga wajib digunakan dalam penulisan: informasi tentang produk barang atau jasa (Ps 39), serta informasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik (Ps 41).

Pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan baik di dalam maupun di luar negeri (Ps 5) juga wajib menggunakan Bahasa Indinesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar juga wajib digunakan pada pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan (Ps 25), serta dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta (Ps 28)

Bahasa Indonesia yang baik dan benar wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional (Ps 23). Di samping itu, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat pada tahun pertama dan kedua.

Penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar (Ps 31). Demikian juga pada semua forum yang bersifat nasional atau internasional yang diselenggarakan di di Indonesia wajib menggunakannya (Ps 27).

Menggunakan bahasa Indinesia yang baik dan benar juga wajib untuk penamaan: geografi, bangunan/gedung, jalan, apartemen/permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia (Ps 32), Juga wajib digunakan dalam penulisan rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain (Ps 40).

Karena, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar ini bersifat wajib, maka pengawasannya dibebankan kepada para menteri dan pejabat daerah (Ps 42).

Sayang, sampai bagian penutup Ps 43-44) tidak ada pembahasan tentang sanksi bagi yang melanggar peraturan ini. Bagaimana dengan penggunaan bahasa media sosial? Tidak ada satu pasal pun yang membahas!

Namun, dengan semangat Sumpah Pemuda yang diperingati hari ini, 28-10-2019, kiranya, kita semua sepakat ke depan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena itu, kita mesti meningkatkan ketrampilan berbahasa Indonesia ini secara massal. Semoga!**

loading...