Pertumbuhan Aset Perbankan Kalbar di Atas Nasional

Kepala OJK Kalbar, Moch Riezky F Purnomo

PONTIANAK – Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan di Kalimantan Barat relatif menunjukkan pergerakan yang positif. Pandemi covid-19 ternyata tidak terlalu berdampak banyak terhadap DPK di provinsi ini. Pertumbuhan DPK di Kalbar bahkan melampaui angka nasional.

“Kondisi perbankan Kalbar secara umum masih sangat baik yang terlihat dari pertumbuhan aset bulan Mei 2020 sebesar 6,78 persen (yoy) atau masih di atas rata-rata pertumbuhan aset nasional 5,94 persen,” ungkap Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalbar, Moch Riezky F Purnomo, belum lama ini.

Pertumbuhan aset pada Mei 2020 tersebut, menurut Riezky, tidak lepas dari kinerja positif dari pertumbuhan DPK.  Dia menyebut, pertumbuhan DPK Kalbar posisi Mei 2020 relatif baik dengan tumbuh 8,16 persen yoy tersebut menjadi Rp61,5 Triliun. Angka tersebut terutama berasal dari pertumbuhan dana tabungan 11,65 persen, giro 6,74 persen, dan deposito 3,32 persen.

Sementara dari fungsi intermediasi , tambah dia, juga masih berjalan dengan baik dengan pertumbuhan kredit 4,52 persen (yoy) dengan tingkat kredit bermasalah relatif atau non performing loan (NPL) terkendali sebesar 2,17 persen. Rasio kredit bermasalah Kalbar bahkan masih di bawah nasional yang sebesar 3,01 persen.

Dari sisi rencana bisnis di tahun ini, yang terdampak pandemi covid-19, tambah dia, perbankan diberikan kesempatan oleh OJK untuk dapat melakukan revisi rencana bisnis selama satu kali setiap tahunnya. Revisi tersebut, menurutnya, baru akan diajukan kepada OJK akhir bulan Juni 2020.

Sementara itu Direktur Utama Bank Kalbar, Samsir Ismail mengatakan akan memaksimalkan penghimpunan DPK, kendati pandemi covid-19 masih berlangsung. Pihaknya memaksimalkan promosi produk-produk Bank Kalbar dalam bentuk media, memfasilitasi kinerja setiap kantor cabang, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan tabungannya.

“Kami maksimalkan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan tabungan, antara lain lembaga pendidikan, swasta, dan instansi pemerintah,” kata Samsir.

Di samping itu, lanjut dia, memberikan kewenangan special rate kepada pemimpin cabang dengan tujuan menjaring nasabah retail, dengan tetap memperhatikan suku bunga bank pesaing, suku bunga acuan regulator dan tingkat penjaminan LPS, serta kondisi ekonomi saat ini dengan mempertimbangkan cost and benefit. (sti)

loading...