Perusahaan Bantah di Lahan Mereka

RAKOR KARHUTLA: Suasana rapat koordinasi mengenai karhutla yang digelar Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Ruang Rapat Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis (12/9). ISTIMEWA

10 Perusahaan Sawit Terindikasi Karhutla 

PUTUSSIBAU – Satu dari sepuluh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi mengalami kebakaran lahan, PT. Kencana Group, membantah jika kebakaran terjadi di lahan mereka. Hal itu mereka sampaikan pada klarifikasi di hadapan Bupati Kapuas Hulu AM Nasir, Kamis (12/9) di Ruang Rapat Bidang Perkebunan, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Hotspot memang terjadi di areal izin perusahaan, namun bukan dilakukan oleh pihak perusahaan untuk kepentingan pembukaan lahan baru. Karena pada umumnya tidak ada titik panas di lahan perusahaan. Tetapi terjadi di lahan masyarakat (enclave). Namun perusahaan turut membantu memadamkan api di lingkup izinnya,” ujar Elikson Toga Toro, perwakilan PT. Kencana Group, yang mewakili lima perusahaan.

Sementara itu, Dwi Prasetyo, yang juga perwakilan dari PT. Kencana Group, mewakili lima PT, menyatakan, bahwa pihaknya sering mengadakan sosialisasi terkait teknis pemadaman api sebelum musim kemarau dengan melibatkan unsur Muspika. Ia juga mengakui bahwa kebakaran itu terjadi di dalam izin lokasi namun lahan yang belum dikuasai oleh pihak perusahaan (enclave). “Ada puluhan dusun yang membakar lahan untuk berladang karena tradisi turun-temurun. Namun tidak ada satu pun pohon sawit milik perusahaan yang terbakar. Semua terkendali. Alat damkar lengkap dan sering didemonstrasikan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kapuas Hulu lainnya. Bahwa karhutla dipastikan mereka bukan disebabkan dari pihak perusahaan.

Klarifikasi ini sendiri disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) dalam rangka menindaklanjuti kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rakor itu, juga membahas tentang rencana aksi penanganan dan pencegahan karhutla, serta menindaklanjuti hasil videoconference (vicon) dari Gubernur Kalbar, Kapolda, dan Pangdam, yang digelar di ruang vicon Polres Kapuas Hulu, terkait penanganan karhutla di Kalbar, 6 September lalu. Sebab, kebakaran hutan yang terjadi di Kalbar pada umumnya berdampak luas. Karena, kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran tersebut, sampai ke negara tetangga.

Hadir dalam rakor tersebut, Bupati A.M Nasir, Wakapolres Kapuas Hulu Kompol Alber Manurung, perwakilan Dandim 1206/Putussibau, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Abdurrasyid, Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Abdul Murad, serta Kasatpol PP Kapuas Hulu Rupinus. Selain itu, hadir pula beberapa utusan dan perwakilan dari perusahaan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, serta stakeholder lainnya.

Bupati AM. Nasir menyatakan bagaimana mereka sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi karhutla, yakni dengan membentuk Satgas Karhutla, yang ditempatkan di tiap-tiap kecamatan. Dijelaskan Nasir, meski musim membakar ladang oleh masyarakat sudah lewat yakni pada Agustus 2019 lalu, namun diherankan dia pada September ini masih pula terdapat titik panas (hotspot). Di mana tambah Nasir, menurut data dari LAPAN yang dirilis BMKG per-5 September lalu, di Kapuas Hulu sendiri memiliki 453 hotspot. Oleh sebab itu, menurut Nasir, harus ada penindakan hukum bagi pelaku pembakaran sesuai anjuran dari Kapolda Kalbar. “Tolong masyarakat mengindahkan peringatan dari aparat. Karena terkait karhutla di Kapuas Hulu sudah ada tersangka,” terangnya.

Nasir meminta kepada perusahaan untuk mengklarifikasi mengenai lahan perusahaan yang terdeteksi hotspot dan konsesinya terjadi kebakaran. “Saya sangat memahami kondisi di lapangan. Tentunya semua sudah bekerja maksimal untuk mengantisipasi titik api. Namun juga tentunya pasti ada kendala,” tuturnya.

Adapun inti dari rapat tersebut, yakni tiap-tiap perusahaan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan klarifikasinya, terkait adanya hotspot yang terindikasi berada di areal izin perusahaannya masing-masing. Sebanyak 10 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu yang hadir, mengklarifikasi adanya titik panas yang berada di perusahaannya.

Dalam klarifikasinya itu, terdapat enam perwakilan dari perusahaan kelapa sawit membenarkan adanya titik panas yang masing-masing berada di konsesi perusahaan mereka. Namun mereka membantah jika temuan terjadi akibat kesengajaan pihak perusahaan, untuk kepentingan pembukaan lahan baru. Mereka memastikan jika temuan tersebut sebagai akibat dari apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan berladang, yang mana dilakukan secara turun-temurun. Hanya saja disayangkan mereka, titik panas itu berada di dalam areal izin perusahaan.

Adapun dari 10 perusahaan tersebut, terdapat sebanyak enam perusahaan yang terdeteksi hotspot pertanggal 8 Agustus hingga 5 September.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu, Abdurrasyid, meminta klarifikasi secara tertulis kepada tiap-tiap perusahaan. Selain itu, ia juga meminta agar mereka merevisi IUP.

Terkait Satgas Karhutla, Rasyid mengatakan, baik milik pemerintah maupun perusahaan berkomitmen mendukung, di mana perusahaan wajib melaporkan rutin setiap peristiwa yang terjadi selama musim kemarau berlangsung terutama kegiatan sosialisasi. Perusahaan juga diminta menyetujui beberapa poin tertulis yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah daerah. (arf)

Read Previous

Enam Lokal Kelas SD Negeri 12 Pemangkat Ludes Terbakar

Read Next

Wali Kota Singkawang Kunjungi Sintang

Tinggalkan Balasan

Most Popular