Pesan Gubernur Saat Upacara Bulan K3 Nasional

UPACARA: Gubernur Kalbar Sutarmidji menjadi inspektur upacara Bulan K3 Nasional tingkat Kalbar, Rabu (12/2). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

Sinkronkan Pusat Sertifikai dengan Program Prakerja

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional di halaman Disnakertrans Kalbar, Rabu (12/2). Berbagai hal disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji selaku inspektur upacara.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

BULAN K3 Nasional berkaitan erat dengan upaya pencegahan kasus-kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Gubernur Kalbar Sutarmidji berharap Kalbar tidak menjadi daerah yang menyumbang angka kecelakaan kerja yang signifkan untuk nasional.

Ia menyatakan sejak awal memang tidak setuju dengan adanya balai latihan kerja milik Pemprov Kalbar. Yang lebih penting menurutnya adalah bagaimana pemerintah harus melengkapi peralatan praktik kerja atau lab kerja di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada. “Jadi SMK harus dilengkapi lab yang lengkap dan baik, supaya mereka punya keahlian,” katanya.

Setelah itu para pelajar lulusan SMK harus disertifikasi. Sertifikasi harus difasilitasi untuk berbagai jenis bidang yang ada. Dengan demikian mereka nantinya akan lebih dihargai ketika bersaing mencari lapangan pekerjaan. “Sehingga dibayar tidak murah,” pesannya.

Sebab orang nomor satu di Kalbar itu melihat, dari kasus kecelakaan kerja yang tarjadi selalu berkaitan dengan upah yang murah. Selain upah murah, kelengkapan di perusahaan tempat bekerja juga tidak standar. Akibatnya menimbulkan kasus kecelakaan kerja yang semakin banyak. “Insyallah mulai tahun ini Pemprov akan mengganti balai latihan kerja dengan, pusat sertifikasi tenaga kerja,” ujarnya.

Nantinya para pencari kerja khususnya lulusan SMK dan perguruan tinggi yang memerlukan sertifikasi keahlian, bisa mengikuti pelatihan di Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja. Selain itu Midji sapaan akrabnya juga akan berupaya mengnyinergikan dengan program pusat, bantuan pra kerja yang dicetuskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mekanismenya di pusat sertifikasi nanti, bisa saja para lulusan SMK dan perguruan tinggi ini mengikuti pematangan keahlian selama dua minggu. Kemudian mengikuti tes untuk mendapat sertifikat. Setelah itu mereka yang memegang sertifikat bisa mendapat tunjangan selama tiga bulan dari program pra kerja sejalan dengan waktu untuk mencari pekerjaan.

“Apabila setelah tiga bulan dapat atau tidak kerja, maka tunjangan itu akan dihentikan,” imbuhnya.

Ia meluruskan bahwa program pra kerja bukan untuk menggaji orang yang tidak kerja. Tapi merupakan cara untuk membantu menambah keahlian para pencari kerja dan melamar pekerjaan. “Jadi itu, kemudian untuk yang berusaha, pemerintah sudah menyiapkan sistem kredit KUR yang begitu besar dengan bunga enam persen,” tambahnya.

Program ini bisa dimanfaatkan para lulusan SMA sederajat yang mau mandiri membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Selain itu Bank Indonesia (BI) juga memiliki inkubator bisnis yang terbukti lulusannya sudah cukup banyak yang sukses.

Midji mengatakan dari data yang ada, banyak tenaga kerja asal Kalbar bekerja ke luar negeri khususnya ke Sarawak, Malaysia. Padahal melihat data pertumbuhan ekonomi, Kalbar lebih tinggi dua persen dibandingkan Sarawak.

“Kalbar (pertumbuhan ekonomi 2019) bisa lima persen, Sarawak itu 3,2 persen. Angka pengangguran walaupun kita lebih tinggi, tapi setidaknya mereka naik kita turun,” paparnya.

Angka pengangguran Kalbar disebutkan dia tinggal 4,2 persen, sementara Sarawak naik menjadi 3,4 persen. Dari analisa data-data tersebut, ia optimis ke depan di Kalbar bisa lebih banyak tercipta lapangan kerja dibanding dengan negara lain. Untuk itu, tenaga kerja di daerah ini tidak boleh lagi dibayar murah. “Nah untuk itu mereka harus bisa disertifikasi,” terangnya.

Midji melihat di Kalbar banyak juga orang-orang yang memiliki keahlian tapi tidak mempunyai ijazah formal. Seperti contoh, ahli pemasang rangka baja ringan. Mereka yang ahli tersebut bisa saja hanya seorang tukang biasa tanpa ijazah formal. Maka dari itu keahliannya perlu disertifikasi. “Ketika sudah memegang sertifikat maka dia harus mendapat bayaran yang lebih mahal,” harapnya.

Ia berharap Pusat Sertifikasi Tenaga Kerja Pemprov Kalbar bisa dibangun dan selesai tahun ini. Dengan demikian, maka mulai tahun depan sudah bisa operasional atau digunakan. “Informasi-informasi ini harus bisa disampaikan oleh Disnakertrans kepada masyarakat luas,” pungkasnya.(*)

Read Previous

Membungkam Mulut Ibra

Read Next

PKS Gelar Rakorda Dihadiri Sekjen PKS Mardani Ali Sera

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *