Petani Sawit Mandiri Butuh Tengkulak Meski Harga Jual TBS Rendah

petani sawit
MENURUNKAN BUAH : Beberapa pekerja sedang menurunkan buah sawit dari bak kendaraan untuk ditimbang. SITI/PONTIANAK POST

Tantangan Sawit Mandiri Berkelanjutan di Kalimantan Barat 

Tidak sedikit petani mandiri atau swadaya menjual TBS (tandan buah segar) milik mereka ke pihak ketiga atau tengkulak. Produksi yang minim dan kendala angkutan menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, tengkulak juga dipilih karena sebagian petani mandiri belum menjadi anggota koperasi.

SITI SULBIYAH, Sanggau

AKTIVITAS di pekarangan rumah itu tidak pernah sepi. Pagi sampai malam. Kendaraan pengangkut tandan buah segar (TBS) sawit datang dan pergi silih berganti. Di sanalah TBS diturunkan untuk ditimbang beratnya, kemudian diangkut lagi dengan truk. Di sanalah para petani sawit mandiri menjual TBS milik mereka. Terutama para petani mandiri yang produksi TBS-nya masih minim. Mereka menjualnya kepada tengkulak.

Rumah itu adalah milik Wario (38), warga Desa Sape, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau. Selain menjadi tengkulak, ia juga yang mengantarkan TBS ke pabrik. “Dalam satu hari bisa kumpulkan minimal 10 ton, atau 300 ton lebih per bulan,” ungkapnya, saat ditemui pertengahan September lalu di rumahnya.

Setiap harinya ia menerima TBS dari para petani hingga pukul 12 malam. Rata-rata adalah petani mandiri yang hanya memiliki kebun sawit yang tidak begitu luas. “Ada yang dua, ada yang tiga hektare,” sebutnya.

Wario dapat memasok TBS ke pabrik kelapa sawit (PKS) karena tergabung dalam kelompok tani yang menjadi anggota dari koperasi Tut Wuri Handayani (TWH) yang berlokasi di Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau. Setiap hari, ia dapat mengantar satu hingga dua kali. Menggunakan truk, sekali jalan ia dapat mengangkut enam hingga delapan ton TBS untuk dipasok ke PKS.

Ada dua pabrik yang biasanya ia tuju, yakni PKS Kedukul miliki Citra Nusa Inti Sawit (CNIS) dan PKS milik Agrina Sawit Perdana. Baginya, masing-masing pabrik punya kelebihan dan kekurangan. Ia pun harus lebih pandai memilih kepada pabrik mana akan ia setorkan buahnya, sehingga hasilnya lebih menguntungkan.

“Itu karena harga sawit kan berubah-ubah. Saya pilih tergantung mana yang harganya lebih tinggi,” kata dia. Kondisi buah juga jadi pertimbangan. Hal itu karena tidak semua PKS menerima TBS yang kondisnya masih belum matang. Kalaupun diterima, kadang harga belinya dipotong cukup besar. Selain itu, bila ada buah yang tidak masuk standar pabrik, terkadang ia menjualnya kepada tengkulak besar, meski harganya separuh dari harga yang ditetapkan pemerintah. Menurut Wario, TBS yang ia kumpulkan selalu terjual.

“Kalau dijual ke pabrik yang bermitra dengan koperasi, akan terjual sesuai dengan harga indeks. Tapi kalau ke pabrik luar (yang tidak bermitra), harganya tidak selalu sama dengan indeks, karena kita jual lewat jasa pihak ketiga,” jelasnya. Pihak ketiga inilah yang sebenarnya bermitra dengan perusahaan sawit.

Sementara pembayaran yang dilakukan oleh pabrik kepada para tengkulak ini pun bermacam-macam. Bila memasok ke PKS yang telah bermitra dengan koperasi, pembayaran akan dilakukan setiap bulan oleh koperasi. Bila ke pabrik yang yang tidak bermitra dengan koperasi, pembayaran akan dilakukan oleh pihak ketiga secara langsung.

Keberadaan tengkulak memang sangat dibutuhkan oleh para petani mandiri yang memilih untuk tidak bergabung dalam kelompok tani dan menjadi anggota koperasi. Apalagi produksi TBS mereka masih sedikit lantaran kebun sawit yang tak seberapa luas. Belum lagi kendala tidak memiliki mobil pengangkut sendiri.

Gunadi (46), salah satu petani di Desa Sape, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau adalah salah satunya. Ia memilih menjual TBS kepada tengkulak karena produksi buahnya sedikit. “Saya sekali panen tidak sampai satu ton. Kalau saya setor ke pabrik, ya tekor karena habis di ongkos angkut,” katanya. Di tengkulak, ia biasa mendapatkan harga Rp800-900 per kg.

Lain lagi dengan Domianus Dogol (50). Petani sawit di Desa Sape ini boleh dibilang lebih untung karena kebunnya luas. Membuka kebun sawit sejak tahun 2010, saat ini Dogol telah memiliki 49 hektare lahan sawit, yang mana 37 hektare di antaranya adalah mandiri. Sisanya adalah kebun plasma.

Mengingat produksinya besar, tak jarang ia mengangkut sendiri TBS menuju ke pabrik. Sementara ketika produksinya sedikit, tak jarang pula ia menjual TBS ke tengkulak. “Kalau produksinya cuma satu ton, saya akan bawa buahnya ke ram (tengkulak, red). Kalau di ram harga biasanya cuma sekitar 700 per kg,” tutur mantan Kepala Desa Sape ini.

TBS Pasti Terserap

TBS yang dipanen oleh petani mandiri di desa tersebut, seberapa pun banyaknya, sejauh ini selalu terserap oleh pabrik, meski dipasok dari sumber yang tidak jelas atau bahkan ilegal. Termasuk yang bersumber dari lahan sawit yang berstatus kawasan hutan lindung. Di sisi lain, luasan perkebunan sawit terus bertambah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi permintaan pabrik.

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Sanggau, Syafriansyah, mengakui masih ada kawasan yang menjadi area hutan lindung beralih fungsi menjadi perkebunan sawit. Penyebabnya tidak lain adalah karena ketidaktahuan masyarakat terkait status kawasan. Tak dipungkiri memang, sebelum status kawasan lindung itu ditetapkan, masyarakat sudah melakukan penanaman sekian tahun sebelumnya.

Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa hasil buah yang berasal dari lahan ilegal kerap terserap di pabrik-pabrik kelapa sawit. “Kenyataannya memang mereka (petani) dapat menjual hasil buahnya ke pabrik-pabrik, meski buahnya ditanam di kawasan terlarang,” jelasnya.

Sesuai aturan yang ada, lanjut dia, masing-masing perusahaan sawit wajib melakukan pendataan terhadap petani yang bekerjasama dengan mereka untuk mengetahui sumber buahnya. Namun, peluang untuk mengakali aturan ini selalu ada. “Buah-buah di masukkan ke kelompok-kelompok tani. Pada tingkatan ini, kami sudah tidak mampu mendeteksi,” katanya.

Di sisi lain, pabrik juga membutuhkan buah yang cukup setiap harinya. Selama ini kuota yang diberikan kepada koperasi oleh perusahaan sawit terkadang tidak mampu dipenuhi. Hal ini membuka celah masuknya TBS yang bersumber dari lahan-lahan ilegal itu. Kondisi ini juga diperparah karena perusahaan sawit terkadang tidak menelusuri secara serius sumber TBS yang mereka serap dari petani.

“Dari sisi pabrik, mereka menganggap tidak masalah, yang penting mereka mendapat bahan baku. Inilah tantangan kita saat ini dan yang akan datang,” pungkasnya.

Perbaiki Rantai Pasok

Pertanian berkelanjutan pada sektor perkebunan komoditas sawit di Kalimantan Barat memang masih menghadapi sejumlah tantangan. Geofani, peniliti di LinkAR Borneo, menyatakan, tidak sedikit TBS yang dipasok berasal sumber yang ilegal. Fenomena ini, tidak hanya terjadi pada perkebunan sawit mandiri, namun juga perkebunan plasma.

“Secara aturan, memang sebenarnya buah yang bersumber dari lahan ilegal tidak boleh diterima oleh pabrik. Namun pada kenyataannya tetap saja terserap,” katanya. Di sisi lain, ia memaklumi jika ada petani mandiri yang berkebun di kawasan hutan lindung, lantaran pengetahun mereka yang sangat minim terkait hal itu.

Negara menurutnya perlu hadir untuk memberikan sosialisasi, edukasi, serta ketegasan agar petani tidak melakukan ekspansi ke kawasan hutan lindung. Negara juga perlu hadir dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas sawit sehingga petani tidak perlu memperluas kebunnya.

Di samping itu, pembinaan kepada petani juga dinilai perlu ditunjukkan oleh perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rantai pasok. Perkebunan sawit yang distigmakan sebagai penyumbang deforestasi dapat diatasi dengan memastikan TBS berusumber dari perkebunan yang legal. Karena itu, identifikasi perkebunan petani sawit mandiri dan pemetaan perlu untuk dilakukan. Rantai pasoknya harus jelas dan benar.

Pihaknya mendorong supaya petani mandiri mengantongi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B). STD-B merupakan salah satu aspek legalitas yang wajib dimiliki oleh petani sawit yang memiliki lahan di bawah 25 hektare. Kendati belum ada dampak langsung yang dirasakan, setidaknya dengan adanya surat itu maka petani punya kepastian atas status lahan kebun sawit milik mereka.

Dengan mengantongi STD-B, upaya mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) bagi petani sawit mandiri akan semakin mudah. *

loading...