PGRI Ngadu ke DPRD, Honorer Dibayar 600, Dirapel Berbulan-Bulan

PONTIANAK—Meskipun pemerintah mengalokasi dana pendidikan cukup besar sepanjang tahunnya, masalah dunia pendidikan kerap saja muncul. Di hadapan anggota DPRD Kalbar yang baru dilantik periode 2019-2024, PGRI menyampaikan unek-uneknya.

“Ya, kami (DPRD Kalbar) baru menerima audiensi PGRI Kalbar. Banyak hal disampaikan dalam menyangkut dunia pendidikan di Kalimantan Barat,” ungkap Cok Hendri Ramapon, anggota DPRD Kalbar terpilih dari Fraksi Gerindra.

Cok menyebutkan audiensi utama PGRI dan DPRD Kalbar adalah menyangkut bagaimana peningkatan dunia pendidikan terus disuarakan. Misalnya bagaimana meningkatan penghasil guru tetap dan guru honorer. “Nasib honorer ke depan seperti apa. Mereka (PGRI Kalbar) juga cerita kepada kami,” ucapnya.

Nasib guru honorer memang wajib ditingkatkan. Walaupun statusnya guru honor, tetapi baktinya kepada bnegara dalam mendidik anak-anak tak kalah dengan guru berstatus PNS.

Cok kemudian mencontohkan bagaiman di Pulau Natuna, teman karibnya bekerja sebagai guru honorer sekolah hanya mendapat honor Rp600 ribu per bulan. Gaji honorer itupun dibayar biasanya berbulan-bulan dan dirapel cukup lama.
“Yang seperti itu (guru honorer dirapel banyak) di Kalbar kemungkinan banyak sekali. Herannya alokasi anggaran pendidikan sepanjang tahun besar melebihi 20 persen. Kami akan cari data berapa para oemar bakrie tenaga honorer dibayar sekolah. Secepatnya di data,” ujarnya.

Politisi Gerindra Dapil Sanggau-Sekadau ini tidak heran ketika sekolah melakukan pungutan kerap bersinggungkan dengan hukum karena dituding pungli. Padahal biasanya untuk kesejahteraan guru honorer.

“Kejadian begitu juga ada, makanya DPRD Kalbar baru akan mendata menyeluruh,” tutur Cok.

Selain permasalahan tenaga guru honorer, PGRI Kalbar juga beraudiensi pemerataan bangunan sekolah negeri baik SD, SMP dan SMA/SMK di Kalbar. Ada juga permintaan kendaraan operasional tenaga Oemar Bakrie, Pusat Stuadi Belajar di Kalbar harusnya lebih bagus dari provinsi lain. Hanya permintaan paling penting adalah dibangunnya Gedung PGRI Kalbar.

”Karena masalah AKD DPRD Kalbar belum dibentuk, kami hanya menampung asiprasi tersebut. Selanjutnya akan lebih terarah ketika audiensi dengan Komisi V DPRD Kalbar yang baru,” tutupnya.(den)

Read Previous

Balitbang Siap Berkolaborasi dengan Akademisi

Read Next

Jamalong Wasit Takraw Internasional Raih Penghargaan Dari Kemenpora

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *