Pilih Prokes Ketimbang PPKM

Andreas Acui Simanjaya

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat menimbulkan pro-kontra. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Pontianak Andreas Acui Simanjaya berharap pemerintah lebih baik memastikan kepatuhan dan disiplin protokol kesehatan masyarakat, ketimbang melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Pasalnya hal ini akan membuat perekonomian masyarakat semua sektor menjadi terpuruk.

“Menurut saya sebaiknya bukan menutup jalan dan tempat berusaha melainkan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan agar ada kepatuhan tentu harus ada sanksi. Bisa berupa denda bagi yang melanggar,” ujarnya kepada Pontianak Post.

Selain penggunaan masker, tempat usaha dan tempat pelayanan publik juga harus kembali menyebdiakan fasilitas cuci tangan plus sabun. Pasalnya, kata dia, saar iniini beberapa lokasi hanya jadi pajangan saja kadang hanya ada air tak ada sabun dan ada yang gak ada air dan sabunnya hanya terpajang tong air kosong saja. “Pastikan pemilik usaha hanya melayani yang sudah bermaker dan cuci tangan sebelum masuk ke tempat usaha disertai sanksi hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik,” imbuhnya.

Sementara bagi sektor usaha makanan dan minuman, saat masih situasi darurat begini, sebaiknya tetap buka. Namun pelayanan untuk konsumen hanya untuk dibawa pulang dan tidak dimakan di tempat. Perlu juga diterapkan pembatasan jumlah pengunjung dengan sistem antrean  berjarak. “Hal ini tentu perlu peran pemerintah melakukan pengawasan dengan sanksi hukum jika tidak dilaksanakan,” ungkapnya.

Sembari mengimbau masyarakat tetap di rumah dan yang keluar rumah. “Daripada menutup jalan mungkin lebih baik meminta masyarakat tetap di rumah. bagi yang harus keluar, wajib dipastikan melakukan Protokol kesehatan yang benar dan jika tidak langsung ditindak dengan efek jera. Petugas dikerahkan untuk memastikan masyarakat yang beraktivitas di areal umum pelaksanaan Protokol kesehatan dengan benar berikut sanksi hukumnya yang tegas,” paparnya.

Sejauh ini, kata dia, dunia usaha di Pontianak mendukung langkah PPKM Darurat dengan tetap mematuhi aturan yang ada. Namun, kata dia, mereka tidak akan mampu bertahan lama bila hal ini dilanjutkan. Pasalnya omzet jauh menurun, sehingga pemasukan untuk membiayai operasional, termasuk gaji karyawan pun tersendat. (ars)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!