Pilkada 2020 Terancam Molor

PEMAPARAN: Ketua Bawaslu Kapuas Hulu Musta’an memberikan pemaparan pada verifikasi usulan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kapuas Hulu Tahun 2020 bersama Pemkab Kapuas Hulu, belum lama ini. ISTIMEWA

PUTUSSIBAU – Tidak sinkronnya Undang-Undang tentang Pemilukada dengan Undang-Undang tentang Pemilu diduga akan mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 terancam molor. Hal tersebut terungkap dalam verifikasi usulan dana hibah penyelenggaraan Pilkada Kapuas Hulu Tahun 2020 antara Bawaslu bersama Pemkab Kapuas Hulu, belum lama ini.

Dalam pertemuan tersebut diungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketidaksinkronan tersebut tampak dari segi kewenangan, maupun nomenklatur kelembagaan antara Panwaslu dan Bawaslu kabupaten/kota.

“Ini tentu menjadi masalah bagi Bawaslu, dari segi nomenklatur saja sudah tidak ada kesesuai antara Undang-Undang 10 dan 7. Belum lagi berbicara soal kewenangan dan masa jabatan Panwascam sembilan bulan, sementara tahapan dua belas bulan,” tutur Musta’an, ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas Hulu, kemarin.

Musta’an mengatakan, ketidaksesuaian antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, selain nomenklatur juga pada kewenangan. Digambarkan dia seperti proses penanganan dugaan pelanggaran, di mana dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bawaslu hanya punya waktu lima hari kalender saja. “Jadi kewenangan Bawaslu sangat terbatas,” aku mantan jurnalis Pontianak Post tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menurut sosok yang karib disapa A’an tersebut, menegaskan mengenai proses penanganan dugaan pelanggaram selama 14 hari kerja. Undang-Undang Nomor 10, menurut dia, mesti segera direvisi, sebelum tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2020 dimulai.

Dikatakan dia, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, penanganan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tidak melalui ajudikasi secara terbuka, di mana hanya bersifat rekomendasi. Hal tersebut, menurut dia, bukan putusan seperti kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. “Masih banyak kelemahan yang membuat Bawaslu lemah dalam penegakan keadilan Pemilu,” tegasnya.

Seperti tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019, cerita dia lagi, tahapan sudah dimulai September proses NPHD. Sementara untuk proses perekrutan PPK oleh KPU, menurut dia, sudah dimulai Januari 2020 dengan masa kerja 10 bulan. Mestinya, dia menambahkan, sebulan sebelum PPK terbentuk, Panwascam mesti sudah dilantik untuk mengawasi proses perekrutan PPK oleh KPU. (arf)

Read Previous

Miftahudin Kembalikan Kerugian Negara

Read Next

Ai Xin Salurkan Bantuan Secara Langsung

Tinggalkan Balasan

Most Popular