Pimpinan Komisi IV DPR RI Mendorong Perbaikan Tata Kelola Hutan Indonesia Melalui Revisi UU Kehutanan

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan

JAKARTA – Komisi IV DPR RI saat ini tengah bekerja keras untuk melakukan perombakan pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Komisi IV sendiri menilai, kandungan UU Nomor 41 Tahun 1999 masih sangat minim mencakup persoalan kesejahteraan masyarakat, adat istiadat, konservasi hutan-hewan dan suku yang tinggal turun-temurun di pedalaman hutan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Daniel Johan selaku pihak yang memimpin jalannya rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berharap rapat yang diselenggarakan kali ini mampu menyelesaikan persoalan pada UU tentang Kehutanan.

“Kita berharap selama rapat berjalan ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang baru tentang kehutanan bisa menjawab banyak. Karena kita sadari, di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 masih banyak hal yang masih ruwet dan banyak menimbulkan konflik,” ucap politisi PKB itu saat membuka rapat dengan pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Politisi muda partai dakwah itu meminta adanya kesepakatan, jika kehutanan harus mampu memsejahterakan masyarakat.

“Kita berharap ada garis tebal, bahwa kehutanan itu bisa membawa kesejahteraan untuk masyarakat sekitar. Karena luas kehutanan kita saat ini sebesar 152 juta hektar,” kata Daniel.

Daniel juga meminta kepada pihak Kementerian Kehutanan agar menjaga 92 juta hektar sisa hutan yang belum gundul dan tersentuh bisnis ekonomi. “Ya, sisanya hutan yang gundul harus dipulihkan. Disamping ada hutan yg kita jaga, seperti hutan premier,” papar Daniel.

Oleh sebab itu, kata Daniel, UU tentang Kehutanan yang baru jika disahkan nantinya bisa mmemberikan alokasi serta menjadi komitmen dan menjawab peraoalan dilapangan. “UU ini bisa menjawab dengan tegas, terutama konflik mereka (masyarakat adat) yang sudah turun-temurun tinggal disitu tidak lagi dianggap mencuri. Itu harus ada jalan keluarnya,” tandas Daniel.

Urgensi perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan seperti:

  1. Sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, serta harus menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan pada saat ini;
  2. Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan banyak mengalami masalah seperti seperti, berkurangnya kualitas dan luas kawasan hutan secara terus menerus dan tidak terukur, bencana kebakaran hutan yang selalu berulang, perusakan hutan, serta konflik dengan masyarakat dan bahkan konflik dengan satwa liar, di berbagai daerah;
  3. Selain dari permasalahan tersebut UU tentang Kehutanan juga terjadi disharmoninasi dengan undang-undang lainnya, serta adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu disesuaikan dengan keberlakuan UU tentang Kehutanan, sehingga perlunya penyesuaian muatan materi dari UU Kehutan.
  4. Adanya perubahan definisi Hutan Adat sebagaimana Putusan MK menjadi hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” adalah perubahan fundamental terkait dengan pembagian hutan menurut statusnya yang tadinya hutan hanya dibagi 2 yaitu Hutan Hak dan Hutan Negara, membuat Hutan Adat menjadi entitas hukum tersendiri terpisah dari Hutan Negara.
  5. Perlu memisahkan antara pidana korporasi dan non korporasi beserta pemberatan terhadap korporasi khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal ataupun masyarakat kecil yang masih melakukan pembukaan lahan dengan membakar.
  6. Perlunya kejelasan dan pengakuan status terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, dan mengatur sejauhmana hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan (negara).
  7. Pengaturan mengenai hak atas Masyarakat Hukum Adat dalam memperoleh informasi, akses, dan izin usaha pemanfaat hasil hutan.
  8. Perlunya regulasi yang selaras antara pusat dan daerah terkait pengelolaan hutan. (*/r)

 

 

loading...