Pindah Ibu Kota, APBN Hanya Kucurkan Rp 93 T

KOTA: Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presi-den Jusuf Kalla usai menyampaikan pidato kenegaraan saat Sidang Tahunan DPR/DPD di Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Jokowi menjelaskan mengenai pemindahan Ibu Kota ke Kali-mantan yang segera dilakukan. HENDRA EKAIBU

JAKARTA– Presiden Joko Widodo mempertegas rencana pemindahan ibu kota negara. Pernyataan itu disampaikan secara terbuka dalam pidato kenegaraan saat sidang bersama DPD dan DPR di ruang rapat Paripurna I, kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (16/8). Jokowi mengungkapkan, ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Pulau Kalimantan.

’’Dengan memohon rida Allah, dengan meminta izin kepada DPR yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ucap Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi di ujung pidato kenega-raan sekitar pukul 10.30. Mendengar pernyataan tersebut, tepuk tangan anggota dewan bergemuruh. Suasana tidak kalah heboh di depan media centergedung Nusantara III. Tamu undangan dan para pejabat daerah ikut tepuk tangan saat mendengar pidato presiden itu melalui layar lebar.

Jokowi mengungkapkan, ibu kota baru nanti bukan hanya simbol identitas bangsa. Namun, juga cermin kemajuan bangsa. ’’Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” papar Jokowi. Diungkapkan, rencana pemindahan ibu kota juga dilakukan karena adanya ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Selama ini denyut keg-iatan ekonomi secara umum masih terpusat di

Jakarta dan Pulau Jawa. Karena itu, rencana pemindahan ibu kota dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Dia memastikan ibu kota baru itu akan memiliki konsep yang lekat dengan modernisasi serta ramah lingkungan.

’’Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, tidak bergantung kepada energi fosil,” paparnya.

Di sisi lain, dia menekankan, pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil-kecilnya menggunakan APBN. Pemerintah akan mendorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). Namun, Jokowi tidak menyampaikan dengan spesifik wilayah Kalimantan mana yang diincar menjadi ibu kota baru. Sejauh ini wacana yang menguat adalah kawasan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah melaku-kan kajian serius. Dia menyatakan, rencana pemindahan ibu kota bukan persoalan keinginan semata. Namun, juga harus didukung sumber pendanaan yang jelas. Sebab, anggaran yang akan dihabiskan tidak sedikit. ”Tidak simpel. Banyak yang harus dikaji. Mulai persoalan infrastruktur, sumber daya, dan lain-lain,” tutur Fadli. Menurut dia, kajian yang dilakukan pemerintah masih dinilai mentah. Sebab, baru terfokus pada lokasi.

Belum ada studi kelayakan yang mendalam terkait kondisi daerah tersebut. Apakah calon ibu kota baru itu rawan bencana alam atau tidak. Termasuk time table rencana pemindahan ibu kota. Mantan calon wakil presiden Sandiaga Salahuddin Uno yang hadir dalam sidang tahunan ikut bicara terkait pemindahan ibu kota. Menurut Sandiaga, rencana pemindahan tersebut harus dikaji secara mendalam. Harus melihat secara detail berapa biaya yang dibutuhkan. Juga, dampak pemindahan ibu kota terhadap kesejahteraan hidup masyarakat.

Kemarin pemerintah langsung memerinci anggaran yang dibutuhkan. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, kebutuhan investasi untuk ibu kota baru sekitar Rp 485 triliun. Meski demikian, dana tersebut tidak akan sepenuhnya diambil dari APBN. ”Investasi bisa dari APBN, APBD, BUMN, maupun swasta,” ujar dia kemarin. Dana investasi itu dihitung dengan asumsi luas lahan ibu kota mencapai 40 ribu hektare dan dirancang dihuni 1,5 juta orang. ’’Itu kebutuhan investasi selama lima tahun ke depan. Peran APBN adalah Rp 93 triliun,” ungkapnya. Kucuran APBN Rp 93 triliun tersebut tidak akan diambil dari pendapatan pajak maupun PNBP (pendapatan negara nonpajak).

Tetapi, didorong dari kerja sama pemanfaatan aset pemerintah, baik di ibu kota baru maupun di sekitar Jabodetabek. Dengan demikian, dipastikan investasi untuk pembangunan ibu kota baru tidak akan mengganggu RPJMN (Rencana Pemban-gunan Jangka Menengah Na-sional) 2020–2024. ”Tahun 2020, persiapan untuk ibu kota baru lebih banyak pada persia-pan masterplan, urban design, status hukum, kesiapan UU di DPR, dan persiapan lahan.

Sudah diantisipasi Bappenas maupun Kementerian PUPR,” terangnya.Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebutuhan untuk investasi ibu kota baru memang tidak di-masukkan APBN 2020. ”Masih dalam proses perencanaan, bergantung hasil akhirnya nanti. Tahap awal tidak terlalu besar kebutuhannya,” tegasnya. Sementara itu, Menteri Per-hubungan Budi Karya Sumadi menyebutkan, infrastruktur utama yang paling penting untuk ibu kota baru adalah infrastruktur udara.Saat ini, menurut Budi, baik di Kalimantan Tengah, Ka-limantan Barat, maupun Ka-limantan Timur, semuanya sudah memenuhi klasifikasi standar bandar untuk pesawat.

”Panjang runway paling eng-gak 2.500 meter. Jadi, di tem-pat mana pun dimungkinkan untuk yang dasar. Baru nanti kita tingkatkan menjadi 3.000 meter. Untuk membesarkan terminal juga tidak terlalu sulit,” ujarnya.Setelah bandara, lanjut Budi Karya, infrastruktur yang harus diperkuat adalah pelabuhan. Namun, Menhub juga menyatakan bahwa pelabuhan di wilayah timur, barat, dan selatan Kalimantan sudah siap untuk menunjang keberadaan ibu kota. Selanjutnya, saat disinggung mengenai trans-portasi harian, Budi Karya me-negaskan MRT akan menjadi jawabannya. ”Masa depannya sama, mesti MRT. Planning-nya pasti ada MRT, tapi itu bertahap,” paparnya. (mar/)

Read Previous

Merdeka Dari Gelap ?

Read Next

Buaya Muncul Lagi, Kali Ini Dekat Jembatan Agen Singkawang

Tinggalkan Balasan

Most Popular