Pindah Ibu Kota Untungkan Kalbar

PONTIANAK – Anggota Komisi XI DPR RI G Michael Jeno menyebut rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan akan membuat ekonomi Kalbar akan terdampak langsung. Pasalnya jalan-jalan lintas Kalimantan sudah terhubung. “Selain itu Kalbar akan memiliki Pelabuhan Internasional di Kijing yang akan menjadi muara pengiriman dan penerimaan produk-produk di Kalimantan. Belum lagi, sejumlah investasi manufaktur yang akan segera berjalan di Kalbar,” ujarnya saat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kabupaten Kubu Raya pada pekan ke-4 Maret 2019 lalu.

Kalimantan dinilai dia sangat layak menjadi lokasi ibu kota negara. Selain secara geografis letaknya di tengah-tengah wilayah NKRI. Kalimantan juga jarang penduduknya sehingga masalah kemacetan tidak soal. Begitu juga bencana gempa bumi dan tsunami yang bukan ancaman untuk pulau ini. Hanya saja, Jeno berharap pembangunan ibu kota baru dan Kalimantan secara keseluruhan juga mempertimbangkan aspek lingkungan dan kelestarian alam.

Jeno setuju dan mengapresiasi rencana pemerintah tersebut. “Tentu ini bagus untuk pemerataan pembangunan. Sudah lama Kalimantan tertinggal dari pulau lain. Pemindahan ibu kota akan memicu pembangunan di Kalimantan, termasuk Kalbar. Saya mendukung langkah Presiden Jokowi yang berani ini,” ucap dia. Pemindahan ibu kota juga bisa mempercepat pembangunan di luar Jawa. Sesuai program dari Nawacita Presiden Jokowi yakni untuk membangun dari pinggiran.

Dalam kegiatan yang dihadiri mahasiswa dan masyarakat tersebut, Jeno juga mengingatkan pentingnya empat pilar kebangsaan, yaitu akni Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Dia menjelaskan satu per satu dari empat pilar tersebut, bahwa pilar pertama Pancasila merupakan dasar dan falsafah bangsa yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa.

Pilar kedua, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, pilar keempat NKRI, sebuah negara kesatuan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan pilar ke empat Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna berbeda-beda suku, agama, ras dan adat istiadat tetapi hidup berdampingan dengan rukun dan damai dalam kerangka NKRI. “Tidak hanya tanggung jawab pemerintah dan DPR/MPR, tetapi juga kewajiban seluruh lapisan masyarakat untuk ikut menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila,” tutupnya. (ars)

Read Previous

Jeno: Empat Pilar Kebangsaan Alat Utama Cegah Konflik

Read Next

Perahu Miniatur Tugu Khatulistiwa Susuri Sungai Martapura

Tinggalkan Balasan

Most Popular