PN Singkawang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

KUNJUNGAN : Pengadilan Negeri Singkawang bersama Tim Evaluator KEMENPAN dan RB dalam rangka penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Rabu (6/11).

SINGKAWANG – Pengadilan Negeri Singkawang menerima kunjungan dari Tim Evaluator Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dalam rangka penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Rabu (6/11).

Tim Kemenpan dan RB terdiri dari Novan Kharisma Salainti dan Made Dwi Astika Tajem disambut hangat oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Sugeng Sudrajat, S.H., M.H., para hakim dan jajaran Pengadilan Negeri Singkawang. Kunjungan ini dalam rangka pengecekan layanan dan inovasi Pengadilan Negeri Singkawang yang telah dibangun dan diakui banyak pihak telah merubah wajah Pengadilan Negeri Singkawang menjadi lebih humanis.

Tim Kemenpan dan RB melakukan pengecekan sistem, prosedur, sarana prasarana dan inovasi-inovasi yang ada. Menurut Tim Kemenpan dan RB, Pengadilan Negeri Singkawang mempunyai keunggulan, diantaranya inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat Kota Singkawang adalah pelayanan berbasis dua bahasa (bilingual) yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin (Kek). Inovasi ini menjawab kebutuhan lokal yaitu banyaknya masyarakat Kota Singkawang yang berbahasa daerah Mandarin (Kek).

Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Sugeng Sudrajat, S.H., M.H mengatakan Pengadilan Negeri Singkawang sudah mempunyai inovasi pelayanan informasi secara digital.

“Masyarakat dapat meminta informasi tentang jadwal sidang, agenda sidang, cara permohonan surat keterangan, cara mengajukan gugatan, biaya perkara, dan denda tilang dengan cara mengirim WA ke 083151656795. Sistem akan menjawab secara otomatis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Inovasi Virtual Operator ini bernama Miss Ling yang berarti Media Informasi Sarana Layanan Asisten Digital “, ujarnya.

Sebagaimana kita ketahui, Pengadilan Negeri Singkawang telah lama berbenah. Baik dari segi manajemen maupun pelayanan yang ditekankan agar dilakukan secara Prima. Prima ini juga menjadi Motto Pengadilan Negeri Singkawang.

“Prima adalah akronim dari Profesional, Ramah, Informatif, Melayani dan Akuntabel. Semua akronim dari Prima ini telah diinternalisasi oleh segenap pegawai Pengadilan Negeri Singkawang sehingga tidak heran bila Pengadilan Negeri Singkawang mendapatkan penilaian Akreditasi A (Excellent) pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 diajukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan penilaian Zona Integritas Menuju WBK dari Kemenpan dan RB “, jelas Sugeng.

Predikat WBK ini hanya diberikan kepada satuan kerja yang membangun zona integritas, meliputi pembangunan area manajemen perubahan, tata laksana, sumber daya manusia, akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan publik. Bukan hanya itu, untuk mendapatkan predikat WBK harus dibuktikan dengan adanya hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang tinggi sehingga banyak satuan kerja yang rontok pada tahap ini. Survai terhadap Pengadilan Negeri Singkawang ini telah dilakukan jauh hari sebelumnya oleh Kemenpan dan RB yang diwakili oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dengan demikian, kehadiran Tim Kemenpan & RB merupakan pertanda yang baik “, ujar Sugeng Sudrajat, S,H., M.H., pria kelahiran Semarang yang menjabat Ketua Pengadilan Negeri Singkawang ini (Rabu, 6/11). Dia berharap, agar dapat didatangi oleh Tim Kemenpan & RB, maka hasil survai IPAK harus mendapatkan nilai minimal 90%. Jadi kehadiran Tim Kemenpan & RB mudah-mudahan merupakan pertanda baik akan diraihnya predikat WBK.

Biarpun selama ini banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat atas semakin baiknya pelayanan pengadilan, Ketua Pengadilan Negeri Singkawang menyatakan akan meningkatkan tata kelola demi terwujudnya predikat WBK. Saran-saran dari Kemenpan dan RB juga akan ditindaklanjuti demi terwujudnya performa yang excellent.

Mengakhiri pembicaraan, Ketua Pengadilan Negeri Singkawang meminta kepada segenap stake holder agar turut mendorong Pengadilan Negeri Singkawang yang Prima.

“Semua stake holder maupun masyarakat agar turut mendorong terwujudnya peradilan yang bersih dengan cara tidak melakukan pembayaran diluar ketentuan pada saat membutuhkan pelayanan dari pengadilan, dengan cara itu maka dapat terwujud peradilan yang agung “. (har)

Read Previous

Jalan dan Jembatan Provinsi Rusak, Ancam Keselamatan Pengguna

Read Next

Rela Beli Tas Hermes Seken Seharga Setengah Miliar