Polemik Kebijakan Kementerian Agama tentang Majelis Taklim

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memberikan ceramah saat menjadi khatib di Masjid Istiqlal, Jakarta (1/11).Fachrul menyampaikan khotbah dengan tema ‘Merajut Persatuan dan Kesatuan’.FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

Harus Daftar ke Kemenag, Tak Ada Sanksi Bagi yang Tak Terdaftar 

Setelah mengundang kontroversi terkait celana cingkrang dan cadar, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi kembali memicu polemik. Kali ini adalah kebijakan yang mengatur majelis taklim harus daftar ke Kemenag. Setiap tahun majelis taklim juga diminta untuk melaporkan kegiatan.

—-

KEBIJAKAN yang mengharuskan majalis terdaftar di kantor Kemenag kabupaten atau kota itu tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 29/2019 tentang Majelis Taklim. Peraturan yang diteken pada 13 November 2019 itu menggunakan kata majelis taklim harus mendaftar. Bukan wajib mendaftar.

Karena menggunakan kata harus, maka tidak ada ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar. Ini dipertegas penjelasan dari Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag Juraidi. Dia menegaskan bahwa PMA itu tidak mewajibkan majelis taklim untuk mendaftar.

“Dalam pasal 6, kita gunakan istilah harus,  bukan wajib. Harus sifatnya lebih ke administratif. Kalau wajib berdampak sanksi,” kata Juraidi di Jakarta kemarin (30/11). Dia menjelaskan dengan terdaftarnya sebuah majelis taklim, akan memudahkan Kemenag untuk melakukan pembinaan. Juraidi menjelaskan banyak pembinaan yang bisa dilakukan Kemenag untuk majelis taklim.

Misalnya workshop dan dialog tentang manajemen majelis taklim. Kemudian pembinaan soal materi dakwah, penguatan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jemaah. “Termasuk juga pemberian bantuan pemerintah. Baik melalui APBN maupun APBD. PMA ini bisa dijadikan dasar atau payung hukum,” jelasnya. Juraidi menuturkan PMA itu bisa jadi panduan saat membentuk majelis taklim.

Misalnya ada ketentuan soal rukun sebuah majelis taklim untuk didaftarkan ke Kemenag. Salah satu rukun majelis taklim adalah jemaah. Dalam regulasi itu diatur jumlahnya minimal 15 orang. Tujuan ketentuan ini supaya majelis taklim yang dibentuk itu benar-benar ada jamaahnya. Selain soal jemaah, rukun majelis taklim lainnya adalah ustaz, pengurus, sarana tempat atau domisili, dan materi.

Read Previous

Menpora: Target Minimal, Realisasi Maksimal

Read Next

DPR Milenial Belum Optimal

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *