Pontianak Raih WTP Kesembilan, Edi Minta OPD Tingkatkan Akuntabilitas

WTP: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menandatangani berita acara serah terima LHP LKPD Kota Pontianak Tahun 2019. PROKOPIM PEMKOT PONTIANAK

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak kembali menyandang predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya. Opini WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan hasil yang dicapai tersebut merupakan bukti keseriusan dalam pengelolaan keuangan di lingkup Pemkot Pontianak.

Dirinya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan anggaran dengan akuntabel, serius dan sesuai dengan aturan yang berlaku. OPD juga diminta menyesuaikan dengan kebijakan yang baru diterbitkan oleh pemerintah pusat.

“Untuk tahun ini kami akan lebih selektif dan teliti lagi dalam masalah anggaran,” ucapnya usai menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 melalui video conference di Ruang Pontive Center Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (29/6).

Kendati meraih opini WTP, diakuinya ada beberapa catatan atas LHP yang akan ditindaklanjuti. Catatan dari BPK yang akan ditindaklanjuti diantaranya terkait administrasi seperti pengelolaan aset. Saat ini pihaknya juga telah melakukan inventarisasi aset-aset yang ada.

“Yakni dengan membenahi pengarsipan, pendataan maupun pensertifikatan terhadap aset-aset yang ada,” tutur Edi.

Hasil yang diperoleh hari ini merupakan LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 sebelum pandemi Covid-19. Sementara untuk laporan keuangan tahun 2020, auditnya akan dilakukan pada tahun 2021 mendatang.

“Kami berharap selain predikat WTP ini bisa tetap dipertahankan, kualitas laporan keuangan juga ditingkatkan dengan dasar pemeriksaan catatan harus dirapikan dan ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Edi menambahkan, untuk refocusing dan realokasi anggaran tidak ada masalah. Diakuinya, ada catatan temuan dari hasil pemeriksaan seperti masalah kesalahan penganggaran.

“Misalnya harusnya di anggaran belanja modal tetapi dianggarkan di belanja barang dan jasa,” pungkasnya.

Sebagai catatan, Pemkot Pontianak telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama sembilan tahun berturut-turut, yakni laporan keuangan tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. (mse/r)

loading...