Posko Dijaga 24 Jam

Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak Sidiq Handanu

PONTIANAK – Sebanyak sepuluh ribu antigen disiapkan Dinas Kesehatan Kota Pontianak buat pemeriksaan secara random bagi para pemudik di pos Batulayang perbatasan pintu masuk Pontianak. Apabila hasil tes pemudik dinyatakan positif covid tindakan selanjutnya akan dilakukan isolasi bertempat di rusun Jalan Nipah Kuning Dalam Kecamatan Pontianak Barat.

“Pemkot Pontianak akan mendirikan beberapa posko sebagai upaya membatasi mobilitas masyarakat. Aturan ini dijalankan mengikuti aturan pusat dan provinsi dimana Kalbar diinstruksikan buat menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidiq Handanu kepada Pontianak Post, Selasa (4/5).

Di posko ini selain dijaga petugas Dinkes Pontianak, turut dibantu TNI/Polri, Sat Pol PP dan Dinas Perhubungan. Di posko tersebut, akan dilakukan pengecekan antigen pada masyarakat yang kedapatan akan berpergian mudik. Baik dari arah Kota Pontianak dan sebaliknya.

Antigen akan diambil secara random. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat temuan kluster mudik sekaligus sebagai gambaran positif rate. Apabila hasil antigen diketahui positif. Tindaklanjutnya si pemudik ini akan diisolasi. Teknisnya bisa dikoordinasikan. Jika mereka mau juga bisa diisolasi di Rusun Jalan Nipah Kuning Dalam.

Pelaksanaan PPKM ini kata dia akan dimulai sejak 6 Mei sampai waktu yang belum ditentukan. Iapun meminta selama waktu ini, masyarakat tidak  melakukan perjalanan ke luar daerah.

Dalam pemberlakuan PPKM skala mikro di pos Batulayang. Diakui dia, untuk melakukan penjagaan selama 24 jam, petugas Dinas Kesehatan kemungkinan tidak mampu. Sebab hanya sepuluh orang yang ditugaskan disana. “Makanya pengambilan antigen dilakukan random. Waktunya yang menurut kami saat lalu lintas padat,” ujarnya.

Jika stok antigen, ia tak khawatir. Sebab stok antigen saat ini masih ada sepuluh ribuan. Sebagian didistribusikan ke rumah  sakit. Sisanya sebanyak lima ribu antigen bakal digunakan buat pelaksanaan pengecekan di pos Batulayang.

Untuk pemberlakuan surat izin keluar masuk Pontianak, hingga kini juga masih samar. Artinya, untuk bisa masuk ke Pontianak syarat utama mesti melakukan uji antigen.

Agar aturan PPKM skala mikro dapat berjalan dengan baik. Ditiap kabupaten kota hendaknya menjalankan benar aturan ini. Apabila ditemukan warga Kota Pontianak yang bisa sampai ke daerah hulu, tentunya menjadi pertanyaan. Artinya pos yang ditempatkan di pintu masuk batas wilayah daerah masing-masing tidak bekerja.

Namun ia meyakini, penempatan pos jaga di tiap pintu masuk kabupaten  kota di Kalbar bakal dijalankan. Sebab Pemerintah Provinsi Kalbar pasti sudah mengintruksikan aturan ini buat dijalankan benar-benar sebagai upaya menekan peningkatan kasus covid.

Ia tak menutupi. Saat ini angka kasus covid 19 di Kota Pontianak mengalami peningkatan. Ini di fase ke tiga. Ruang rawat inap pasien covid di rumah sakit kembali meningkat. Belum  lagi virus covid yang bermutasi. Paling bahaya tentunya varian covid dari  Inggris, Afrika Selatan dan  Brazil. Meski belum masuk di Pontianak, namun varian ini sudah masuk di Indonesia. Untuk Pulau Kalimantan bahkan sudah  masuk di Kalsel. “Varian ini bahaya. Karena dari satu orang bisa menular ke banyak orang. Gejalanya memang sama. Namun untuk fatalty rate nya lebih tinggi. Efek sakitnya juga lebih berat,” ujarnya.

Masyarakat juga harus belajar dari kasus covid di India. Dimana penyebab mengguritanya covid disana, terbesar dari upacara-upacara keagamaan yang tak terkontrol.

Kepala Dinas Perhubungan  Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi mengatakan, penjagaan pos di Batulayang akan dimulai 6 Mei sampai 17 Mei. “Dari Dishub menyiapkan sepuluh orang petugas berjaga disana,” ujarnya.

Dalam aturannya, masyarakat Pontianak dilarang mudik ke daerah, Begitu pula  masayarakat yang akan masuk Pontianak bakal menjalani uji usap antigen yang dilakukanpetugas kesehatan.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono telah menyiapkan anggaran buat pembayaran petugas jaga di Batulayang. “Alokasi biaya pengawasan arus mudik sudah ada di pos-pos OPD. Memang anggarannya tidak begitu besar. Tetapi untuk hariannya ini memang sudah dialokasikan dan Pemkot yang bertanggung jawab,” tukasnya.

Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin minta penjagaan batas pos di Batulayang harus aktif 24 jam. Pembagian petugas jaga mesti jelas dan menggunakan sift, dengan demikian dapat memperkecil masuknya para pemudik dari daerah ke Kota Pontianak atau sebaliknya.

“Tujuan kita untuk menekan terjadinya peningkatan kasus covid. Kita tak mau kasus covid meninggi. Cukup sudah di India sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi,” tegasnya.(iza)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!