Potensi Maladministrasi dalam CPNS 2019

cpns pontianak

Oleh: Taria Fitrah Raihana

TAHUN 2019 ini menjadi tahun yang insyaallah penuh berkah dan peluang bagi rakyat Indonesia karena pemerintah telah membuka keran akses tes CPNS yaitu dengan total alokasi penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk instansi pusat dan instansi daerah berjumlah 197.111, dengan rincian untuk instansi pusat sejumlah 37.854 dan instansi daerah sejumlah 159.257.

Pemerintah, melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Menpan RB RI) pada tanggal 30 Oktober 2019 telah menerbitkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB RI) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019. Permenpan ini diharapkan dapat memberikan angin segar dan kepastian regulasi bagi putra putri Indonesia yang sedang berikhtiar mengabdi untuk NKRI.
Permenpan RB ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan mewujudkan program kerja pemerintah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Indonesia Maju.

Untuk itu diperlukan PNS yang berkualitas dengan jumlah yang proporsional pada instansi pusat dan daerah yang efisien dan diprioritaskan pada bidang pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Namun, dalam penerapan regulasi tersebut dalam proses CPNS apabila tidak dikelola dengan prinsip keadilan, transparan, jujur dan nondiskriminatif tentu berpotensi menimbulkan maladministrasi. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Berikut beberapa potensi Maladministrasi dalam rekrutmen CPNS 2019:

Pertama, persyaratan akreditasi yang diskriminatif. Dalam salah satu persyaratan umum menyatakan bahwa calon pelamar merupakan lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

Sekilas persyaratan ini terkesan bagus, namun dalam implementasi di lapangan berpotensi menimbulkan persoalan. Persoalan pertama, ada lulusan dari suatu jurusan tertentu di universitas yang tidak dapat memenuhi peryaratan ini karena terkendala ketentuan akreditasi dimana saat dia lulus jurusannya belum terakreditasi. Kedua, ada universitas yang sudah mengajukan visitasi akreditasi ke BAN-PT, namun proses dari BAN-PT yang relatif lama menyebabkan terdapat para lulusan dengan ijazah belum terakreditasi.

Jika ini yang terjadi, maka peraturan ini tentu bersifat diskriminatif karena secara administratif ada masyarakat yang tidak dapat mendaftar karena persyaratan akreditasi dimaksud. Pemerintah seharusnya menghilangkan persyaratan akreditasi saat tahun kelulusan. Dengan meniadakan persyaratan akreditasi, bukan hanya meminimalkan potensi diskriminasi, tetapi juga membuat syarat administrasi jadi lebih sederhana dan mengurangi risiko munculnya permasalahan.

Kedua, persyaratan yang membingungkan dan multitafsir. Pengumuman persyaratan kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS yang dibuat oleh penyelenggara menimbulkan multitafsir bagi masyarakat. Terkait hal ini, tahun 2018 juga terjadi permasalahan yang sama. Namun lagi-lagi Menpan RB RI tidak melakukan perbaikan regulasi yang menganut prinsip aspiratif secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

Ketiga, perubahan regulasi. Tahun 2018, Menpan RB RI juga menerbitkan Permenpan RB. Namun sejak diterbitkan, Permenpan RB ini menimbulkan gejolak di masyarakat karena dirasa sangat diskriminiatif bagi masyarakat. Lalu, Menpan RB menerbitkan edisi revisi dari Permenpan RB dimaksud. Edisi revisi tentu diharapkan menyelesaikan berbagai persoalan dalam proses rekrutmen CPNS dimaksud, namun dengan adanya perubahan (revisi) dalam waktu yang relatif dekat tentu berdampak menimbulkan kegaduhan publik. Publik dan pengelola seleksi di daerah-daerah dibuat bingung dan panik.

Keempat, potensi penyalahgunaan wewenang. Ombudsman RI tahun 2018 menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses tes CPNS di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Bentuk maladministrasi itu adalah nilai SKD peserta diangkat dan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan lulus tahap seleksi tersebut.

Kelima, kurang maksimalnya saluran pengaduan masyarakat. Setiap instansi yang membuka formasi penerimaan CPNS agar menyediakan akses pengaduan, mekanisme pengaduan dan pusat bantuan (help desk) bagi para pelamar CPNS.

Berdasarkan temuan Ombudsman RI tahun 2018, bahwa setiap instansi secara formal memang sudah memiliki pusat bantuan tapi baru menangani aduan yang sifatnya umum serta help desk dibuka tapi terkadang itu hanya formalitas saja, kalau ada yang melapor hanya ditampung tidak dengan solusi padahal yang dikehendaki adalah pola penanganan yang bersifat khusus dan solutif.

Oleh karena itu, tahun 2019 ini kita berharap agar pusat bantuan dan akses pengaduan tersebut berjalan optimal dan solutif. Karena secara data formasi kebutuhan, penerimaan CPNS tahun 2019 meningkat 20 persen dari penyelenggaraan sebelumnya. Hal ini tentu berdampak pada meningkatnya keluhan dan komplain dari para pelamar.

Keenam, potensi maladministrasi dalam rekrutmen CPNS disabilitas. Masih ingatkan dengan kasus di tahun 2018 lalu dimana terjadi penolakan drg. Romi Syofpa Ismael yang kelulusan CPNS-nya dibatalkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Solok Selatan. Tahun 2019 ini kita berharap agar penolakan serupa tidak terjadi lagi mengingat bahwa Indoensia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyandang disabilitas dimana pada salah satu pasalnya sudah jelas menyebutkan bahwa ada afirmasi untuk CPNS.

Selain itu bahwa dalam Permenpan RB Nomor 23 Tahun 2019 juga telah mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas. Instansi Pusat dan Instansi Daerah harus menyediakan formasi khusus disabilitas yang dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Namun pelamar disabilitas dapat pula mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus selain formasi khusus disabilitas.

Kita semua berharap agar proses CPNS tahun 2019 ini dapat berjalan lancar dan minim permasalahan. Namun, berbagai permasalahan rekrutmen CPNS tahun 2018 tentu berpotensi terulang kembali di tahun 2019 ini. Oleh karena itu maka Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menpan RB RI, instansi penyelenggara terkait, media massa dan masyarakat secara bersama-sama meningkatkan pengawasan untuk semua tahapan tes CPNS. (*)

*) Penulis adalah Asisten Ombudsman Kalbar