PP Nomor 12 Tahun 2019; Wajib Dipakai APBD 2021

SERAH PIAGAM: Bupati Ketapang Martin Rantan menyerahkan piagam penghargaan kepada Bahri, direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri. HUMASKAB FOR PONTIANAK POST

KETAPANG – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah semestinya sudah harus dilaksanakan sejak diterbitkan. Namun dalam pelaksanaannya diperlukan masa  transisi, sehingga paling lambat sudah diberlakukan pada struktur APBD Tahun Anggaran 2021.

Penjelasan tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo S.STP, M.Si, Sosialisasi PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Aston Ketapang, Kamis (28/11) lalu.

“Adanya PP ini, maka  terjadi banyak perubahan. Karena dalam proses perencanaan struktur APBD 2021 yang dimulai pada tahun 2020, maka proses ini sudah dijalankan,” kata dia. Karena itu seluruh  pemangku kebijakan, khususnya pengelola keuangan, diminta dia untuk memahami PP pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini. Dijelaskan dia begitu banyak perubahan yang dilakukan, salah satunya terkait dengan TTP (Tunjangan Tambahan Penghasilan) yang diberlakukan dengan berbasis kinerja. “Kewajiban  pelaporan keuangan semakin berat. Jika selama  ini ada sekitar empat item yang dilaporkan, maka ke depan  minimal ada tuju item yang dilaporkan,” ucap Alex, sapaan karibnya.

Selanjutnya  Bahri, S.STP, M.Si, direktur Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri  Republik Indonesia mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam pengelola keuangan daerah. Latar belakang terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 juga dipaparkannya, termasuk adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai turunan dari PP tersebut. Di samping itu, dia menambahkan, juga terkait pendanaan daerah yang 90 persen masih tergantung kepada transfer daerah. Demikian juga dalam kesempatan tersebut dia menyinggung  ruang kerja KPK, serta memastikan sinkronisasi e-budgeting dengan e-planning.  “Untuk transaksi di daerah yang berbasis digital atau  dilakukan dengan transaksi elektronik,” kata dia.

Read Previous

Pemkab Ganjar Daud Rp35 Juta; Ciptakan Daud-Daud Baru

Read Next

Program Gang Paving Warna Warni; Targetkan 2022 Semua Gang Penuh Warna

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *