PPN Sembako Bisa Perparah Ekonomi

Eddy Suratman

PONTIANAK – Pemerintah berencana memasang tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada komoditas sembako, mulai dari beras, sayur-mayur dan lainnya. Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ekonom Universitas Tanjungpura Prof Dr Eddy Suratman menilai rencana tersebut sangat tidak tepat.

“Walaupun itu masih berupa draft dan bisa direvisi, tetapi sangat tidak tepat. Karena sembako adalah kelompok konsumsi yang sangat sensitif. Bila terjadi kenaikan harga sembako bisa memicu kenaikan barang lainnya. Ujungnya adalah angka inflasi yang tinggi,” ujarnya kepada Pontanak Post, kemarin.

Lanjut dia, kendati PPN yang dikenakan kemungkinan hanya satu atau dua persen saja, namun di lapangan kenaikan harga sembako bisa lebih dari itu. “Di pasar kenaikan yang terjadi besarannya tidak mengikuti persenan PPN. Tetapi bisa beberapa kali lipat dari itu, karena psikologis pasar,” ungkapnya.

Momentum rencana revisi undang-undang ini juga tidak tepat. Eddy menyebut, salah satu sebab negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk Kalbar adalah anjloknya konsumsi rumah tangga. Sementara sembako adalah barang konsumsi utama masyarakat. Hal tersebut malah membuat daya beli masyarakat kian merosot dan pemulihan ekonomi dari krisis Covid-19 tidak akan tercapai. Rasa keadilan pun terusik. Pasalnya belum lama ini pemerintah sudah memberikan insentif PPnBM untuk mobil dan PPN properti. Dimana yang menikmati bantuan tersebut adalah kaum menengah ke atas.

Eddy berharap draft ini dibatalkan. Menurutnya, sembako adalah produk yang sangat sensitif dan memiliki muatan politis yang besar. Sangat rawan apabila ada kenaikan harga sembako di tengah upaya pemulihan saat ini. “Masih banyak sumber pendapatan negara lain yang bisa digali. Saya kira PPN untuk Sembako ini bukannya menjadi obat, malah akan menambah beban pemerintah nantinya,” papar dia

Kata dia, penting bagi pemerintah untuk membangkitkan semangat masyarakat pada masa krisis pandemi ini. Oleh sebab itu, kebijakan yang bertentangan dengan nalar masyarakat harus dihindari. “Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk pemulihan ekonomi. Kebijakan yang benar saja, masih ada yang mengkritik. Apalagi kebijakan seperti ini,” tegas dia.

Dia juga menyoroti tentang desas-desus rencana tax amnesty jilid kedua. Menurutnya hal ini sebaiknya tidak dilakukan. Pasalnya ini akan menggerus kepercayaan masyarakat kepada negara. Selain itu kepatuhan para wajib pajak akan menurun. “Kalau ada tax amnesty jilid dua, nanti akan ada jilid tiga, empat dan seterusnya. Cukup sekali saja,” ungkapnya.

Namun dia sudah mengkonfirmasi ke Kementerian Keuangan terkait informasi ini. Ternyata hal tersebut hanya rumor. “Saya sudah tanya ke Wakil Menteri Keuangan dan ke Staf Khusus Kemenkeu. Belum ada sama sekali pembahasa soal pengampunan pajak. Saya sampaikan pendapat saya, bahwa kebijaka itu tidak tepat. Mereka yang sudah ikut pengampunan pajak tahun 2016 tentu akan kecewa,” pungkasnya. (ars)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!