Prajurit Penyerang Polsek Ciracas Dipecat

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Idham Azis (kedua kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Galaktika Landasan Udara Hasanuddin, Kabupaten Maros , Sulawesi Selatan, Minggu (30/8/2020). Dalam keterangan terkait penyerangan yang berujung pengrusakan Polsek Ciracas yang terjadi pada Sabtu (29/8) tersebut telah ditemukan pelaku penyerangan yang merupakan oknum anggota TNI, sementara Panglima TNI dan Kapolri memerintahkan anggotanya agar tidak mudah terprovokasi atas kejadian tersebut. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.

12 Orang Ditahan di Pomdam Guntur

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa menyebutkan, sebanyak 12 prajurit TNI AD yang telah menjalani pemeriksaan terkait penyerangan dan perusakan Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur, pada Sabtu (29/8) dini hari ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya), Guntur, Jakarta Selatan. “Jadi, 12 orang ini ditahan di Polisi Militer Kodam Jaya di Guntur,” kata Andika saat jumpa pers di Mabes TNI AD, Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan, 12 orang tersebut merupakan prajurit Angkatan Darat, namun dia enggan menyebutkan satuannya. Polisi Militer juga akan memeriksa sejumlah orang lainnya dalam kasus perusakan di Mapolsek Ciracas.

“Belum tersangka tapi 12 orang yang jelas langsung kami tahan. Ke-12 orang ini sudah mengarah (pelaku perusakan),” ujar Andika. Andika mengatakan, prajurit lain yang saat ini telah dipanggil sebanyak 19 orang juga akan langsung ditahan.

Namun, nanti para oknum TNI yang terlibat perusakan Polsek Ciracas itu tidak hanya ditempatkan di Pomdam Jaya Guntur. “Semua yang kami panggil hari ini pun akan langsung kami tahan dan mereka akan kami tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak hanya di Pomdam Jaya saja. Kami punya beberapa tempat, ada Pusat Militer Angkatan Darat di sini di dekat Gambir, ada lagi di beberapa tempat lagi. Kami akan tempatkan sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.

Hal yang sama akan dilakukan terhadap Prada MI. Prada MI, yang saat ini masih dalam perawatan rumah sakit, juga akan segera ditahan. “Prada MI sudah jelas, dia adalah salah satu dari mereka. Prada MI sudah di tangan kami walaupun masih dirawat di rumah sakit TNI Angkatan Darat tetapi statusnya adalah termasuk yang terperiksa,” kata mantan Pangkostrad ini.

Andika Perkasa memastikan prajurit TNI AD yang terlibat dalam penyerangan Mapolsek Ciracas itu akan dikenakan sanksi pidana dan pemecatan TNI. “Sejauh ini dari hasil pemeriksaan, semua yang diperiksa ini sudah memenuhi pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer,” tegas Andika.

Saat ini, sudah 12 prajurit TNI AD diperiksa terkait peristiwa ini. Sementara 19 prajurit lainnya akan dipanggil. “Selain pasal pidana yang dilanggar masing-masing, akan beda satu dengan lainnya, kita akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya yaitu pemecatan,” tegas Andika.

“Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya. Daripada nama TNI AD akan terus rusak oleh tingkah laku tidak bertanggung jawab yang sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan saat menjadi anggota TNI AD,” kata Andika menegaskan.

Baginya, TNI AD tak masalah kehilangan puluhan prajurit yang melanggar sumpah dengan melakukan penyerangan ini. Jenderal Andika tidak mau nama TNI dirusak oknum-oknum ini.

Selain itu, kata mantan Pangkostrad ini, pihaknya akan membuat mekanisme agar mereka semua yang menjadi tersangka dan menjadi terdakwa, mengganti segala kerusakan maupun biaya-biaya pengobatan. “Ada mekanismenya sehingga kita pastikan mereka semua harus membayar. Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrahman mendapat tugas dari saya untuk menghimpun semua kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut dan nanti Pangdam Jaya yang melaporkan kepada saya dan dari jumlah itulah yang nantinya akan dibebankan kepada semua pelaku yang terlibat apapun perannya,” jelas jenderal bintang empat ini.

Sehingga, tambah dia, tidak ada lagi orang hanya pasrah, menyerahkan diri, sama sekali tidak. “Mereka juga harus bertanggung jawab karena tindakan mereka itu buntutnya panjang. Banyak nasib orang yang kemudian terpengaruh oleh tindakan-tindakan mereka,” tuturnya.

Mabesad juga sudah menyiapkan lapisan-lapisan apabila ada yang berusaha berbohong dalam pemeriksaan atau menyembunyikan atau bahkan menghilangkan bukti keterlibatan, maka akan kita tambahkan pasal yang masuk dalam kategori “obstruction of justice”. “Jadi tidak akan ada lagi, perlakuan harus berbeda kepada mereka yang kooperatif dan kepada mereka yang berusaha menyembunyikan. Tidak ada lagi, sama saja begitu saja,” kata Andika Perkasa. (ant)

loading...