Presiden Minta Warga Papua Tahan Diri

DIBAKAR MASSA: Kantor DPRD Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, dan eks kantor Gubernur Papua Barat dibakar massa pengunjuk rasa. Axel Refo/Radar Papua

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh masyarakat Papua menahan diri. Dia mengakui bahwa wajar apabila insiden di Surabaya dan Malang memicu reaksi. Namun, sebagai bangsa, presiden berharap hal tersebut tidak memecah belah persatuan.

”Pace, Mace (panggilan akrab untuk pria dan wanita Papua, Red), Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan,” tutur Jokowi kemarin.

Presiden juga berjanji bahwa pemerintah bakal menjaga kehormatan masyarakat Papua di mana pun mereka berada. ”Dan menjaga kesejahteraan Pace, Mace, Mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat,” imbuhnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut menyesalkan kejadian di Manokwari. Menurut dia, yang terjadi di Papua Barat itu hanya dampak. ”Apa yang saya lihat itu, masyarakat di Papua hanya ingin minta klarifikasi dan minta maaf lah,” ujar JK di Kantor Wakil Presiden kemarin.

Karena itu, perlu ada klarifikasi yang jelas terkait insiden di Surabaya maupun Malang. Misalnya informasi bahwa para mahasiswa Papua diamankan polisi dari potensi amuk warga.

Bila memang ada masalah serius, wajib diselesaikan dan dijelaskan secara terbuka. Informasi yang muncul harus dilihat secara cermat. JK memastikan tidak ada persoalan antara warga lokal di Papua Barat dan pendatang. ”Mereka kan saling membutuhkan,” lanjutnya. Ada yang berdagang hingga menjadi guru. Semua sudah terbiasa bekerja sama satu dengan lainnya.

Untuk mencari jalan keluar terbaik, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat dadakan di kantornya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin turut hadir. Seusai rapat, Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah mengevaluasi insiden di Surabaya, Malang, maupun Papua Barat.

Menurut Wiranto, ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mengeluarkan pernyataan tidak patut sampai memicu terjadinya sejumlah aksi di Papua Barat dan Papua. Mulai aksi demo sampai perusakan fasilitas umum. Berdasar informasi, kantor DPRD Papua Barat di Manokwari dan Bandara Domine Eduard Osok di Sorong turut menjadi sasaran amuk massa.
Wiranto menyebutkan bahwa pernyataan negatif oknum tidak bertanggung jawab itu berefek panjang. ”Mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa,” tegasnya. Karena itu, dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah meminta dilaksanakan pengusutan yang tuntas dan adil atas rentetan insiden yang terjadi sampai kemarin. Siapa pun yang melanggar hukum bakal diadili.

”Akan kami usut secara tuntas dan adil siapa pun yang memanfaatkan insiden itu untuk kepentingan negatif,” imbuh mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tersebut.

Wiranto berharap masyarakat tidak terpancing, apalagi terpengaruh berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Berita hoaks, bohong, dan berita yang intervensi masalah ini untuk kepentingan lain, saya imbau (masyarakat) untuk tak terpancing dan percaya dengan itu,” tuturnya. Selain berkoordinasi langsung di Jakarta, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan pemda di Papua dan Papua Barat.

Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya juga meminta masyarakat saling menghargai. Dia mengakui, Papua memang masih tertinggal, tapi tetap harus dihargai. Lenis meminta masyarakat daerah lain yang sudah maju bisa menyampaikan pernyataan lebih bijak. ”Apalagi dibilang suruh pulang, usir, ini kan nggak bagus kalimatnya,” ujar dia.

Namun, Lenis yang juga menjabat ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua mengimbau masyarakat Papua tetap tenang. Kalaupun ingin menyuarakan aspirasi, harus dilakukan tanpa merusak fasilitas umum.

Ke depan, tutur Lenis, masyarakat Papua harus mau belajar untuk mengejar ketertinggalan. Dengan begitu, mereka bisa merdeka secara ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan. Saat ini, lanjut dia, pemerintah pusat sudah menunjukkan iktikad baik untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Papua. Semakin banyak kesempatan bagi orang Papua. Mulai duduk di kementerian sampai menjadi jenderal di kepolisian. ”Negara sudah hargai kita,” imbuhnya.

Lenis juga mendesak aparat kepolisian menindak pihak-pihak yang terlibat dalam insiden diskriminasi di Surabaya dan Malang. ”Siapa yang lempar batu, siapa yang bicara kasar, siapa yang usir pulang, siapa lempar bendera, ini harus dibawa ke ranah hukum,” tandasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengungkapkan, sejak awal kejadian di Surabaya dan Malang, pihaknya telah meminta kesbangpol setempat memonitor. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri juga berkoordinasi langsung dengan forkopimda. ”Intinya, kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun perangkatnya, untuk menahan diri,” terang Tjahjo di kantor Kemendagri kemarin.

Rencana mengundang gubernur Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat hari ini (20/8) juga terpaksa batal karena insiden di Manokwari. Gubernur Papua dan Papua Barat diminta kembali untuk menenangkan warga. Yang jelas, ketiga gubernur harus segera berkonsolidasi membentuk tim bersama untuk menyelesaikan persoalan.

Tjahjo juga sudah meminta gubernur Papua dan Papua Barat memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. ”Seluruh pelayanan aparatur provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan dan distrik harus tetap berjalan,” lanjutnya. Sementara itu, Cenderawasih Pos (Jaringan Pontianak Post) kemarin mewawancarai Ketua DPR Papua Yunus Wonda di ruang kerjanya.

Yunus terang-terangan mengecam aksi persekusi yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Yunus meminta aparat menindak ormas yang terlibat dalam insiden tersebut.

Dia juga meminta pejabat nasional belajar tentang nasionalisme kepada warga Papua. ”Bila ingin belajar menghormati dan toleransi, silakan belajar di Papua,” kata dia, menyindir. Dia juga meminta kepala daerah dan aparat keamanan tidak melarang aksi-aksi mahasiswa. Sebab, penyampaian aspirasi dilindungi undang-undang. ”Apa pun keadaannya, anak-anak Papua adalah bagian dari negara ini. Kalau ada yang kurang pas, ya sampaikan baik-baik, jangan bertindak represif. Kami lihat statement-nya mengusir keluar, sementara kami di Papua menerima semua suku bangsa dan kami tidak pernah mengusir. Semua hadir sebagai ciptaan Tuhan,” paparnya. (ade/c10/oni)

Read Previous

Kesan Haji Tamu Raja 1440 H/2019 M

Read Next

Massa Bakar Gedung DPRD, Kota Manokwari Lumpuh Total

Tinggalkan Balasan

Most Popular