Program Redistribusi Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang di Kalimantan Barat

BINCANG : Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra berbincang dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji saat pertemuan di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (28/1). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

Agar Masyarakat Memiliki Aset yang Bisa Diberdayakan

Pemerintah lewat Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan menjalankan program redistribusi tanah di Kalimantan Barat (Kalbar). Pembagian tanah-tanah yang dikuasai negara untuk masyarakat ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

—-

WAKIL Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra mengatakan salah satu tantangan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ke Kementerian ATR/BPN selain sertifikasi adalah redistribusi tanah.

Untuk menjalankan program redistribusi tanah, dirinya sudah meminta masukan dan permohonan bantuan kepada Gubernur Kalbar sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat provinsi.

“(redistribusi tanah) Bagi orang yang belum memiliki tanah. Kalau sertifikasi kan yang sudah memiliki tanah kami kasih sertifikat. Itu relatif lebih mudah, yang sulit memang redistribusi,” ungkapnya usai pertemuan dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji, Selasa (28/1).

Dalam program redistribusi tanah, pihaknya perlu berkoordinasi dengan kementerian lain khususnya KLHK sebagai pihak yang memang menguasai hutan termasuk pemda setempat. “Ini salah satu bentuk percepatan. Kami belajar banyak dari gubernur, banyak inisiatif. Kalau Pak Gubernur bisa membantu, saya yakin target redistribusi bisa tercapai,” katanya.

Penyerahan tanah ke masyarakat ini dinilai penting, termasuk juga hutan-hutan adat yang ada. Dengan demikian, masyarakat memiliki aset yang bisa diberdayakan, diagunkan dan lain sebagainya. “Tadi Pak Gub titip pesan kalau jangan hanya dikasih pribadi, tapi bisa kolektif dan dijaga. Jangan malah cepat-cepat dilepas,” paparnya.

Selain itu, tata ruang terhadap tanah-tanah tersebut juga harus diatur dengan baik. Jangan sampai masih terjadi tumpang tindih secara fungsi. “Jadi diatur supaya permukiman rapi, digeser mana yang untuk perkebunan, kampung, desa, untuk BUMDes, itu namanya konsolidasi tanah,” terangnya.

Surya Tjandra berharap ada peran gubernur sebagai panglima reforma agraria di Kalbar. “Kalau beliau bersedia maka bisa kami eksekusi,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengaku siap mendukung program redistribusi tanah di Kalbar. Adanya kepastian kepemilikan hak terhadap tanah diharapkan bisa mengurangi kasus yang berkaitan dengan sektor pertanahan. “Karena masyarakat juga merasa khawatir, yang menjadi hak-hak mereka, kalau lahan yang mereka butuhkan, harus kita upayakan,” ujarnya.

Midji sapaan akrabnya sependapat dengan Wamen untuk mempercepat redistribusi tanah kepada masyarakat. Asal diatur jelas fungsi dan penggunaan lahannya. “Pokoknya kalau bisa dipermudah ngapain ribet-ribet. Nah kesejahteraan masyarakat ketika mereka punya lahan bisa diatur, bisa ditanam apa di situ, kan ini pengaturan jenis haknya saja, supaya tidak mudah dilepas,” tutupnya.(bar)