Program Sejuta Rumah Terancam Tak Tuntas

rumah kpk

ilustrasi perumahan kpr

PONTIANAK – Masalah habisnya kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan industri properti Indonesia dan program sejuta rumah di tahun 2019.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Sekjen DPP Real Estate Indonesia yang juga anggota DPD RUI terpilih, Sukiryanto. “Semua pengembang perumahan FLPP mengeluhkan masalah ini dan berharap pemerintah bisa memberikan solusi secepatnya,” ujarnya kepada koran ini, kemarin (8/9).

Menurut dia, industri properti indonesia merupakan salah satu jenis industri yang menggerakkan perekonomian rakyat secara masif. Selain itu industri properti indonesia juga memiliki 174 industri ikutan yang juga mendorong perputaran perekonomian indonesia mulai dari industri rumahan sampai industri berat. karena itu penting sekali untuk menjaga keberlangsungan industri ini agar stabil. Salah satunya dengan penambahan kuota FLPP.

“Seperti diketahui, Pengembang perumahan FLPP yang sangat rentan terhadap pergerakan pembiayaan konsumen, jika pembiayaan terhambat maka akan ada multiplier effect ke perbankkan, pengembang, kontraktor, vendor dan ahirnya ke masyarakat juga,” imbuhnya.

Dia mengutarakan, dari sisi masyarakat, dampak langsung dari keadaan ini adalah masyarakat yang butuh rumah terkendala tidak bisa merealisasikan akad KPR yang unit rumahnya sudah terbangun dan masyarakat sudah disetujui bank. Akibatnya masyarakat menunda untuk memiliki rumah dan menambah biaya hidup nya.

Sementara dari sisi pengembang, tidak bisa merealisasikan akad KPR maka akan mengganggu cash flow perusahaannya. Pengembang tentu akan menyetop dulu proyeknya yang mengakibatkan kontraktor, tukang-tukang, kuli toko bangunan tidak ada pekerj aan sehingga pengangguran bertambah.

Adapun dari sisi perbankkan, pengembang yang membangun dengan menggunakan kredit bank untuk pengerjaan proyek. Sehingga kalau tidak terealisasi maka beban bunganya akan tetap ditanggung pengembang.

Jika pengembang tidak mampu membayar, maka NPL (rasio kredit bermasalah) tinggi dan akan mengganggu kinerja perbankkan. “Kalau ini terjadi, diperkirakan 90% Pengembang di Kalimantan Barat pada oktober 2019 tidak mampu membayar bunga KPL (kredit pemilikan lahan) dan KYG (kredit kontruksi) khususnya pada bank BTN,” ungkap Sukiryanto.

Data DPD REI Kalbar menunjukkan pada bulan Juni 2019 usulan penambahan Kuota FLPP sebanyak 3.500 unit tambah. Adapun rumah-rumah yang sudah terbangun dan belum bisa akad KPR berjumlah 2.605 unit yang dibangun anggota REI Kalimantan Barat. Usulan ini sudah disampaikan kepada DPP REI dan kementrian PUPR sudah menyurati kementerian keuangan untuk menambah kuota KPR FLPP sebesar 8,6 triliun atau setara untuk 80.000 hingga 100.000 unit rumah untuk anggota REI se-Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan kouta FLPP pada APBN 2019 sebanyak 68.868 unit. Adapun tambahan kuota FLPP ditahun 2019 yang diusulkan 140.000 unit dan masih dalam pengkajian Kementerian Keuangan melalui mekanisme APBN-Perubahan hingga waktu yang tidak pasti.

Pengembang sebagai ujung tombak Nawacita presiden merasa kecewa oleh terkait kuota FLPP yang dijanjikan. “Dengan kondisi seperti ini mohon pertimbangan kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Bapak Presiden untuk mencarikan solusi kongkrit dengan menambah kuota FLPP,” pungkasnya. (ars)

Read Previous

Nonton Gundala Bareng Astra Motor

Read Next

Pembakar Sagatani Tersangka

Tinggalkan Balasan

Most Popular