Programkan BPJS Kesehatan Gratis bagi ODHA dan OHIDA

HIV AIDS

BANTUAN IURAN: Penyerahan PBI BPJS Kesehatan oleh Walikota Pontianak selaku Ketua Umum KPA Kota Pontianak Kepada LSM Peduli AIDS. IST

Pemkot Pontianak Komit Tanggulangi HIV dan AIDS

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pontianak telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Salah satunya adalah dengan tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran penanggulangan HIV setiap tahunnya.

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2017 yang secara tegas menyatakan bahwa KPAN mengakhiri masa tugasnya hingga 31 Desember 2017, banyak KPA provinsi, kabupaten dan kota yang tidak lagi eksis bahkan bubar. Padahal Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan KPA Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri No 440 tahun 2017 perihal Kelembagaan Komisi Penanggulanga AIDS Daerah merupakan dasar yang kuat, bahwa pemerintah wajib mengalokasikan dana pencegahan dan penanggulangan HIV melalui KPA, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Saat ini, temuan baru HIV positif warga Kota Pontianak setiap tahunnya mencapai 100 orang (terdeteksi melalui tes darah). Meskipun begitu, berdasarkan data tujuh tahun terakhir, temuan HIV baru cenderung menurun. Terakhir pada periode Januari s/d Juni 2019, ditemukan sebanyak 60 orang yang terpapar HIV di Kota Pontianak.

Berbagai inovasi program tetap dan semakin gencar dilakukan di Kota Pontianak, seperti penjangkauan pada populasi kunci (gay, waria, wanita pekerja seks dan pelanggan, pengguna napza suntik dan pasangan lelaki berisiko tinggi), pendampingan bagi orang dengan HIV dan keluarganya, pengurangan dampak buruk narkoba, screening HIV pada ibu hamil wajib di kunjungan pertama di puskesmas, tes HIV bagi calon pengantin, dan upaya edukasi lain kepada masyarakat melalui Warga Peduli AIDS (WPA) di masing-masing kelurahan dan kecamatan.

Selain itu, dari sisi pendanaan untuk Tahun Anggaran 2020, Pemkot Pontianak juga sudah menganggarkan dana Program Pengurangan Dampak Buruk Pengguna Narkoba (harm reduction) sekitar Rp200 juta. Program ini penting mengingat pengguna narkoba ditengarai menjadi salah satu pintu masuk penularan HIV.

Read Previous

KLHK Sidik Tiga Perusahaan

Read Next

Insiden Maut dari F2

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *