Provinsi Kapuas Raya Ditangan Pempus

Pembentangan Bendera Merah Putih dengan ukuran 180 x 48 meter, beratnya mencapai 500 Kg, berhasil dibentangkan diatas Bukit Kelam, Minggu (18/8). (BKSDA SKW II SINTANG FOR PONTIANAK POST)

PONTIANAK—Terus mengelindingnya wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) oleh Gubenur Kalbar, Sutarmidji belakangan ini juga menjadi perhatian politisi senayan dari dapil Kalbar. Tak ada alasan Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sanggau, dan Kabupaten Sekadau tidak lepas dari Provinsi Kalimantan Barat.

Syarif Abdullah Alkadrie, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI bahwa Partau NasDem sudah merekomendasikan PKR menjadi provinsi tersebut.

“Ada beragam alasan masuk akal PKR harus berdiri sendiri. Pertama melihat geografis daerah, potensi daerah pemekaran. Sangat memungkinkan, fraksi NasDem DPR RI berteriak lantang supaya Pemerintah Pusat (Pempus) memperjuangkan pemekaran PKR,” ujarnya.

Menurut Syarif, PKR wajib menjadi prioritas politisi asal Kalbar baik dari dapil Kalbar 1 dan Kalbar 2. Masalahnya dari segi persyaratan menjadi privinsi sendiri jauh-jauh hari sudah terpenuhi. Ditambah lagi statemen Pempus, yakni Presiden RI akan terus menekankan pembangunan di daerah perbatasan.

“Kalbar salah satunya. Calon PKR banyak kabupaten berbatasan langsung dengan perbatasan Malaysia,” tuturnya.

PKR sendiri sebetulnya sudah sangat layak menjadi provinsi baru. Aspek fisiknya seperti bandara representatif, pelabuhan laut, potensi petumbuhan ekonomio termasuk sumber daya manusia (sdm) sudah memadai. Rasanya tak ada alasan dari aspek tersebut tidak mempercepat pemekaran PKR.

“Fraksi NasDem DPR RI sangat merekomendasikan PKR ke Pempus. Saya sebagai anggota DPR RI dapil Kalbar akan terus berjuang dan menjadikannya agenda utama,” tuturnya.

Soal pendanaan? Ketua DPW NasDem Kalbar ini melanjutkan sesuai komitmen Pemprov Kalbar bahwa Gubernur Kalbar sudah membuat kesepakatan atau keputusan siap untuk membiayai sesuai undang-undang berlaku. Bahkan kabarnya sudah dipersiapkan lahan/tanah untuk perkatoran gubernur termasuk DPRD.

“Artinya PKR tidak ada masalah lagi. Provinsi induk (Kalbar) juga sudah ikhlas melepas bahkan ikut membantu,” tukasnya. (den)

Read Previous

Agnez Mo Dibuatkan Patung Lilin di Madame Tussauds Singapura

Read Next

Mantan Bupati Ketapang Morkes Effendi Tutup Usia

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *