Proyek 2019, Jembatan Ela-Menukung Belum Tuntas, PUPR Tetap Berikan Kembali Kesempatan ke CV.Tipsani

PONTIANAK–Warga Melawi di sekitar wilayah Pembangunan Penggantian Jembatan Ruas Jalan Nanga Ela-Menukung heboh. Itu karena proyek yang didanai dari APBD Provinsi Kalimantan Barat ini tiba-tiba terhenti dan tidak berlanjut.

Masyarakat di sana beranggapan bahwa Jembatan tersebut dibutuhkan warga sebagai penghubung Dua Kecamatan yakni Ela Hilir dengan Kecamatan Menukung.

Berdasarkan data diterima harian media ini, proyek penggantian Jembatan Jalan Nanga Ela-Menukung bernomor kontrak Nomor 600/04/SP/Ella-Mnk/PUPR-B/APBD/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

Nilai pagu kontraknya mencapai Rp 4.054.540.000.00 dibiayai dari APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2019.
Proses pelaksanannya memakan waktu 159 hari kelender. Kontraktor pelaksana yakni CV. Tipsani dengan Konsultan Supervisi PT. Tri Tunggal Rekayasa Persada.

Masyarakat di sana berharap supaya proyek Pembangunan Jembatan penghubung dilanjutkan kembali. “Kami belum bisa pakai Jembatan ini. Kami berharap proyek pembangunan jembatan dilanjut. Misalnya pengerjaan Abutment belum selesai dan yang lainnya sampai benar-benar layak digunakan masyarakat,” ucap Junaidi warga Manukung.

Dikonfirmasi terpisah Sukri, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan bahwa kontraktor pelaksana CV.TIPSANI diberikan kesempatan untuk melaksanakan kembali pengerjaannya dengan proses denda.

”Diberikan kesempatan kerja kembali dan dihitung denda perhari. Nantinya pembayaran dilakukan pada APBD Perubahan 2020,” ucapnya.

Pengerjaan penyelesaian kembali diluncurkan pada tahun 2020. Proses pengangarannya tidak ada masalah dan sesuai aturan berlaku. Sementara yang dikerjakan tahun 2019, memang sudah dibayar sebagian sesuai yang dikerjakan.
”Bayarnya belum semua. Maka diluncurkan kembali tahun 2020 untuk menyelesaikan.

Proses anggarannya tidak ada masalah. Karena memang ada aturannya. Kami tak berani kalau tidak ada aturan,” katanya.
Sukri mengakui BPK RI sudah masuk ke Provinsi Kalbar dan meminta penjelasan mengenai pengerjaan proyek dimaksud.

”Kami sudah jelaskan sedetail-detailnya. Memang juga pas waktunya BPK RI masuk. Namun pasti rielnya kontraktor pelaksana tetap diberikan kesempatan mengerjakan tahun 2020,” katanya.(den)

Read Previous

Program PMS Tanamkan Semangat Agripreneur Sejak Dini

Read Next

PKS Usung Kader Pilkada Sambas, Ketapang Bangun Koalisi Bersama

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *