Puluhan Remaja Diamankan Polisi

DIAMANKAN: Aparat kepolisian mengamankan sejumlah remaja di sela-sela aksi unjuk rasa penolakan Undang Undang Cipta Kerja di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (15/10). ARIEF NUGROHO/PONTIANAK POST

Demo Menolak UU Cipta Kerja

PONTIANAK- Puluhan remaja diamankan anggota kepolisian di sela-sela unjuk rasa  menolak Undang Undang Cipta Kerja di Kantor Dewan Perwakilan Dakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (15/10).

Puluhan remaja tersebut diamankan setelah aparat kepolisian melakukan penyisiran di sekitar lokasi unjuk rasa.

Sebelum melakukan sweeping, melalui pengeras suara petugas kepolisian memberi peringatan kepada siapapun yang tidak berkepentingan untuk menjauh dari lokasi demo, kantor DPRD Kalbar. Namun, warga yang rata-rata usia remaja itu masih berada di sekitar lokasi.

Satu per satu mereka diperiksa dan digeledah. Hal ini untuk menghindari adanya penyusup atau provokator yang bisa mengacaukan aksi. “Dari mana kamu, Ngapain ke sini?” seru petugas. Dari hasil penyisiran, polisi berhasil mengamankan puluhan remaja. Mereka dibawa ke Polresta Pontianak untuk diminta keterangan lebih lanjut.

Sementara itu, aksi unjuk rasa penolakan Undang Undang Cipta Kerja oleh berbagai elemen masyarakat dan organisasi berjalan dengan lancar dan tertib. Salah satunya Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat.

“Aksi demo kami kali ini, yakni menuntut kepada Presiden RI agar membatalkan UU Cipta Kerja tanpa harus melalui Perppu ataupun harus mengajukan Judisial Review di Mahkamah Konstitusi,” kata Korlap aksi FPR Kalbar, Nur Aryfin saat menyampaikan orasinya di depan Gedung DPRD Kalbar, di Pontianak, Kamis.

Dia menjelaskan, apapun bisa dilakukan oleh presiden, sehingga tidak perlu harus mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut. Dari pantauan di lapangan, aksi demo penolakan UU tersebut oleh FPR Kalbar tersebut berjalan tertib dan damai, dan tampak ratusan aparat kepolisian dari jajaran Polda Kalbar mengawal aksi tersebut agar berjalan lancar dan damai.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes (Pol) Donny Charles Go mengimbau kepada para kepala sekolah mulai tingkat SD hingga SMA sederajat atau pun pihak orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka agar tidak ikut-ikutan demo.

“Selain aksi demo tersebut berbahaya, juga pesertanya rawan terpapar COVID-19, sehingga kami minta semua pihak agar masing-masing mengawasi anak-anaknya agar tidak ikut-ikutan demo,” katanya.

Dia menjelaskan, pihaknya tidak alergi dengan aksi demo ataupun unjuk rasa, tetapi khusus anak-anak memang dilarang, apalagi saat ini kasus wabah COVID-19 masih terus meningkat, sehingga mari bersama-sama ikut mencegah penyebarannya dengan tidak melakukan aksi pengumpulan massa, seperti aksi demo tersebut.

“Kalau pun ada yang melakukan demo, kami akan selalu siap mengamankannya, apalagi kalau demo dilakukan dengan tertib dan menaati protokol kesehatan, maka kami siap mengamankannya,” kata Donny.

Dalam mencegah agar tidak terulang lagi ada pelajar baik tingkat SD hingga SMA yang ikut-ikutan demo, Polda Kalbar sudah menyurati Diknasbud Kota Pontianak dan Provinsi Kalbar, agar juga menyurati para kepala sekolah supaya lebih ketat melakukan pengawasan sehingga anak-anak jangan sampai ikut demo di musim pandemi Covid-19, kata Kabid Humas Polda Kalbar.

Hingga saat ini, tercatat Polda Kalbar sudah menetapkan lima tersangka terkait unjuk rasa penolakan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja pada 8 dan 9 Oktober lalu di Gedung DPRD Kalbar.

“Kelima orang yang ditetapkan tersangka tersebut, karena terbukti mengonsumsi narkoba sebanyak tiga orang, dan dua orang lainnya karena membawa senjata tajam dan barang berbahaya lainnya, bahkan dari sebanyak 114 demonstran, sembilan orang reaktif dan tiga orang lainnya diketahui positif COVID-19 dari hasil tes usap, sehingga menimbulkan klaster baru,” kata Donni.

Di tempat terpisah, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan seorang perempuan berusia 57 tahun di Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu terkonfirmasi Covid-19 yang merupakan klaster aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri setempat.

“Satu pasien positif Covid-19 merupakan klaster pendemo di Pengadilan Negeri Putussibau, diambil swab pada 7 Oktober 2020 dan hasil swab keluar pada 15 Oktober dinyatakan positif,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kapuas Hulu Nazaruddin di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis.

Disampaikan Nazaruddin, pasien tersebut saat ini menjalani isolasi mandiri di rumah, karena tanpa gejala, selain itu petugas kesehatan akan melakukan kontak tracing dan penyelidikan epidemiologi terhadap orang-orang yang pernah kontak dengan pasien tersebut.

Menurut dia, total terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu hingga 15 Oktober 2020 berjumlah 50 orang dan berdasarkan surat keterangan dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Barat 49 orang telah dinyatakan sembuh.

“Untuk saat ini (Kamis 15/10), masih satu orang pesien yang masih menjalani isolasi mandiri di rumah,” jelas Nazaruddin. Dia berpesan agar masyarakat selalu waspada dengan sebaran Covid-19 dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Rajin cuci tangan selalu pakai masker jika berpergian, karena memang sekarang ini ada positif Covid-19 tanpa gejala, kita harus sama-sama menjaga keselamatan dan kesehatan,” pesan Nazaruddin.

Sementara itu terkait klaster Covid-19 dari peserta ujung rasa di Pengadilan Negeri Putussibau terkait sidang perkara dugaan pemalsuan sertifikat tanah, yang dilakukan oleh warga Desa Sibau Hilir Kecamatan Putussibau Utara. Massa memang dilakukan rapid test dan swab sebelum memasuki Pengadilan Negeri Putussibau. (arf/ant)

error: Content is protected !!