Puluhan Tahun Tak Dapat Pajak Ekspor

ekspor kalbar

Pintu Darat jadi Pilihan

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji kesal lantaran selama bertahun-tahun provinsi ini tak mendapatkan pajak ekspor dari produksi CPO-nya. Padahal Kalbar adalah provinsi produsen CPO nomor dua di Indonesia. Begitu juga komoditas bauksit dan turunannya. Penikmat pajak eskpor adalah provinsi-provinsi yang punya pelabuhan ekspor, dimana komoditas Kalbar menumpang untuk dikirim ke negara tujuan. Belum lagi NPWP perusahaan-perusahan sawit yang beralamat di Jakarta, membuat Kalbar juga tak kebagian PPH.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalbar, Santyoso Tio, mengeluarkan pendapat serupa. Dia menilai, Pelabuhan Internasional Kijing yang sedang dibangun akan membuat produk CPO dan mineral Kalbar diekspor langsung dari Kalbar ke negara tujuan.

Dia memperkirakan Pelabuhan Kijing andai pun selesai tahun depan belum bisa optimal, bila infrastruktur jalan menuju ke sana belum dibenahi. Jalan Pontianak-Singkawang yang menjadi perlintasan masih terlampau sempit untuk dilewati kendaraan besar pengangkut komoditas. “Jalan di sana harus representatif untuk kendaraan angkutan berat,” ujarnya.

Sementara menunggu pelabuhan tersebut jadi dan siap beroperasi, harus ada alternatif lain agar Kalbar mendapatkan pajak ekspor. Selain melobi pemerintah pusat untuk membagi pajak ekspor itu, Kalbar bisa memanfaatkan pintu daratnya. Pihaknya mendorong pemerintah pusat untuk mengaktifkan PLBN Aruk, Entikong, Badau, Jagao Babang untuk difungsikan dalam kegiatan ekspor-impor dengan negara Malaysia.

Saat ini, kata  Santyoso, secara fisik dari sejumlah PLBN yang ada baik dari kantor keimigrasian, pelayanan dan lainnya cukup mendukung. Bahkan pelabuhan darat Dry Port Entikong sudah selesai dibangun. Hanya saja dari Kementerian Perhubungan RI belum memberikan kode pelabuhan sehingga aktivitas ekspor dan impor tidak bisa dilakukan.

“Jadi pertanyaannya adalah segala infrastruktur yang dibangun dan bagus itu untuk apa. Saat ini hanya untuk lintas orang saja. Padahal seharusnya lebih dari itu. Oleh karena itu melalui Badan Pengelola Perbatasan memperhatikan ini juga untuk diperjuangkan agar tujuan hadirnya PLBN terealisasi dengan maksimal,” kata dia.

Santyoso menilai apabila sejumlah PLBN yang ada di Kalbar bisa melakukan ekspor impor, maka ia berkeyakinan ekonomi di daerah perbatasan menggeliat karena arus orang lancar dan barang lebih murah didapat. “Saat ini tidak ada pelabuhan ekspor dan impor Kalbar, jadi harus melalui Jakarta dan lainnya. Dengan demikian maka biaya transit dan logistik tinggi sehingga pendapatan petani yang dijual rendah. Sebaliknya produk dari luar datang ke Kalbar lebih tinggi karena proses transit dan arus barang yang panjang dan lama,” kata dia.

Masalahnya, Entikong belum punya kode pelabuhan yang menjadi syarat sebuah wilayah bisa dijadikan tempat untuk kegiatan dagang luar negeri. Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pedagang Perbatasan Indonesia Raden Thalib menyebut, Dry Port atau pelabuhan darat Entikong juga masih terbengkalai. Selesai dibangun sejak awal tahun ini, fasilitas ekspor-impor itu belum beroperasi. Lantarannya, Dry Port Entikong belum memiliki kode pelabuhan dari Kementerian Perhubungan.

“Saat ini belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah soal perdagangan ekspor-impor yang menggunakan pelabuhan darat. Kalaupun kawasannya ada, tetapi regulasinya belum dibuat, juga percuma dibikin. Sayang kalau PLBN Entikong yang megah itu tidak dimanfaatkan,” ujarnya.

Menurutnya, pemberlakukan perdagangan umum (ekspor-impor) antar-negara di perbatasan Kalbar-Sarawak sudah seharusnya dilakukan. Pasalnya banyak komoditas Kalbar yang bisa langsung diekspor melalui pintu perbatasan. “Kita bisa memanfaatkan Pelabuhan Kuching melalui dry port. Ini akan membuang banyak cost logistik, dan lebih efisien ketimbang mengekspor melalui pelabuhan lain. Selain itu, kebutuhan pokok masyarakat perbatasan bisa dipasok dari Sarawak,” sebutnya.

Thalib mengatakan, pihaknya ingin pemerintah berkomitmen tentang rencana yang sudah dibikin dan didengung-dengungkan sejak bertahun-tahun lampau. Sebelum perdagangan luar negeri via Entikong ditutup pada beberapa tahun lalu, aktivitas bongkar muat di Tebedu Inland Port, pelabuhan daratnyaSarawak, sangat marak. Sejak perdagangan luar negeri secara normal ditutup, otoritas di Entikong dan Tebedu hanya melayani perdagangan dari para pemegang Kartu Identitas Lintas Batas.

Pemerintah beralasan, Entikong belum layak digunakan sebagai gerbang ekspor-impor. Fasilitas yang diharuskan Peraturan Menteri Perdagangan No 36 Tahun 1995 memberikan syarat bagi pintu masuk perdagangan di perbatasan. Ada berbagai perubahan aturan yang membuat Entikong menjadi belum layak menjadi pintu impor ataupun ekspor.

Ekonom Untan Eddy Suratman melihat saat ini merupakan waktu yang tepat bagi daerah untuk menyampaikan keluhan terkait bagi hasil tersebut. Itu karena UU yang mengatur tentang hal ini sedang dalam proses untuk direvisi. Yakni revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. “Itu bisa dilihat di UU Nomor 33 2004, di situ sudah ada pembangian berpaa persen untuk pusat dan berapa persen kabupaten/kota dan provinsi,” katanya.

Jika daerah merasa bagi hasil yang didapat sangat kecil, maka bisa mengusulkan dalam revisi UU tersebut. Terutama mengenai pembagian dana bagi hasi dari SDA yang harus ditingkatkan. Untuk itu daerah bisa menjalin komunikasi ketika revisi UU tersebut dibahas di DPR RI. Caranya dengan menyampaikan lewat pandangan ahli dengan argumentasi bahwa bagi hasi dari SDA harus ditingkatkan.

“Mereka kadang juga turun ke daerah untuk konfirmasi. Jadi ruang untuk menyampaikan revisi itu sangat terbuka. Saya mengetahui saat ini memang dalam poses perubahan, ini momentum tepat,” tutupnya. (ars)

Read Previous

Sosialisasi Revitalisasi Perpustakaan, Transformasi Berbasis Inklusi

Read Next

Jembatan Kapuas II Bakal Ditutup

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *