Rakorwasin BPKP Kalbar Angkat Isu Karhutla dan Industri Perbatasan

RAPAT : Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (10/6).

PONTIANAK – Kepala Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, Dikdik Sadikin menyebutkan tahun ini ada 68 Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) BPKP. Khusus Kalimantan Barat, APPD 2021 dipilih dua isu strategis yakni, Pengawasan atas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan pengawasan atas percepatan pembangunan wilayah industri di lintas perbatasan.

“Tema tersebut dipilih karena berdasarkan data tahun 2019 di Kalimantan Barat terjadi kebakaran pada 2,6 juta hektare dan sekitar 504.000 orang terutama anak-anak terdampak ISPA,” ungkapnya dalam keterangan tertulis saat kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Kalbar, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (10/6).

Dia menilai, dampak atau permasalahan yang ditimbulkan dari kebakaran hutan dan lahan tidak hanya masalah Kesehatan namun juga masalah-masalah lainnya yang terkait. Sementara penganggaran untuk pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan ini masih minim, serta kesiapan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya belum optimal.

Pihaknya juga menyoroti pembângunan di perbatasan. Dia menyebut, di Kalbar memiliki tiga pintu keluar masuk wilayah negara tetangga yakni PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Sisi positifnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian di daerah perbatasan sebagai pintu ekspor sekaligus menjadi tantangan dalam pengawasan lintas batas negara. Namun, ada juga sisi negatifnya, apalagi pada saat pandemi ini, Kalimantan Barat menjadi salah satu pintu kepulangan PMI. 

“Di mana proses karantina pelaku perjalanan dari luar negeri harus dilakukan secara ketat, sehingga PMI tidak menjadi penyebar virus Covid-19. Dari data Kementerian Kesehatan periode 23 Mei sampai dengan 6 Juni 2021, Kalimantan Barat mengalami peningkatan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat sebesar 41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu kerja keras dari seluruh elemen untuk mempercepat penganggulangan Covid-19,” papárnya.

Untuk itulah, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Daerah sangat penting dalam mengawal visi misi kepala daerah, di mana dengan pengawalan tersebut, setiap rupiah dari anggaran pemerintah akan fokus tertuju untuk mencapai visi misi, seperti meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, menekan tingkat kemiskinan dan pengangguran, dan sebagainya. 

“Tidak untuk kegiatan pemda yang tidak bermanfaat, apalagi untuk dikorupsi. Karena pengawalan ini pun berarti semakin mempersempit ruang gerak untuk timbulnya tindak pidana korupsi,” paparnya.

Dia memaparkan, pembahasan yang menjadi perhatian dalam agenda Rakorwasin ini berkutat kepada 4 (empat) pokok bahasan, di antaranya mengenai kebijakan pembinaan dan pengawasan, prioritas program pembangunan daerah, peningkatan tata kelola Pemda melalui manajemen risiko dan upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Selain itu, rapat koordinasi ini pun juga menindaklanjuti arahan Presiden yang pada 27 Mei lalu mengarahkan BPKP dan APIP Pemda untuk dapat bersama bersinergi dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Maka, kolaborasi pengawasan antara BPKP Perwakilan dan APIP Pemda, harus benar benar dapat memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran pembangunan di daerah, serta mendorong diterapkannya mitigasi risiko-risiko seperti ketidakselarasan pembangunan nasional dengan daerah, ketimpangan sektoral di berbagai daerah, alokasi belanja yang tidak efektif dan efisien, dan sebagainya. 

“Peran APIP sangat penting dalam mengawal kedua agenda prioritas tersebut agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal ini komitmen dan integritas dari BPKP dan APIP se-Kalimantan Barat menjadi penting, seperti engawal perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat,” pungkasnya. 

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, berharap inspektorat di Kalbar dapat lebih aktif dan berani namun dengan argumen yang benar, sehingga dapat menjadi filter pertama khususnya mengenai persoalan hukum. “Saya berharap inspektorat terus aktif dan berani, analisa argumennya harus benar, sehingga ketika terjadi masalah bisa menjadi filter pertama, jangan mengeluh ke aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sutarmidji juga menilai sejauh ini Manajemen Konstruksi (MK) atau konsultan pengawas masih belum terjamah, padahal termin-termin yang dibayar melalui pertimbangan MK. “Ada konsultan pengawas tapi kegiatan proyek amburadul, lalu yang disalahkan BPK, lalu apa gunanya konsultan pengawas?” ucapnya. (sti)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!