Rapat Kerja Pemanfaatan Dana Desa

BUKA: Gubernur Kalbar Sutarmidji saat membuka Rapat Kerja Percepatan dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Pangan Sosial Ekonomi Masyarakat, Selasa (25/2). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

Gubernur Siapkan Insentif untuk Desa Mandiri

Untuk mencapai target perwujudan desa mandiri di Kalimantan Barat, pemerintah provinsi bakal menjalankan beberapa program percepatan. Salah satunya dengan memberikan insentif kepada desa yang berhasil meningkatkan status menjadi mandiri.

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

TAHUN ini, Pemprov Kalbar menargetkan ada 138 desa maju bisa berubah menjadi mandiri. Tahun depan bagi desa yang berhasil meningkatkan statusnya tersebut akan disiapkan insentif.
“Supaya bisa cepat. Nah ini kan terbalik ketika sudah berubah jadi desa mandiri, desa diminta untuk berinovasi anggarannya (alokasi dana desa) dikurangi, nah mereka (desa) tidak mau. Minimal harusnya sama lah ya,” ungkap Gubernur Kalbar, Sutarmidji usai membuka Rapat Kerja Percepatan dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Pangan Sosial Ekonomi Masyarakat di Pendopo Gubernur, Selasa (25/2).

Untuk itu, ke depan Pemprov akan mengambi alih dengan cara memberikan insentif lewat program. Seperti yang sudah disipakan bakal ada bantuan warung desa. Tahun depan program warung desa direalisasikan untuk 87 desa mandiri yang sudah ada.

“Kalau 150 meter persegi (ukuran warung) itukan lumayan besar, nanti untuk usaha desa. Kemudian kami buat beberapa misalnya air bersih, kemudian percepatan perbaikan sanitasi itu urusan provinsi semua,” paparnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu mengatakan, dengan 138 target desa mandiri tahun ini, bakal ada percepatan-percepatan baik program lewat APBD maupun program bersama TNI dan Polri. Yang semuanya bakal menyesar 52 indikator desa mandiri. Dengan terus bersinergi bersama Forkopimda, ia yakin bakal ada loncatan besar di Kalbar. “Percayalah nanti di Indonesia akan melakukan hal yang sama dengan Kalbar dalam penanganan desa,” katanya.

Selain itu mengenai, serapan dana desa dari Pemerintah Pusat, ia menyayangkan masih ada beberapa kabupaten yang belum mengeluarkan peraturan bupati. Yakni Kabupaten Melawi, Bengkayang, Sintang dan Kapuas Hulu. Meski semuanya masih dalam proses penyelesaian.

Midji sapaan akrabnya memberi tenggat sampai Rabu (26/2) hari ini, untuk semua daerah harus sudah mengeluarkan Perbub terkait dana desa. Jika tidak Pemprov bakal memperlambat realisasi program APBD provinsi di kabupaten yang bersangkutan.

“Tapi saya yakin hari ini (kemarin) mereka selesai (buat Perbub). Bagian hukumnya yang lama kerja, kalau begitu dia (bupati) bypass saja, kalau saya yang lama-lama begitu saya bypass, saya koreksi sendiri ya sudah,” pungkasnya.

Dandim 1207/BS, Kolonel Arm Stefie Jantje Nuhujanan mengungkapkan, sosialisasi program Desa Mandiri Menuju Langit Biru di Bumi Khatulistiwa yang digelar di Aula Makodim 1207/BS oleh Kodam XII/Tanjungpura beberapa waktu lalu, perlu disosialiasikan lebih jauh.

Program yang melibatkan seluruh instansi terkait baik tingkat pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi ini, menurutnya harus diterapkan atau disosialisasikan hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.

“Untuk menindaklanjuti sosialisasi yang beberapa waktu lalu sudah digelar di Kodim 1207/BS, selanjutnya sosialisasi Program Desa Mandiri Menuju Langit Biru di Bumi Khatulistiwa juga kami laksanakan di seluruh Koramil jajaran Kodim 1207/BS,” jelas Kolonel Arm Stefie Jantje Nuhujanan dalam rilisnya.

Seperti diketahui program Desa Mandiri Menuju Langit Biru di Bumi Khatulistiwa merupakan program yang digagas oleh Pangdam XII/Tanjungpura dan Gubernur Kalbar. Tujuannya agar ke depannya Kalbar bisa bebas asap dan tidak lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Sedangkan program desa mandiri merupakan program dari Gubernur Kalbar untuk menjadikan suatu desa dari yang tertinggal menjadi desa yang maju dan sejahtera,” pungkas Dandim 1207/BS.(bar)