Raperda Pramuwisata dan Kewirausahaan Pemuda Disahkan

PADAT PENGUNJUNG: Padatnya pengunjung lokasi wisata andalan Kabupaten Kayong Utara, Pantai Pulau Datok Sukadana, saat mengisi liburan serta menyongsong pergantian tahun, dalam pantauan koran ini, Rabu (1/1). DANANG PRASETYO/PONTIANAK POST

PONTIANAK—Raperda Pramuwisata dan Kewirausahaan Pemuda akhirnya disahkan, Senin(13/1) siang di Gedung DPRD Kalbar. Meskipun hanya dihadiri 39 dari 65 jumlah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, acara paripurna kedua Perda ini berlangsung aman tanpa banyak proses interupsi.

“Pembahasan Raperda Pramuwisata dan Kewirsausahaan Pemuda sudah sah. Ini adalah produk legislasi dari Dewan Periode sebelumnya (2014-2019) dan belum disahkan,” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah seusai acara Paripurna.

Menurutnya keterlambatan pengesahan Raperda karena menunggu hasil evaluasi dari Kemendagri RI.

“Harusnya memang selesai periode sebelumnya. Akan tetapi belum disahkan dan baru sekarang pada dewan baru (2019-2024),” ucapnya.

Pengesahan kedua Perda ini sekaligus membaca kembali pembahasan kawan-kawan periode sebelumnya. Pastinya subtansi dari isi sudah dinilai Kemendagri. “Sudah dijadwalkan dan dalam waktu dekat subtansinya akan disahkan bersama eksekutif,” ucapnya.

Prabasa Anantatur, Wakil Ketua DPRD Kalbar lainnya menambahkan Raperda Pramuwisata dan Kewirausahaan Pemuda memang tidak bisa dibahas dewan periode sebelumnya. Penyebabnya yakni waktu terlalu mepet termasuk terbentur peraturan Kemengdagri RI.

“Prosesnya setelah dibahas Pansus dari eksekutif dan legislatif sebelum paripurna pengesahan. Harus ada fasilitasi dulu. Fasilitasi yang membuat kendala. Nah makanya, baru bisa diparipurnakan sekarang kedua raperda tersebut,” jelasnya.

Politisi Golkar Kalbar ini mengakui kawan-kawan pansus dewan baru memang mempertanyakan isinya lebih dalam. Makanya di rapat eksekutif-legislatif, kawan-kawan pansus selalu diajak.

“Masuk akal juga, masak pansus baru tidak tahu isi. Namun pastinya aturan terkait proses, studi banding, konsultasi tidak diizinkan Kemendagri RI. Sebab sudah diokekan buat paripurna,” tukasnya.

Tahapan berikutnya yakni laporan ketua pansus dalam paripurna. Selanjutnya tanggapan dari Pemprov Kalbar dan tindaklanjutnya seperti apa. Pihaknya tengah membuat aturan dulu dan dibutuhkan eksekutif. “Intinya kedua Perda ini menunjang kegiatan. Saya rasa juga sudah ada anggaran di OPD.
Kaitannya supaya mempermudah kepariwisataan di Kalbar dan Kewirausahaan Pemuda,” tuturnya.

Read Previous

Polres Landak Gelar Rakor Tanggap Bencana

Read Next

Harapkan Peningkatan Kinerja ASN

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *