Ratusan Driver Ojol Tuntut Pengembalian Tarif Insentif

UNJUK RASA: Ratusan driver ojek online saat melaksanakan demonstrasi terhadap kebijakan PT. Gojek yang menurunkan insentif hingga lebih dari 40 persen. Aksi ini berlangsung di dua lokasi berbeda, yakni di DPRD Kota Pontianak dan kantor PT. Gojek Cabang Pontianak, Selasa (3/9). SIGIT ADRIYANTO/PONTIANAK POST

Mogok Orderan Selama Tiga Hari Kedepan

Ratusan driver Gojek (ojek online/ojol) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Selasa (3/9). Mereka memprotes kebijakan penurunan insentif yang baru diberlakukan PT. Gojek.
——-
Dalam aksi ini, mereka menyampaikan orasi serta membawa keranda mayat ke Gedung DPRD. Setelah orasi di DPRD Kota Pontianak dan diterima oleh perwakilan dewan, mereka kemudian bergeser ke kantor PT. Gojek di Jalan Uray Bawadi. Aksi kedua ini kembali dilakukan untuk melontarkan aspirasi kepada manajemen PT. Gojek agar mengembalikan hak-hak mereka.

Dodi Arfandi, koordinator aksi tersebut mengungkapkan demo besar-besaran yang melibatkan ratusan driver tersebut adalah sebagai wujud penyampaian aspirasi dari seluruh driver di Kota Pontianak dan sekitarnya. Menurut Dodi, dia dan rekan-rekan seprofesinya resah dan merasa dirugikan oleh kebijakan penurunan insentif sepihak dan aturan pemerintah terkait kenaikan tarif.

Atas dasar itu, Dodi menekan agar pihak Gojek dapat mengembalikan insentif seperti sebelumnya. Terlebih setelah kebijakan pemerintah menaikkan tarif ojol yang telah membuat sebagian besar pelanggan Gojek perlahan mulai beralih ke aplikasi lain. Kondisi ini tentu sangat merugikan para driver Gojek sendiri. Pendapatan mereka jauh menurun.

“Saya mewakili kawan-kawan lainnya minta dikembalikan insentifnya yang sudah berlaku Rp110.000. Jangan dikurangi lagi jadi 60.000 rupiah karena kami sudah dituntut kebijakan kementerian dengan tarif yang sangat tinggi. Pendapatan kami menipis, karena kenaikan tarif membuat konsumen malas untuk order,” jelas Dodi kepada wartawan usai aksi di halaman kantor PT. Gojek.

Dodi mengungkapkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dan meminta DPRD Kota Pontianak untuk menyampaikan tuntutan yang sama. Tuntutan tersebut bukannya tanpa alasan, mengingat insentif ini sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi mereka.

“Dari pukul 06.00 pagi sampai pukul 11.00 malam hanya dapat Rp60 ribu rupiah itu sangat mustahil. Kita sudah menyampaikan ke DPRD Kota Pontianak. Dalam waktu seminggu, pihak DPRD Kota Pontianak akan memanggil kita perwakilan yang ada untuk mendiskusikan dan akan kita rundingkan,” katanya.
Ia mewakili rekan-rekannya menyatakan akan melakukan aksi lanjutan dengan cara menonaktifkan aplikasi secara massal selama tiga hari ke depan dan tak akan menerima orderan dalam bentuk apapun.

“Aksi ini akan berlanjut dengan cara kita akan off bid. Kita sepakat semua untuk off bid sampai ada pemecahan masalahnya. Kalau ada yang ketahuan onbid selama aksi ini berlangsung, kita anggap pengkhianat,” ujar Dodi.

Sementara itu, menjawab aksi para driver di Pontianak, Head of Regional Corporate PT. Gojek Indonesia, Mulawarman, melalui pers rilisnya mengatakan diberlakukannya peraturan baru adalah guna mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomot KP 348 Tahun 2019. Aturan tersebut terkait tarif dasar dan tarif minimun goride yang telah ditingkatkan.

Hal ini diberlakukan setelah meningkatnya pendapatan organik mitra driver dari tarif sehingga dinilai perlu adanya penyesuaian insentif demi terus menjaga permintaan order dan keberlangsungan ekosistem Gojek. “Penyesuaian skema insentif juga kami lakukan agar Gojek dapat terus berinovasi. Perbaikan sistem hingga standar pelayanan terus kita lakukan sebagai bagian dari promosi,” ujarnya.

Mulawarman juga mengatakan, pemberlakuan peraturan baru ini dilakukan agar Gojek tetap hadir sebagai platform pilihan konsumen, sehingga hal itu dapat memastikan pendapatan mitra (driver) tetap ada dan berjangka panjang. Ia mengungkapkan, ke depan, pihaknya akan terus memfokuskan kesejahteraan mitra, tidak hanya menyoal pada tarif dan insentif semata.

“Karena kita di sini (Gojek) sejak awal telah memiliki beragam inisiatif yang menjadikan driver kami untuk selalu terdepan dalam kualitas pelayanan,” ungkapnya. Sementara itu, Anggota DPRD Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar menilai aksi yang dilakukan ratusan driver tersebut sebagai hal yang wajar. Setidaknya ada tiga aspek yang ditangkap sebagai aduan para driver ojol tersebut.

Pertama adalah masalah penurunan bonus atau insentif driver yang turun drastis melebihi 40 persen. Kedua, masalah kenaikan tarif melalui aplikasi sehingga membuat pelanggan menjadi berkurang karena beralih ke aplikasi lain. Ketiga yakni adanya aplikasi lain berbasis sama yang mulai masuk ke Pontianak dan tidak menaati peraturan yang berlaku.

“Kita akan coba pelajari ketiga aspek ini sehingga nanti akan kita ketahui di mana celah-celah yang memungkinkan bagi kita untuk dapat melanjutkan tuntutan ini ke pihak yang berwenang,” ujar Herman.
Dia juga mengatakan masih akan mendiskusikan hal ini dengan dewan dan pihak terkait lainnya. Ia meminta waktu seminggu untuk mempelajari persoalan dan mengatur jadwal untuk mendiskusikan hal ini menyesuaikan dengan agenda dewan. Terkait masalah regulasi perizinan PT. Gojek, ia mengatakan hal itu merupakan kebijakan pusat. Hal inilah yang menurutnya akan dipelajari dan ditelisik kembali.

“Pasti ada beberapa inti poin yang ada di dalam klausul regulasi itu, dari situ kita simpulan terkait mungkinkah kita buat regulasi baru. Makanya ke depan akan kita coba ajak pihak terkait untuk berdialog. Dalam hal ini adalah pemkot, dishub, dan juga pihak manajemen PT. Gojek untuk mengkomplitkan permasalahan tuntutan driver di Kota Pontianak,” pungkasnya. (sig)

Read Previous

Jelajah Turki Bersama PT Al Mahdar Travel

Read Next

KPK Gelar OTT di Kalbar

Tinggalkan Balasan

Most Popular