Realisasi Anggaran Masih Didominasi Belanja Pegawai

TERIMA PENGHARGAAN : Pejabat dan satuan kerja di lingkungan Kodam XII/TPR berpose dengan Kepala KPPN Pontianak usai menerima piagam penghargaan.IST

PONTIANAK—Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh pimpinan satuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kamis, (29/8), yang dihadiri sekitar 250 orang pimpinan satuan kerja. Acara Rapat Koordinasi juga dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Edward Nainggolan.

Rapat koordinasi tersebut diadakan dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan anggaran semester I tahun 2019. Di hadapan para pimpinan satuan kerja, Kepala KPPN Pontianak Tri Ananto Putro, menyampaikan beberapa catatan yang harus menjadi perhatian para pimpinan satuan kerja dalam mengelola anggaran negara pada kantor masing-masing.

Yang paling menjadi sorotan dalam evaluasi tersebut adalah masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran, dimana hal ini dapat pula diartikan bahwa terjadi keterlambatan dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.

Realisasi anggaran pada pada semester I tahun 2019 tercatat hanya sebesar Rp2,58 triliun (31%) dari total pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp8,28 triliun. Realisasi tersebut didominasi pengeluaran pada kelompok belanja pegawai. “Kondisi ini jelas tidak sehat,” kata Tri Ananto Putro Kepala KPPN Pontianak.

Pada kelompok belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial, yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kalimantan Barat ini justru realisasinya masih memprihatinkan.

Hal lain yang juga menjadi sorotan khusus dalam evaluasi pelaksanaan anggaran semester I tahun 2019 adalah nilai kinerja pelaksanaan anggaran dari satuan kerja. Target nilai kinerja pelaksanaan anggaran yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan adalah 82.

Dari 262 satuan kerja yang bermitra dengan KPPN Pontianak, terdapat 76 satuan kerja (29%) yang nilai kinerja pelaksanaan anggarannya masih di bawah target nasional. Kondisi ini antara lain terjadi akibat satuan kerja kurang disiplin dalam pengelolaan uang persediaan (UP), terlambat dalam penyelesaian tagihan, terlambat dalam pendaftaran kontrak, dan tidak mematuhi rencana penyerapan anggaran yang telah dibuatnya.

“Para pimpinan satuan kerja diminta untuk benar-benar memberikan perhatian yang serius atas hal tersebut agar nilai kinerja pelaksanaan anggaran dapat meningkat,” kata Tri Ananto.

Dia kembali mengingatkan bahwa mulai tahun 2020 seluruh bendahara pengeluaran pada satuan kerja harus sudah berstatus tersertifikasi. Bagi satuan kerja yang bendahara pengeluarannya belum tersertifikasi diharapkan segera mengikutsertakan bendaharanya dalam kegiatan ujian sertifikasi bendahara yang dilaksanakan secara periodik di KPPN Pontianak.

Kegiatan rapat koordinasi diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan kepada satuan kerja yang telah menunjukkan kinerja terbaik selama semester I tahun 2019. (r/*)

Read Previous

Polisi Tangkap Penjual Sisik Trenggiling

Read Next

Jemaah Haji Sambas Tiba

Tinggalkan Balasan

Most Popular