Refinary: Kerja Tuntas Tanpa Bohong

Dr. Erdi, M.Si

Tahun 2020, ada wacana pemerintah untuk membuat minyak goreng (migor) curah dari minyak kelapa sawit. Wacana ini telah disambut oleh pengusaha migor curah dengan antusias. Satu diantaranya adalah Bapak Eko, salah seorang pengusaha migor curah di Kota Pontianak. Bahkan, Pak Eko dikabarkan telah siap dengan lokasi dan sebagainya. Lalu pertanyaanya adalah, apakah bisnis ini dapat dijalankan dengan sukses dan berkelanjutan?

Sebenarnya, wacana itu sudah terlambat, meskipun tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebajikan. Ketika Indonesia sudah memutuskan untuk mengembangkan sawit rakyat; maka macana itu sebetuhlnya diikuti oleh rencana ini.

Ketika hadir pemerintah adalah untuk memperbaiki layanan public, memberi perlindungan dan rasa aman kepada rakyat serta berusaha mensejahterakan rakyat sebagaimana dipahami oleh Rhodes (2014: The Oxford Handbook of Political Leadership) sebagai peran negara, maka ide ini dapat dimaknai sebagai satu ide cemerlang yang keluar dari seorang pemimpin. Dengan demikian, wacana untuk menjual minyak goreng dalam bentuk kemasan berkualitas merupakan bagian dari kerja besar pemerintah dalam rangka melaksanakan peran negara sebagaimana disebut di atas.

Namun, ketika minyak goreng dimaksud hanya dimasukkan ke dalam kemasan tanpa proses refinery yang utuh, itu juga kerja bohong-bohongan. Saya lebih memilih kerja tuntas tanpa bohong.

Minyak goreng yang dijual di pasar umum itu mestilah lulus uji higenitas oleh Balai Besar Pengobatan Obat dan Makanan (BP POM) Republik Indonesia.

Kalau dapat melakukan ini, itu baru pemerintahan yang mantaf, berkeja untuk rakyat dan tidak melupakan peluang bisnis di dalamnya. sehingga tidak hanya merubah tampilan, tetapi juga isi dan kandungan kualitas.

Dulu, tahun 2010 saya berfikir kalau pekerjaan untuk melakukan refinery minyak sawit dilakukan oleh perusahaan negara PTPN. Ternyata, fikiran saya itu keliru, selain di dalam tubuh perusahaan negara itu banyak kadal, de facto PTPN 1 sd PTPN 14 hanya menguasai seluas 4,4% dari seluruh perkebunan sawit di Indonesia. Oleh karena itu, fikiran saya itu kini berubah. Kedekatan hati saya dengan Bang Midji, Gubernur Kalbar dan ketegasan beliau telah membuat saya berubah fikiran. Saya lebih mendorong pemda untuk mendirikan BUMD pabrik pengolah pembersihan minyak sawit (CPO). Bagaimana caranya, nanti saya uraikan sekalian!

Saya kemudian bertemu dengan Bang Andi di Jakarta, orang dekat Pak Jusuf Kalla (Wakil Presiden) dan menyampaikan ide itu kepadanya. Ternyata, bicara soal dana untuk pendirian pabrik refinery minyak sawit, Bang Andi siap dukung, meski itu membutuhkan hingga Rp 1 T. Namun, pastikan pabrik tersebut tidak kekurangan bahan baku; sebab BUMD yang mau didirikan itu tidak memiliki kebun sawit.

Oleh karena itu, kekuasan adalah kunci yang harus dihadirkan untuk membuat bisnis ini sukses; dan sebenarnya bisnis ini merupakan langkah kedua; setelah Pak Gubernur mendapat sokongan dari perusahaan perkebunan yang terintegrasi hingga mengolah TBS menjadi CPO, barulah strategi menjernihkan minyak sawit ini boleh dijalankan pemda. Tanpa itu, non-sense! Mengapa?

Ijinkan saya kutip makalah saya. pendirian perusahaan refinery minyak sawit dari CPO itu sebainya dilakukan oleh pemerintah Kalbar yang menjadi penghasil nomor dua CPO Indonesia; agar membuat persaingan dari pabrik minyak goreng yang sudah eksis. Ketika ini bisa dilakukan pemda, maka akan ada multiplier effect bagi daerah, tidak saja berupa pembukaan lapangan kerja, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan usaha dan kepastian hukum pelaku industry hulu. Manfaat yang tak kalah penting adalah aakan hadir PAD dari tata kelola sawit ini. Dengan begitu, pemda pasti memiliki kepentingan untuk menjaga industry hulu agar tetap eksis; supaya memberi pasokan bahan baku kepada industry hilir BUMD refinery minyak sawit itu.

Dari mana uang pembangunan BUMDnya? Dalam artikel “Leter” Bang Midji Kepada Perusahaan Sawit pun sudah saya katakan. Pemda Bersama DPRD Provinsi Kalbar harus membuat Perda Kemitraan Tata Kelola Sawit. Perda ini mewajibkan perusahaan sawit untuk menyetor dana kemitraan dengan cara mengurangi keuntungan mereka sebesar 7% dari bisnis sawit yang terintegrasi hingga ke prengolahan TBS. Seperti hasil studi saya bahwa bisnis perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi hingga ke produksi CPO dan kernel itu menghasilkan keuntungan kepada perusahaan sebesar 47%; sementara seluruh komponen biaya menelan sebesar 53%. Nilai keuntungan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kalbar dalam setahun adalah Rp 11.731.200.000.000,00. Ketika perusahaan rela mengurangi keuntungan sebesar 7%, maka Kalbar akan mendapat bertambah sebesar Rp 821.184.000.000,00 per tahun. Inilah sumber dana yang dapat digunakan untuk mendirikan BUMD penjernihan minyak goreng. Kekurangan dana pembangunan pabrik itu, dapat kita carikan investor; diantaranya Bang Andi, orang kepercayaan Pak JK sebagaimana saya sebutkan di atas yang sudah siap untuk melakukan bisnis ini di Kalbar.

Kedua, Pemda dan DPRD Provinsi Kalbar juga membuat satu perda lagi, yakni Perda tentang kewajiban perusahaan sawit untuk menyetor sebanyak 5 sd 10 persen CPO mereka ke BUMD dengan cara dibeli sesuai harga pasar CPO. Produksi CPO kita tahun 2018 adalah 2.200.000.000 liter per tahun. Dengan setoran 5%, maka BUMD kita akan mendapat sebanyak 110-ribu ton CPO; sementara bila setoran 10% akan mendapat pasokan bahan baku sebanyak 220-ribu ton CPO. Kalau fikiran ideal itu mampu diwujudkan di Kalbar, saya yakin tak akan mungkin minyak goreng kita yang sudah direfinery itu lebih mahal dari minyak curah di Pulau Jawa sebagaimana dikatakan Pak Eko, jurangan minyak curah Pontianak tersebut. Mudahan mimpi ini segera diwujudkan sehingga pemerintah hadir hingga ke dapur-dapur rakyat!

*) Penulis Dosen FISIP, Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Universitas Tanjuungpura