Relaksasi Kredit Diperpanjang

PERLUAS AKSES : OJK terus berupaya memperluas akses keuangan yang memudahkan masyarakat. Kemudahan akses ini diharapkan dapat menyaingi kredit yang ditawarkan oleh rentenir dan pinjol ilegal. ISTIMEWA

PONTIANAK – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit selama setahun. Hal ini memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi sejak diputuskannya rencana memperpanjang relaksasi ini pada saat Rapat Dewan Komisioner OJK pada tanggal 23 September 2020 yang lalu.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, perpanjangan restrukturisasi ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi.

“Namun kebijakan perpanjangan restrukturisasi diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari moral hazard agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan beradaptasi ditengah masa pandemi ini,” kata dia, belum lama ini.

Menurutnya saat ini OJK sedang memfinalisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini dalam bentuk POJK termasuk memperpanjang beberapa stimulus lanjutan yang terkait antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank, governance persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan capital conservation buffer dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III. OJK dikatakan dia, senantiasa mencermati dinamika dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kestabilan di sektor jasa keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan secara nasional per tanggal 28 September 2020 sebesar Rp904,3 Triliun untuk 7,5 juta debitur. Sementara NPL di bulan September 2020 sebesar 3,15 persen menurun dari bulan sebelumnya sebesar 3,22 persen.

“Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, bank juga telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang dalam enam bulan terakhir menunjukkan kenaikan,” pungkas dia.

Sebelumnya, Kepala OJK Kalbar, Moch Riezky F Purnomo menegaskan program restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK) masih terus berlanjut. Hingga kini, debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi masih terus berdatangan meski jumlahnya mulai terasa berkurang dibandingkan pada masa puncak pandemi covid-19.

”Meski permohonan restrukturisasi sudah melambat, OJK tetap meminta LJK untuk memberikan respon cepat terhadap setiap aplikasi permohonan restrukturisasi dari debitur yang terdampak Covid-19,” ungkap dia.

Dia menyebut, hingga 30 September 2020, tercatat 130.976 debitur LJK di Kalimantan Barat telah menikmati kelonggaran berupa paket kebijakan restrukturisasi dengan total baki debet sejumlah Rp10,11 Triliun. Dari jumlah dimaksud, porsi debitur UMKM yang menerima restrukturisasi sebesar 118.053 debitur atau setara 90,13 persen, dengan jumlah baki debet sebesar Rp7,87 Triliun atau setara 77,84 persen.

“OJK akan terus memantau kinerja Iembaga jasa keuangan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” pungkas dia. (sti)

 

error: Content is protected !!